Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Disindir PDI-P soal Aksi 'Hore-hore' Tolak Proporsional Tertutup, Golkar: Kita Bela Kepentingan Rakyat

Kompas.com - 13/01/2023, 21:24 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Bagus Santosa

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPP Partai Golkar Dave Laksono menegaskan bahwa partainya bersama tujuh partai politik lain tidak main-main menolak wacana sistem pemilu proporsional tertutup.

Dirinya mengeklaim, sikap delapan partai politik ini untuk menjaga agar sistem pemilu tetap proporsional terbuka demi kepentingan rakyat.

"Kami semua yang sepakat di delapan partai itu berlandaskan bahwa, kita ini mengawal konstitusi, membela kepentingan rakyat," kata Dave ditemui di Kantor PPK Kosgoro 1957, Jakarta Selatan, Jumat (13/1/2023).

Baca juga: Tanggapi Aksi 8 Fraksi DPR Tolak Sistem Proporsional Tertutup, PDI-P: Hanya Hore-hore Saja

Hal tersebut disampaikan Dave merespons pernyataan Ketua Badan Pemenangan Pemilu PDI-P Bambang Wuryanto alias Bambang Pacul yang menilai aksi delapan fraksi partai politik parlemen menolak sistem tertutup hanya sekadar meramaikan suasana atau "hore-hore".

Ketua Umum Kosgoro 1957 ini meyakini bahwa sistem proporsional terbuka adalah yang terbaik bagi demokrasi.

Baca juga: Sistem Proporsional Tertutup Dinilai Merugikan, Tiga Kader Golkar Ajukan Diri sebagai Pihak Terkait ke MK

 

Dia menambahkan, sistem seperti ini pun sudah dijalankan sejak lama. Sehingga, Dave menegaskan bahwa Golkar tak ingin demokrasi melalui pemilu, mundur ke era sebelum reformasi dengan sistem proporsional tertutup.

"Jangan kita mundur ke Orde Lama atau Orde Baru, tapi kita justru maju ke depan. Mereformasi sistem hukum dan membangun demokrasi," ujar anggota Komisi I DPR ini.

Sebelumnya diberitakan, Bambang Pacul mengomentari santi aksi delapan fraksi partai politik parlemen yang menyepakati menolak wacana sistem pemilu proporsional tertutup pada Rabu (11/1/2023) di Gedung DPR.

Baca juga: Ketua KPU Minta Maaf soal Pernyataan Sistem Pemilu Proporsional Terbuka-Tertutup

"Ini diskursus biasa saja. Soal penolakan monggo. Pengambil keputusan adalah 9 hakim MK. Kalau ini hanya untuk hore-hore saja," kata Pacul di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu.

Adapun PDI-P menjadi partai politik satu-satunya di parlemen yang mendukung wacana sistem proporsional tertutup.

Ketua Komisi III DPR ini mengatakan, dengan adanya perbedaan pandangan, maka wacana itu telah menjadi diskursus.

"Ini agar paling sedikit ada diskursus mengenai pemilu proporsional terbuka, dan itu artinya, bahasanya Bung Karno, kita tidak nggelenggem," jelasnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pengertian Lembaga Sosial Desa dan Jenisnya

Pengertian Lembaga Sosial Desa dan Jenisnya

Nasional
Prediksi soal Kabinet Prabowo-Gibran: Menteri Triumvirat Tak Diberi ke Parpol

Prediksi soal Kabinet Prabowo-Gibran: Menteri Triumvirat Tak Diberi ke Parpol

Nasional
Jokowi Dianggap Jadi Tembok Tebal yang Halangi PDI-P ke Prabowo, Gerindra Bantah

Jokowi Dianggap Jadi Tembok Tebal yang Halangi PDI-P ke Prabowo, Gerindra Bantah

Nasional
Soal Kemungkinan Ajak Megawati Susun Kabinet, TKN: Pak Prabowo dan Mas Gibran Tahu yang Terbaik

Soal Kemungkinan Ajak Megawati Susun Kabinet, TKN: Pak Prabowo dan Mas Gibran Tahu yang Terbaik

Nasional
PKS Siap Gabung, Gerindra Tegaskan Prabowo Selalu Buka Pintu

PKS Siap Gabung, Gerindra Tegaskan Prabowo Selalu Buka Pintu

Nasional
PKB Jaring Bakal Calon Kepala Daerah untuk Pilkada 2024, Salah Satunya Edy Rahmayadi

PKB Jaring Bakal Calon Kepala Daerah untuk Pilkada 2024, Salah Satunya Edy Rahmayadi

Nasional
Saat Cak Imin Berkelakar soal Hanif Dhakiri Jadi Menteri di Kabinet Prabowo...

Saat Cak Imin Berkelakar soal Hanif Dhakiri Jadi Menteri di Kabinet Prabowo...

Nasional
Prabowo Ngaku Disiapkan Jadi Penerus, TKN Bantah Jokowi Cawe-cawe

Prabowo Ngaku Disiapkan Jadi Penerus, TKN Bantah Jokowi Cawe-cawe

Nasional
Orang Dekat Prabowo-Jokowi Diprediksi Isi Kabinet: Sjafrie Sjamsoeddin, Dasco, dan Maruarar Sirait

Orang Dekat Prabowo-Jokowi Diprediksi Isi Kabinet: Sjafrie Sjamsoeddin, Dasco, dan Maruarar Sirait

Nasional
Prabowo Diisukan Akan Nikahi Mertua Kaesang, Jubir Bilang 'Hoaks'

Prabowo Diisukan Akan Nikahi Mertua Kaesang, Jubir Bilang "Hoaks"

Nasional
Momen Jokowi dan Menteri Basuki Santap Mie Gacoan, Mentok 'Kepedasan' di Level 2

Momen Jokowi dan Menteri Basuki Santap Mie Gacoan, Mentok "Kepedasan" di Level 2

Nasional
Ditolak Partai Gelora Gabung Koalisi Prabowo, PKS: Jangan Terprovokasi

Ditolak Partai Gelora Gabung Koalisi Prabowo, PKS: Jangan Terprovokasi

Nasional
Kapolri Bentuk Unit Khusus Tindak Pidana Ketenagakerjaan, Tangani Masalah Sengketa Buruh

Kapolri Bentuk Unit Khusus Tindak Pidana Ketenagakerjaan, Tangani Masalah Sengketa Buruh

Nasional
Kapolri Buka Peluang Kasus Tewasnya Brigadir RAT Dibuka Kembali

Kapolri Buka Peluang Kasus Tewasnya Brigadir RAT Dibuka Kembali

Nasional
May Day 2024, Kapolri Tunjuk Andi Gani Jadi Staf Khusus Ketenagakerjaan

May Day 2024, Kapolri Tunjuk Andi Gani Jadi Staf Khusus Ketenagakerjaan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com