Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Soliditas 8 Parpol Jadi Salah Satu Kunci Gagalkan Upaya Pemilu dengan Proporsional Tertutup

Kompas.com - 09/01/2023, 09:44 WIB
Tatang Guritno,
Novianti Setuningsih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Eksekutif Institute for Democracy and Strategic Affairs (Indostrategic) Ahmad Khoirul Umam menilai soliditas 8 partai politik (parpol) Parlemen menjadi salah satu kunci menggagalkan pemilu dengan proporsional tertutup.

“Sikap penolakan 8 fraksi ini tentu bisa menghadirkan tekanan politik atau public pressure terhadap operasi politik-hukum yang berjalan,” ujar Umam pada Kompas.com, Senin (9/1/2023).

Menurutnya, saat ini gugatan uji materi yang ditempuh ke Mahkamah Konstitusi (MK) terkait sistem proporsional terbuka merupakan upaya pengambilalihan kontrol kekuasaan nasional pada sejumlah pihak yang paling murah, mudah, dan efektif.

Di sisi lain, lebih banyak parpol yang dirugikan dengan sistem proporsional tertutup.

Baca juga: 8 Parpol Tolak Pemilu Proporsional Tertutup: Demokrasi Jangan Mundur!

“Sistem kekuasaan yang semakin sentralistik, mudah dikooptasi oleh elit parpol tertentu,” sebut dia.

“Akan memaksa caleg-caleg dengan logistik dan jaringan kuat untuk masuk ke partai-partai yang sentralistik, dan memiliki partai ID yang kuat,” katanya.

Umam mengatakan, parpol yang paling diuntungkan dengan sistem proporsional tertutup adalah PDI-P.

“Dalam konteks ini, pemberlakuan sistem proporsional tertutup akan menguntungkan PDI-P selaku partai yang memiliki party ID yang lebih besar,” ujarnya.

Baca juga: Di Depan SBY dan Kader Partai, AHY Tegaskan Demokrat Tolak Pemilu Proporsional Tertutup

Terakhir, Umam mengatakan bahwa pemilu proporsional tertutup justru kontraproduktif dengan semangat reformasi.

Pasalnya, sistem proporsional terbuka yang diterapkan sejak Pemilu 2004 membuat masyarakat punya banyak pilihan untuk mendukung figur yang dinilai mewakili aspirasinya.

Konstituen tidak hanya memilih sebuah parpol dan membiarkan parpol menentukan siapa kader yang dipilih untuk menduduki kursi Parlemen.

“Di sisi lain, jika praktik money politics menjadi concern utama pengembalian sistem proporsional tertutup, maka sistem itu justru akan mengokohkan kooptasi oligarki dan hegemoni politik,” katanya.

Baca juga: 8 Parpol Tolak Pemilu Proporsional Tertutup, Mahfud MD: Silakan Saja, Pemerintah Tak Boleh Bersikap

Umam kemudian berharap 8 parpol baik koalisi maupun oposisi pemerintah tetap terjaga untuk mendukung proporsional terbuka.

“Namun, jika komitmen politik 8 partai ini tidak solid, mudah dipecah, dan digembosi, maka kesepakatan Dharmawangsa bisa gagal total,” ujarnya.

Diketahui, saat ini MK tengah memproses gugatan uji materi soal pemilu dengan sistem proporsional terbuka.

Halaman:


Terkini Lainnya

Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Nasional
Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Nasional
PSI Buka Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Pilkada 2024

PSI Buka Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Pilkada 2024

Nasional
PKB: Semua Partai Terima Penetapan Prabowo-Gibran, kecuali yang Gugat ke PTUN

PKB: Semua Partai Terima Penetapan Prabowo-Gibran, kecuali yang Gugat ke PTUN

Nasional
Ukir Sejarah, Walkot Surabaya Terima Penghargaan Satyalancana Karya Bhakti Praja Nugraha

Ukir Sejarah, Walkot Surabaya Terima Penghargaan Satyalancana Karya Bhakti Praja Nugraha

BrandzView
Jokowi dan Gibran Disebut Bukan Bagian PDI-P, Kaesang: Saya Enggak Ikut Urusi Dapurnya

Jokowi dan Gibran Disebut Bukan Bagian PDI-P, Kaesang: Saya Enggak Ikut Urusi Dapurnya

Nasional
Helikopter Panther dan KRI Diponegoro Latihan Pengiriman Barang di Laut Mediterania

Helikopter Panther dan KRI Diponegoro Latihan Pengiriman Barang di Laut Mediterania

Nasional
Kaesang Sebut PSI Sudah Kantongi Bakal Calon Gubernur DKI Jakarta

Kaesang Sebut PSI Sudah Kantongi Bakal Calon Gubernur DKI Jakarta

Nasional
Hasto: Di Tengah Panah 'Money Politic' dan 'Abuse of Power', PDI-P Masih Mampu Jadi Nomor 1

Hasto: Di Tengah Panah "Money Politic" dan "Abuse of Power", PDI-P Masih Mampu Jadi Nomor 1

Nasional
Jokowi Suntik Modal Hutama Karya Rp 18,6 T untuk Pembangunan Tol Sumatera

Jokowi Suntik Modal Hutama Karya Rp 18,6 T untuk Pembangunan Tol Sumatera

Nasional
Ke Kader yang Akan Ikut Pilkada, Megawati: Kalau Bohong, Lebih Baik Tidak Usah

Ke Kader yang Akan Ikut Pilkada, Megawati: Kalau Bohong, Lebih Baik Tidak Usah

Nasional
Hakim: Hinaan Rocky Gerung Bukan ke Pribadi Jokowi, tetapi kepada Kebijakan

Hakim: Hinaan Rocky Gerung Bukan ke Pribadi Jokowi, tetapi kepada Kebijakan

Nasional
Belum Putuskan Maju Pilkada di Mana, Kaesang: Lihat Dinamika Politik

Belum Putuskan Maju Pilkada di Mana, Kaesang: Lihat Dinamika Politik

Nasional
Jokowi Bakal Diberi Posisi Terhormat, PDI-P: Untuk Urusan Begitu, Golkar Paling Sigap

Jokowi Bakal Diberi Posisi Terhormat, PDI-P: Untuk Urusan Begitu, Golkar Paling Sigap

Nasional
PPP Jadi Partai yang Gugat Sengketa Pileg 2024 Terbanyak

PPP Jadi Partai yang Gugat Sengketa Pileg 2024 Terbanyak

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com