Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PDI P Hormati Pertemuan Ketum 8 Parpol Penolak Sistem Pemilu Proporsional Tertutup

Kompas.com - 08/01/2023, 15:26 WIB
Syakirun Ni'am,
Irfan Maullana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI P) menyatakan menghormati pertemuan ketua umum delapan partai politik di Hotel Dharmawangsa, Jakarta Selatan hari ini, Minggu (8/1/2023).

Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI P Hasto Kristiyanto menilai pertemuan tersebut merupakan hal yang biasa dalam berpolitik.

Sebagai informasi, semua ketua umum politik parlemen kecuali PDI P melakukan pertemuan. Mereka menolak pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) dengan sistem proporsional tertutup.

Dari seluruh partai di parlemen, hanya PDI P yang menyetujui kembalinya sistem proporsional tertutup.

Baca juga: 7 Partai Politik Bertemu, Tolak Pemilu Proporsional Tertutup

“Pertemuan yang ada di Hotel Dharmawangsa ya itu kita hormati sebagai bagian dalam tradisi demokrasi kita,” kata Hasto saat ditemui awak media di Johar Baru, Jakarta Pusat, Minggu (8/1/2023).

Hasto tidak menjawab dengan gamblang ketika ditanya apakah PDI P tidak diajak untuk bergabung dalam pertemuan tersebut.

Ia hanya mengatakan bahwa pihaknya tengah mempersiapkan peringatan hari ulang tahun (HUT) ke-50 PDI P pada 10 Januari besok.

“Semuanya sibuk hari ini aja ada lima agenda dalam rangka HUT partai,” tuturnya.

Hasto menyatakan, PDI P akan menghormati dan mengikuti apapun keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai uji materi pemilu legislatif sistem proporsional terbuka maupun tertutup.

Baca juga: 8 Partai Politik Tolak Pemilu Proporsional Tertutup

Ketika MK pada Desember 2008 menyatakan pemilu proporsional terbuka, pihaknya menaati keputusan tersebut.

“Jadi ketika itu (menyetujui proporsional tertutup) menjadi keputusan kongres, maka itu didasarkan pada kajian yang matang tentang sistem proporsional tertutup,” ujar Hasto.

“Tetapi PDI P taat asas,” tambahnya.

Sebelumnya, tujuh ketua umum parpol bertemu di Hotel Dharmawangsa, Jakarta Selatan.

Partai tersebut adalah Golkar, Gerindra, Nasdem, PKB, Demokrat PKS, PAN dan PPP. Namun, dalam pertemuan ini hanya dihadiri tujuh partai politik, sementara Partai Gerindra tidak mengirimkan perwakilannya.

Baca juga: Gerindra Tak Hadiri Pernyataan Tolak Pemilu Proporsional Tertutup, Airlangga Klaim Partai Besutan Prabowo Sudah Setuju

Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto menyampaikan sikap delapan partai politik tersebut.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 14 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 14 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Soal Prabowo Tak Ingin Diganggu Pemerintahannya, Zulhas: Beliau Prioritaskan Bangsa

Soal Prabowo Tak Ingin Diganggu Pemerintahannya, Zulhas: Beliau Prioritaskan Bangsa

Nasional
Kemendesa PDTT Apresiasi Konsistensi Pertamina Dukung Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Wilayah Transmigrasi

Kemendesa PDTT Apresiasi Konsistensi Pertamina Dukung Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Wilayah Transmigrasi

Nasional
Pospek Kinerja Membaik, Bank Mandiri Raih Peringkat AAA dengan Outlook Stabil dari Fitch Ratings

Pospek Kinerja Membaik, Bank Mandiri Raih Peringkat AAA dengan Outlook Stabil dari Fitch Ratings

Nasional
Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem 'Mualaf Oposisi'

Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem "Mualaf Oposisi"

Nasional
Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi 'King Maker'

Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi "King Maker"

Nasional
Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Nasional
Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Nasional
Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Nasional
Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Nasional
Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Nasional
Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Nasional
Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Nasional
UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

Nasional
Jemaah Haji Tak Punya 'Smart Card' Terancam Deportasi dan Denda

Jemaah Haji Tak Punya "Smart Card" Terancam Deportasi dan Denda

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com