PDI P Hormati Pertemuan Ketum 8 Parpol Penolak Sistem Pemilu Proporsional Tertutup

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI P) menyatakan menghormati pertemuan ketua umum delapan partai politik di Hotel Dharmawangsa, Jakarta Selatan hari ini, Minggu (8/1/2023).

Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI P Hasto Kristiyanto menilai pertemuan tersebut merupakan hal yang biasa dalam berpolitik.

Sebagai informasi, semua ketua umum politik parlemen kecuali PDI P melakukan pertemuan. Mereka menolak pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) dengan sistem proporsional tertutup.

Dari seluruh partai di parlemen, hanya PDI P yang menyetujui kembalinya sistem proporsional tertutup.

“Pertemuan yang ada di Hotel Dharmawangsa ya itu kita hormati sebagai bagian dalam tradisi demokrasi kita,” kata Hasto saat ditemui awak media di Johar Baru, Jakarta Pusat, Minggu (8/1/2023).

Hasto tidak menjawab dengan gamblang ketika ditanya apakah PDI P tidak diajak untuk bergabung dalam pertemuan tersebut.

Ia hanya mengatakan bahwa pihaknya tengah mempersiapkan peringatan hari ulang tahun (HUT) ke-50 PDI P pada 10 Januari besok.

“Semuanya sibuk hari ini aja ada lima agenda dalam rangka HUT partai,” tuturnya.

Hasto menyatakan, PDI P akan menghormati dan mengikuti apapun keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai uji materi pemilu legislatif sistem proporsional terbuka maupun tertutup.

Ketika MK pada Desember 2008 menyatakan pemilu proporsional terbuka, pihaknya menaati keputusan tersebut.

“Jadi ketika itu (menyetujui proporsional tertutup) menjadi keputusan kongres, maka itu didasarkan pada kajian yang matang tentang sistem proporsional tertutup,” ujar Hasto.

“Tetapi PDI P taat asas,” tambahnya.

Sebelumnya, tujuh ketua umum parpol bertemu di Hotel Dharmawangsa, Jakarta Selatan.

Partai tersebut adalah Golkar, Gerindra, Nasdem, PKB, Demokrat PKS, PAN dan PPP. Namun, dalam pertemuan ini hanya dihadiri tujuh partai politik, sementara Partai Gerindra tidak mengirimkan perwakilannya.

Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto menyampaikan sikap delapan partai politik tersebut.

Mereka mengatakan menolak diberlakukannya proporsional tertutup dan berkomitmen menjaga kemajuan demokrasi di Indonesia yang telah diterapkan sejak reformasi.

Airlangga menyebut, proporsional tertutup merupakan bentuk kemunduran bagi demokrasi Indonesia. Sementara, proporsional terbuka merupakan wujud demokrasi yang berasas kedaulatan rakyat.

“Di mana rakyat dapat menentukan calon anggota legislatif yang dicalonkan oleh partai politik, kami tidak ingin demokrasi mundur!” ujar Airlangga.

Berdasarkan pantauan Kompas.com di lokasi, sejumlah elite partai yang menyatakan sikap ini adalah Wakil Ketua Umum PPP H M Amir Uskara, Presiden PKS Ahmad Syaikhu dan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono.

Kemudian, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan dan Wakil Ketua Nasdem Ahmad Ali.

Adapun judicial review mengenai ketentuan pemilu proporsional terbuka saat ini masih bergulir di MK dengan nomor perkara 114/PUU-XX/2022.