Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

IPW: "Presisi" Polri Diuji Terkait Keterbukaan Informasi Sidang Etik Kasus Brigadir J

Kompas.com - 06/01/2023, 21:17 WIB
Rahel Narda Chaterine,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.comIndonesia Police Watch (IPW) mendorong Polri untuk transparan memberikan informasi terkait sidang etik atas anggota yang diduga terlibat dalam dugaan pelanggaran kode etik di peristiwa kematian Brigadir J atau Yosua Hutabarat.

Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso mengatakan, penerapan slogan “Presisi” Polri diuji terkait  keterbukaan informasi dalam hal sidang etik kasus tersebut.

“Publik menanti transparansi polri terkait hal tersebut. Jangan ramai di awal kasus kemudian redam ditelan waktu. Presisi polri diuji dalam hal keterbukaan informasi sidang etik tersebut,” kata Sugeng saat dihubungi, Kompas.com, Jumat (6/1/2023).

Baca juga: Polri Diminta Transparan Sampaikan Proses Pelaksanaan Sidang Etik Anggotanya Terkait Kasus Brigadir J

Berdasarkan catatan Kompas.com, ada lebih dari 30 anggota Polri diduga melakukan pelanggaran etik terkait kasus Brigadir J.

Sebanyak 18 anggota di antaranya sudah menjalani sidang etik. Namun, belasan lainnya masih belum diketahui apakah sudah disidang etik atau belum.

Sugeng mengatakan, Polri harus menuntaskan kerja Tim Khusus (Timsus) dan Inspektorat Khusus (Itsus) Polri yang menganani kasus kematian Yosua.

Menurut dia, hal itu termasuk memberi informasi soal putusan sidang KKEP dan banding yang telah digelar kepada sejumlah anggota.

“Proses sidang etik harus mengedepankan rasa keadilan, yang bersalah dihukum sesuai tingkat kesalahan. Bila tidak bersalah harus dibebaskan dari sanksi,” ujar dia.

Kapolri telah memutasi 34 anggotanya pada 22 Agustus 2022 imbas dari kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua.

Mereka semua dimutasi berdasarkan rekomendasi dari Inspektorat Khusus (Itsus) yang menangani perkara penembakan Brigadir Yosua.

Dari catatan Kompas.com, per 31 Oktober 2022, ada 19 anggota yang menjalani sidang etik, termasuk mantan Kadiv Propam Polri Ferdy Sambo.

Baca juga: Bharada E Tetap Yakin Bripka RR dan Kuat Maruf Lihat Sambo Tembak Brigadir J

Mereka adalah 5 terdakwa obstruction of justice, yaitu Ferdy Sambo, Hendra Kurniawan, Kombes Agus Nurpatria, Kompol Baiquni Wibowo, dan Kompol Chuck Putranto.

Selanjutnya, sejumlah polisi lain yang disidang etik karena bersikap tak profesional, yakni AKP Dyah Candrawati, AKBP Pujiyarto, AKBP Jerry Raymond Siagian, Bharada Sadam, Brigadir Frillyan Fitri Rosadi, Briptu Firman Dwi Ariyanto, Briptu Sigid Mukti Hanggono, Iptu Januar Arifin, AKP Idham Fadilah, Iptu Hardista Pramana Tampubolon, Ipda Arsyad Daiva Gunawan, AKBP Raindra Ramadhan Syah, Kombes Murbani Budi Pitono, serta AKBP Ridwan Soplanit.

Daftar terdakwa kasus Brigadir J

Adapun Brigadir J atau Nofriansyah Yosua Hutabarat merupakan ajudan dari Ferdy Sambo yang telah meninggal dunia akibat dibunuh pada 8 Juli 2022.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Polri Tangkap 5 Tersangka Penipuan Berkedok Email Palsu, 2 di Antaranya WN Nigeria

Polri Tangkap 5 Tersangka Penipuan Berkedok Email Palsu, 2 di Antaranya WN Nigeria

Nasional
Terobosan Menteri Trenggono Bangun Proyek Budi Daya Ikan Nila Salin Senilai Rp 76 Miliar

Terobosan Menteri Trenggono Bangun Proyek Budi Daya Ikan Nila Salin Senilai Rp 76 Miliar

Nasional
Terdakwa Korupsi Tol MBZ Pakai Perusahaan Pribadi untuk Garap Proyek dan Tagih Pembayaran

Terdakwa Korupsi Tol MBZ Pakai Perusahaan Pribadi untuk Garap Proyek dan Tagih Pembayaran

Nasional
Rayakan Ulang Tahun Ke 55, Anies Gelar 'Open House'

Rayakan Ulang Tahun Ke 55, Anies Gelar "Open House"

Nasional
KSAU Tinjau Kesiapan Pengoperasian Jet Tempur Rafale di Lanud Supadio Pontianak

KSAU Tinjau Kesiapan Pengoperasian Jet Tempur Rafale di Lanud Supadio Pontianak

Nasional
Jokowi: Alat Komunikasi Kita Didominasi Impor, Sebabkan Defisit Perdagangan Rp 30 Triliun

Jokowi: Alat Komunikasi Kita Didominasi Impor, Sebabkan Defisit Perdagangan Rp 30 Triliun

Nasional
Wapres Ma’ruf Amin Minta Penyaluran Dana CSR Desa Diperhatikan agar Tepat Sasaran

Wapres Ma’ruf Amin Minta Penyaluran Dana CSR Desa Diperhatikan agar Tepat Sasaran

Nasional
Hakim MK Tegur KPU karena Renvoi Tak Tertib dalam Sengketa Pileg

Hakim MK Tegur KPU karena Renvoi Tak Tertib dalam Sengketa Pileg

Nasional
Soal Silaturahmi Kebangsaan dengan Presiden dan Wapres Terdahulu, Bamsoet: Tinggal Tunggu Jawaban

Soal Silaturahmi Kebangsaan dengan Presiden dan Wapres Terdahulu, Bamsoet: Tinggal Tunggu Jawaban

Nasional
Hormati Ganjar, Waketum Gerindra: Sikap Oposisi Bukan Pilihan yang Salah

Hormati Ganjar, Waketum Gerindra: Sikap Oposisi Bukan Pilihan yang Salah

Nasional
Ganjar Pilih di Luar Pemerintahan, Bamsoet: Boleh, tapi Kita Bekerja Gotong Royong

Ganjar Pilih di Luar Pemerintahan, Bamsoet: Boleh, tapi Kita Bekerja Gotong Royong

Nasional
Hanya Ada 2 'Supplier' Indonesia yang Pasok Perangkat untuk Apple, Jokowi: Memprihatinkan

Hanya Ada 2 "Supplier" Indonesia yang Pasok Perangkat untuk Apple, Jokowi: Memprihatinkan

Nasional
Jokowi Resmikan Indonesia Digital Test House, Anggarannya Hampir 1 Triliun

Jokowi Resmikan Indonesia Digital Test House, Anggarannya Hampir 1 Triliun

Nasional
KPK Didesak Usut Pemberian THR ke Anggota DPR dari Kementan, Panggil Bersaksi dalam Sidang

KPK Didesak Usut Pemberian THR ke Anggota DPR dari Kementan, Panggil Bersaksi dalam Sidang

Nasional
Pabrik Bata Tutup, Jokowi: Usaha Itu Naik Turun, karena Efisiensi atau Kalah Saing

Pabrik Bata Tutup, Jokowi: Usaha Itu Naik Turun, karena Efisiensi atau Kalah Saing

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com