Wapres Dukung Penetapan Publisher Rights agar Media Massa Tak Sekarat

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Ma'ruf Amin nenyatakan, akan memperjuangkan hak cipta jurnalistik atau hak penerbit (publisher's right) agar nasib industri media massa lepas dari kondisi sekarat.

Hal ini ia sampaikan seusai menggelar silaturahmi dengan pemimpin redaksi dan organisasi media massa di kediaman resminya di Jalan Diponegoro, Jakarta, Rabu (28/12/2022) malam.

"Saya sudah mendengar dari awal sampai akhir saya merasa ini sesuatu yang harus diperjuangkan, menurut saya memang tidak saja selamat dari sakaratul maut tapi supaya bisa kita, istilah saya itu mencapai hayatan tayibban, kehidupan yang baik," kata Ma'ruf, Rabu.

Ma'ruf mengatakan, dalam pertemuan itu, ia mendengar keluhan dari pelaku media massa bahwa situasi media di dalam negeri tidak baik-baik saja.

"Bahkan ada yang mengatakan sudah dalam keadaan yang darurat," kata dia.

Baca juga: Wapres Kumpulkan Pemred, Ingin Dengar Keluhan Insan Pers

Oleh karena itu, ia berjanji akan menindaklanjuti rumusan peraturan presiden mengenai publisher rights agar industi media massa dalam negeri terlindungi.

Ia juga mengaku akan mengingatkan Presiden Joko Widodo bahwa sempat ada komitmen pemerintah terkait itu dan meminta Sekretariat Wakil Presiden untuk mematangkan konsep tersebut.

"Saya akan mencoba memfasilitasi dan mengkomunikasikan agar pemerintah bisa hadir menjembatani situasi yang tidak baik-baik saja itu," ujar Ma'ruf.

Baca juga: Akhir Tahun Ini, Harian Republika Tinggalkan Edisi Koran

Di sisi lain, ia juga mendorong para pimpinan media dan organisasi media untuk mengupayakan perbaikan ini ke Dewan Perwakilan Rakyat serta Kementerian Komunikasi dan Informatika.

"Konsep ini harus semua sudah paham. Presiden juga harus tahu, menteri harus tahu, DPR juga harus tahu, sehingga suara ini terus kita dengungkan," kata dia.

Adapun pertemuan antara Ma'ruf serta pemred dan organisasi media digelar karena Ma'ruf kaget mengetahui ada beberapa media cetak yang berhenti terbit dan beralih ke wadah digital.

Ma'ruf juga mengaku mendengar kabar bahwa kondisi media massa di tanah air sedang tidak baik-baik saja.

Baca juga: Baca Berita Kompas.com Tanpa Iklan, Cuma Rp 5.000/ Bulan

Pada Februari 2022 lalu, Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate telah menerima naskah akademik tentang regulasi publisher rights dari Dewan Pers.

Naskah akademik itu akan menjadi dasar usulan payung hukum mengenai hak penerbit yang akan diajukan kepada Presiden Joko Widodo.

Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik (IKP) Kementerian Kominfo, Usman Kansong menjelaskan, pengaturan hak penerbit mencakup beberapa isu penting.