Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Demokrat Tunggu Keputusan Majelis Tinggi Sebelum Deklarasikan Capres

Kompas.com - 24/12/2022, 13:07 WIB
Ardito Ramadhan,
Ihsanuddin

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Demokrat masih menunggu keputusan Majelis Tinggi Partai (MTP) untuk mendeklarasikan calon presiden dan calon wakil presiden yang akan diusung pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

Kepala Badan Komunikasi Strategis Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putar mengatakan, berdasarkan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tanggga (AD/ART), penentuan capres dan cawapres merupakan wewenang MTP.

"Untuk deklarasi capres dan cawapres, kita tunggu keputusan Majelis Tinggi Partai (MTP). Karena sesuai dengan AD/ART Partai Demokrat Tahun 2020, keputusan untuk koalisi di Pilpres dan penentuan capres-cawapres berada di tangan MTP," kata Herzaky saat dihubungi, Sabtu (24/12/2022).

Baca juga: Demokrat Minta Kinerja SBY dan Jokowi Dibandingkan Pakai Data, Bukan Survei

Herzaky menjelaskan, saat ini ada dua arus besar keinginan di internal Partai Demokrat.

Pertama, para kader Demokrat di pusat dan daerah ingin Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) maju pada Pilpres 2024, baik sebagai capres ataupun cawapres.

Namun, Herzaky menyebutkan, di sisi lain ada masukan dari konstituen yang ingin Demokrat mengusung Anies Baswedan-AHY sebagai pasangan calon presiden dan wakil presiden.

Herzaky mengeklaim, pasangan tersebut dirasa paling mampu memperjuangkan perubahan dan perbaikan, serta memiliki elektabilitas tinggi di sejumlah hasil survei.

"Dua keinginan ini tentu terus kami pelajari, kami cermati. Bagaimana bisa dipadukan. Menemukan formula terbaik agar kami bisa meraih kemenangan di Pilpres maupun Pileg 2024," ujar Herzaky.

Baca juga: Manuver PKS dan Demokrat Saat Surya Paloh di Luar Negeri, Koalisi Perubahan Mulai Goyang?

Ia menambahkan, Demokrat juga terus berkomunikasi dengan Partai Nasdem dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sebagai calon mitra koalisi di Koalisi Perubahan.

"Setelah proses di masing-masing parpol tuntas, barulah kita melakukan sinkronisasi lintas partai," kata Herzaky.

Partai Nasdem sendiri telah lebih dulu mendeklarasikan dukungan kepada Anies sebagai calon presiden.

Sementara, PKS berencana mendeklarasikan calon presiden pada awal 2023.


Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Hakim MK Singgung Timnas di Sidang Pileg: Kalau Semangat Kayak Gini, Kita Enggak Kalah 2-1

Hakim MK Singgung Timnas di Sidang Pileg: Kalau Semangat Kayak Gini, Kita Enggak Kalah 2-1

Nasional
Caleg PDI-P Hadiri Sidang Sengketa Pileg secara Daring karena Bandara Sam Ratulangi Ditutup

Caleg PDI-P Hadiri Sidang Sengketa Pileg secara Daring karena Bandara Sam Ratulangi Ditutup

Nasional
Ketum PGI: 17 Kali Jokowi ke Papua, tapi Hanya Bertemu Pihak Pro Jakarta

Ketum PGI: 17 Kali Jokowi ke Papua, tapi Hanya Bertemu Pihak Pro Jakarta

Nasional
Kasus Brigadir RAT, Beda Keterangan Keluarga dan Polisi, Atasan Harus Diperiksa

Kasus Brigadir RAT, Beda Keterangan Keluarga dan Polisi, Atasan Harus Diperiksa

Nasional
KPK Ancam Pidana Pihak yang Halangi Penyidikan Gus Muhdlor

KPK Ancam Pidana Pihak yang Halangi Penyidikan Gus Muhdlor

Nasional
195.917 Visa Jemaah Haji Indonesia Sudah Terbit

195.917 Visa Jemaah Haji Indonesia Sudah Terbit

Nasional
Sukseskan Perhelatan 10th World Water Forum, BNPT Adakan Asesmen dan Sosialisasi Perlindungan Objek Vital di Bali

Sukseskan Perhelatan 10th World Water Forum, BNPT Adakan Asesmen dan Sosialisasi Perlindungan Objek Vital di Bali

Nasional
Penyidik KPK Enggan Terima Surat Ketidakhadiran Gus Muhdlor

Penyidik KPK Enggan Terima Surat Ketidakhadiran Gus Muhdlor

Nasional
Di Puncak Hari Air Dunia Ke-32, Menteri Basuki Ajak Semua Pihak Tingkatkan Kemampuan Pengelolaan Air

Di Puncak Hari Air Dunia Ke-32, Menteri Basuki Ajak Semua Pihak Tingkatkan Kemampuan Pengelolaan Air

Nasional
Ketum PGI Tagih Janji SBY dan Jokowi untuk Selesaikan Masalah Papua

Ketum PGI Tagih Janji SBY dan Jokowi untuk Selesaikan Masalah Papua

Nasional
Gus Muhdlor Kirim Surat Absen Pemeriksaan KPK, tetapi Tak Ada Alasan Ketidakhadiran

Gus Muhdlor Kirim Surat Absen Pemeriksaan KPK, tetapi Tak Ada Alasan Ketidakhadiran

Nasional
PPP Minta MK Beri Kebijakan Khusus agar Masuk DPR meski Tak Lolos Ambang Batas 4 Persen

PPP Minta MK Beri Kebijakan Khusus agar Masuk DPR meski Tak Lolos Ambang Batas 4 Persen

Nasional
Sidang Sengketa Pileg Kalteng Berlangsung Kilat, Pemohon Dianggap Tak Serius

Sidang Sengketa Pileg Kalteng Berlangsung Kilat, Pemohon Dianggap Tak Serius

Nasional
Pemerintahan Baru dan Tantangan Transformasi Intelijen Negara

Pemerintahan Baru dan Tantangan Transformasi Intelijen Negara

Nasional
Tegur Pemohon Telat Datang Sidang, Hakim Saldi: Kalau Terlambat Terus, 'Push Up'

Tegur Pemohon Telat Datang Sidang, Hakim Saldi: Kalau Terlambat Terus, "Push Up"

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com