Pernyataan OTT Dikritik, Jubir Sebut Luhut Sosok yang Tak Senang Lihat Orang Dipersulit

JAKARTA, KOMPAS.com - Juru bicara Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, Jodi Mahardi menyebut Luhut merupakan sosok yang tak senang melihat orang dipersulit.

Agar seseorang merasa tak dipersulit, Jodi mengatakan, Luhut meminta supaya sistem pemberantasan korupsi di Indonesia diperbaiki.

Baca juga: Luhut Banjir Kritik Usai Sebut OTT Bikin Negara Jelek, Jubir: Konteksnya Dorong Pencegahan

Hal ini disampaikan Jodi untuk mengklarifikasi pernyataan Luhut terkait operasi tangkap tangan (OTT) membikin negara jelek yang menuai kritik dari sejumlah pihak.

"Pada dasarnya, sih, juga Pak Luhut bukan orang yang senang ngelihat orang dipersulit," ujar Jodi, dikutip dari Kompas TV, Rabu (21/12/2022).

"Kalau bisa sistemnya diperbaiki ya, itu kan lebih baik, supaya orang tidak terjerumus," sambung dia.

Jodi menjelaskan, konteks pernyataan Luhut terkait OTT pada dasarnya mengarah pada pencegahan dan sistem pemberantasan korupsi di Indonesia yang perlu diperbaiki.

"Pak Luhut bicara konteksnya adalah mendorong upaya pencegahan dan perbaikan sistem," ujar Jodi.

Baca juga: Aktivis Tanggapi Luhut soal OTT KPK: Seharusnya Korupsi Dikurangi

Menurut Jodi, pencegahan dan perbaikan sistem tersebut seperti yang telah dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui Strategi Nasional Pemberantasan Korupsi.

Upaya pencegahan tersebut disebut telah didorong oleh Deputi Pencegahan KPK Pahala Nainggolan.

Untuk itu, Jodi menyebutkan, pencegahan dan perbaikan sistem harus terus dilakukan dalam upaya pemberantasan korupsi di Tanah Air.

"Upaya ini yang harus didorong lebih masif," katanya.

Di sisi lain, Jodi mengungkapkan, Luhut meminta upaya pencegahan korupsi terus ditingkatkan apabila masih banyak OTT.

"Kalau masih banyak OTT berarti upaya pencegahan kita masih harus didorong lebih cepat," ujarnya.

Baca juga: Polemik Luhut Kritik OTT KPK: Dibantah Wapres, Dibela Menko Polhukam

Jodi pun membeberkan sejumlah pola perbaikan sistem yang sekiranya bisa dilakukan.

"Pola-pola sistematis melalui perbaikan sistem dengan digitalisasi seperti simbara (sistem informasi monitoring balak milik negara), e-katalog dan perbaikan sistem integrasi IT di pelabuhan diharapkan mampu mencegah perilaku korupsi," imbuh dia.