KSP: Impor di Bawah 10 Persen, Tak Akan Ganggu Swasembada Beras

JAKARTA, KOMPAS.com - Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Bustanul Arifin mengatakan, kebijakan impor beras yang dilakukan pemerintah tidak mengganggu status swasembada beras.

Menurutnya, besaran impor beras hanya sekitar 1,7 persen dari kebutuhan beras nasional.

“Impor beras ini tidak mengganggu status swasembada beras karena masih jauh di bawah 10 persen. Ini sesuai standar FAO (badan pangan dunia),” ujar Bustanul, dilansir dari siaran pers KSP, Kamis (22/11/2022).

Baca juga: Bulog Salurkan Beras 1,2 Juta Ton untuk Operasi Pasar, Bos Bulog: Terbesar Sepanjang Sejarah

Dia menuturkan, kebijakan impor beras yang dikakukan pemerintah sudah melalui pertimbangan dan koordinasi intensif dengan lembaga terkait.

Menurutnya, kebijakan impor tersebut hanya dilakukan oleh Badan Urusan Logistik (Bulog) untuk memperkuat Cadangan Beras Pemerintah (CBP).

"Impor hanya dilakukan oleh Bulog dan sangat terbatas baik jumlah, waktu, dan penggunaannya. Dari sisi jumlah hanya 1,7 persen dari kebutuhan nasional. Dari sisi waktu dilakukan sebelum musim panen tiba, dan penggunaannya hanya untuk menguatkan CBP," jelasnya.

Dia melanjutkan, CBP bertujuan mendukung berbagai program seperti penanggulangan bencana, stabilisasi harga, bantuan sosial, dan kegiatan pemerintah lainnya.

Bustanul mengungkapkan, sebenarnya produksi beras tahun ini mengindikasikan adanya surplus.

Baca juga: Bulog Sebut Stok Beras Ende 515 Ton, Cukup Sampai Akhir Januari 2023

Berdasarkan, data Badan Pusat Statistik (BPS), surplus mencapai 1,7 juta ton.

Hanya saja, saat ini keberadaan stok beras 68 persen berada di rumah tangga sehingga tidak bisa dibeli oleh pemerintah sebagai tambahan cadangan.

Selain itu, sambung Bustanul, Bulog memiliki keterbatasan untuk menambah cadangan dari dalam negeri karena harga beras di pasar jauh lebih tinggi dibandingkan Harga Pembelian Pemerintah (HPP), yakni Rp 8.300 per kilogram.

“Untuk itulah mengapa penguatan cadangan beras pemerintah dalam jangka pendek perlu dilakukan melalui impor, meskipun secara nasional produksi beras masih surplus,” terangnya.

Baca juga: Kata Mentan Stok Beras Surplus, Tapi Kok Impor?

Dia menambahkan, realisasi kebijakan impor beras sebanyak 500.000 ton akan dilakukan secara bertahap.

Sebanyak 200.000 ton beras akan masuk pada Desember 2022. Sisanya sebanyak 300.000 ton direncanakan tiba pada awal 2023.

Impor 2023 akan dilakukan sebelum Maret sehingga tidak berbenturan dengan masa panen raya yang diperkirakan akan jatuh pada Maret-April 2023.