Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Babak Baru Protes DBH Kabupaten Meranti, Hari Ini Kemendagri Bahas Data Teknis

Kompas.com - 21/12/2022, 11:45 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Drama dana bagi hasil (DBH) produksi lifting minyak yang beberapa waktu lalu sempat diprotes Bupati Kepulauan Meranti, Muhammad Adil, mulai menemui titik terang. Hari ini, Rabu (21/12/2022), para pihak rencananya akan kembali duduk bersama untuk menyocokan data DBH.

Rencana tersebut diungkapkan Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Keuangan Daerah Kemendagri Agus Fatoni, usai mengikuti mediasi antara Adil, Kementerian ESDM, Kementerian Ekonomi, serta Gubernur Riau, di kantor Kemendagri, Selasa (20/12/2022) sore.

Baca juga: Kemendagri Gelar Pertemuan Tertutup dengan Bupati Meranti Bahas DBH, Ini Hasilnya

"Besok (hari ini) jam 10 di sini, tapi itu lebih teknis lebih detail. Kalau secara globalnya kita sudah clear, kita buka data semuanya," ujar Fatoni.

"Semuanya tak ada dusta di antara kita, semuanya ngomong data, karena semua penetapan ini berdasarkan data," katanya lagi.

Persoalan DBH ini muncul ketika Adil memrotes porsi yang diperoleh Kabupaten Meranti atas produksi minyak di wilayah tersebut, saat mengikuti Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengelolaan Pendapatan dan Belanja Daerah se-Indonesia, pada 8 Desember lalu.

Baca juga: Picu Kemarahan Bupati Meranti, Apa Itu Dana DBH Migas?

Dengan berapi-api Adil protes. Bahkan, ia sempat menyampaikan umpatan kepada Kemenkeu.

"Jangan diambil lagi diambil minyak di Meranti. Enggak apa-apa, kami juga masih bisa makan daripada uang kami dihisap sama pusat," sedikit kalimat Adil yang dikutip Kompas.com saat menyampaikan keluh kesahnya.

Mediasi

Saat mediasi, Fatoni mengatakan, Adil menyampaikan bahwa kondisi Kabupaten Meranti tertinggal.

"Masyarakatnya juga miskin banyak, dan miskin ekstrem, dan ada kebutuhan dana," ucapnya.

Setelah itu, masing-masing pihak merekonsiliasi data yang ada. Pihak Kementerian ESDM turut menjelaskan bagiamana proses penetapan DBH dari sisi lifting.

Sementara Kemenkeu, sebut dia, menjelaskan soal penetapan DBH-nya.

Baca juga: Polemik DBH, Kementerian ESDM-Kemenkeu Pertanyakan Data Bupati Meranti

"Tadi sudah dibahas, kita sudah sama-sama memahami, sama-sama menerima penjelasan masing-masing," klaim Fatoni.

Semua pihak, imbuh dia, kemudian sepakat untuk kembali menggelar pertemuan pada hari ini untuk mencocokan data DBH. Adapun pertemuan ini akan mengagendakan rapat teknis.

"Jadi penetapan DBH ini memang tidak sederhana. Ada tiga hal yang berbeda yang harus dipahami. Ada yang namanya produksi, ada namanya lifting, ada namanya DBH, ini beda-beda nih," ucap dia.

 

Sementara itu, Adil mengaku sudah dapat menerima usai mendengarkan penjelasan dari Kemenkeu dan pihak lain terkait DBH.

Baca juga: Bahas Polemik DBH Meranti, Kemendagri Singgung Rendahnya Realisasi Belanja Daerah

"Tinggal besok (hari ini) bagaimana pembagiannya, makanya minyak meranti itu naik ya. Sudah, segitu aja," ujarnya.

Ia pun berharap agar polemik DBH ini dapat segera selesai secepat mungking.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Sedih karena SYL Pakai Duit Kementan untuk Keperluan Keluarga, Surya Paloh: Saya Mampu Bayarin kalau Diminta

Sedih karena SYL Pakai Duit Kementan untuk Keperluan Keluarga, Surya Paloh: Saya Mampu Bayarin kalau Diminta

Nasional
Hari Tuna Sedunia, Kementerian KP Siap Dorong Kualitas, Jangkauan, dan Keberlanjutan Komoditas Tuna Indonesia

Hari Tuna Sedunia, Kementerian KP Siap Dorong Kualitas, Jangkauan, dan Keberlanjutan Komoditas Tuna Indonesia

Nasional
Sebut Suaranya Pindah ke PDI-P, PAN Minta Penghitungan Suara Ulang di Dapil Ogan Komering Ilir 6

Sebut Suaranya Pindah ke PDI-P, PAN Minta Penghitungan Suara Ulang di Dapil Ogan Komering Ilir 6

Nasional
Jokowi Teken UU Desa Terbaru, Kades Bisa Menjabat Hingga 16 Tahun

Jokowi Teken UU Desa Terbaru, Kades Bisa Menjabat Hingga 16 Tahun

Nasional
Soal Lebih Baik Nasdem Dalam Pemerintah atau Jadi Oposisi, Ini Jawaban Surya Paloh

Soal Lebih Baik Nasdem Dalam Pemerintah atau Jadi Oposisi, Ini Jawaban Surya Paloh

Nasional
Sentil Pihak yang Terlambat, MK: Kalau di Korea Utara, Ditembak Mati

Sentil Pihak yang Terlambat, MK: Kalau di Korea Utara, Ditembak Mati

Nasional
Giliran Ketua KPU Kena Tegur Hakim MK lantaran Izin Tinggalkan Sidang Sengketa Pileg

Giliran Ketua KPU Kena Tegur Hakim MK lantaran Izin Tinggalkan Sidang Sengketa Pileg

Nasional
Panji Gumilang Gugat Status Tersangka TPPU, Sebut Polisi Tak Penuhi 2 Alat Bukti

Panji Gumilang Gugat Status Tersangka TPPU, Sebut Polisi Tak Penuhi 2 Alat Bukti

Nasional
Sidang Administrasi Selesai, PTUN Minta PDI-P Perbaiki Gugatan terhadap KPU

Sidang Administrasi Selesai, PTUN Minta PDI-P Perbaiki Gugatan terhadap KPU

Nasional
Bamsoet Apresiasi Sikap Koalisi Perubahan Akui Kemenangan Prabowo-Gibran

Bamsoet Apresiasi Sikap Koalisi Perubahan Akui Kemenangan Prabowo-Gibran

Nasional
PDI-P Harap PTUN Tidak Biarkan Pelanggaran Hukum yang Diduga Dilakukan KPU

PDI-P Harap PTUN Tidak Biarkan Pelanggaran Hukum yang Diduga Dilakukan KPU

Nasional
KPK Sebut SPDP Kasus Korupsi di PDAM Boyolali Hoaks

KPK Sebut SPDP Kasus Korupsi di PDAM Boyolali Hoaks

Nasional
Kompolnas Dorong Motif Bunuh Diri Brigadir RAT Tetap Diusut meski Penyelidikan Kasus Dihentikan

Kompolnas Dorong Motif Bunuh Diri Brigadir RAT Tetap Diusut meski Penyelidikan Kasus Dihentikan

Nasional
Airin Hadir di Taaruf Muhaimin Bersama Calon Kepala Daerah

Airin Hadir di Taaruf Muhaimin Bersama Calon Kepala Daerah

Nasional
Sentil KPU, Hakim MK Arief Hidayat: Sudah Hadir Ya Setelah Viral Saya Marahi

Sentil KPU, Hakim MK Arief Hidayat: Sudah Hadir Ya Setelah Viral Saya Marahi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com