Kemendagri Panggil Bupati Meranti Nanti Sore, Rapat Bahas Protes Dana Bagi Hasil

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memanggil Bupati Kepulauan Meranti Muhammad Adil, Selasa (20/12/2022) sore.

Pemanggilan ini dilakukan untuk membahas dana bagi hasil (DBH) yang diprotes oleh Adil beberapa waktu lalu.

"Kementerian Dalam Negeri nanti jam 16.00 memfasilitasi rapat dan pertemuan pembahasan DBH Kabupaten Kepulauan Meranti dengan mengundang Kementerian Keuangan, Kementerian ESDM, Gubernur Riau dan Bupati Kepulauan Meranti," kata Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Keuangan Daerah Kemendagri Agus Fatoni saat dikonfirmasi Kompas.com, Selasa.

Baca juga: Stafsus Sri Mulyani Ajak Bupati Meranti Duduk Bareng Bahas Dana Bagi Hasil

Ia mengatakan, pertemuan tersebut bakal berlangsung di Kantor Kemendagri dan hasilnya bisa diketahui setelah pertemuan.

Terkait protes Adil, Fatoni menyampaikan bahwa selama ini Kemendagri bersama Kemenkeu dan kementerian/lembaga terkait melakukan rekonsiliasi data.

Hal itu dilakukan dengan melibatkan daerah yang dihadiri Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, meski tidak melibatkan kepala daerah langsung.

“Ini makanya yang datang rapat harusnya dilaporkan ke kepala daerahnya,” kata dia.

Baca juga: Dikeluhkan Bupati Meranti, Stafsus Sri Mulyani Beberkan Soal Data Dana Bagi Hasil

Fatoni menerangkan, pihaknya telah mengirimkan undangan kepada pemerintah daerah maupun kementerian terkait untuk agenda pertemuan tersebut.

Dia berharap, pada saat pertemuan nanti masing-masing pihak bisa berdiskusi serta membahas dari hati ke hati, secara transparan dan terbuka.

"Tidak ada dusta di antara kita," pungkas Fatoni.

Sebelumnya diberitakan, Bupati Kabupaten Kepulauan Meranti Muhammad Adil menjadi perbincangan publik setelah menyampaikan kekesalannya kepada Kementerian Keuangan (Kemenkeu) soal DBH produksi minyak di daerah itu.

Baca juga: Bupati Meranti Protes soal Dana Bagi Hasil Minyak, Konsul ke Mendagri Bakal Gugat Jokowi

Hal itu disampaikan Adil ketika menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengelolaan Pendapatan dan Belanja Daerah se-Indonesia pada 8 Desember lalu.

Adil secara langsung menyampaikan kekesalannya kepada Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Luky Alfirman.

Dilansir dari siaran YouTube Diskominfotik Provinsi Riau, Adil mengaku kesal karena DBH produksi minyak dari Meranti yang diberikan oleh Kemenkeu nilainya dirasa kecil.

Hal ini lantaran kondisi di Kabupaten Kepulauan Meranti yang merupakan daerah termiskin di Indonesia.

Baca juga: Bupati Meranti Marah ke Anak Buah Sri Mulyani, Persoalkan Dana Bagi Hasil

Adil menyebutkan dengan jumlah penduduk miskin di daerahnya mencapai 25,68 persen.

Padahal, wilayah ini merupakan penghasil minyak mentah yang beberapa waktu belakangan harganya naik drastis.

Adil menyebutkan, besaran DBH yang didapatkan wilayahnya tak sebanding dengan produksi dan kenaikan harga minyak.