Pemerintah Prioritaskan Sertifikasi Halal untuk Rumah Potong Hewan

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkapkan, pemerintah akan memprioritaskan sertifikasi halal untuk rumah dan tempat pemotongan hewan di Indonesia.

Hal ini disampaikan Sri Mulyani selaku sekretaris Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) dalam keterangan pers seusai rapat pleno KNEKS di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Selasa (20/12/2022).

"Untuk rumah potong hewan dan tempat pemotongan hewan, itu lebih dari 1.400 di seluruh Indonesia akan ditargetkan untuk segera diakselerasi untuk menjadi prioritas," kata Sri Mulyani, Selasa.

Baca juga: Wapres Pimpin Rapat Pleno KNEKS, Evaluasi Perkembangan Ekonomi dan Keuangan Syariah

Sri Mulyani menjelaskan, rumah potong hewan dan tempat pemotongan hewan dijadikan prioritas karena menjadi hulu berbagai produk daging yang dikonsumsi masyarakat.

"Terutama yang akan digunakan oleh UMKM agar mereka segera mendapatkan sertifikat halal," kata dia.

Ia mengatakan, pemerintah akan membahas pembiayaan sertifikasi halal bagi rumah potong hewan dan tempat pemotongan hewan menggunakan alat fiskal yang ada.

"Termasuk di daerah karena ini sebagian sangat besar adalah milik pemerintah daerah atau milik swasta," ujar Sri Mulyani.

Baca juga: Menteri Teten Bakal Pangkas Proses Pengurusan Sertifikasi Halal UMKM Jadi 3 Hari

Ia menambahkan, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) akan menyederhanakan dan menurunkan biaya sertifikasi halal.

Pemerintah menargetkan sertifikasi halal diperoleh 1 juta pelaku usaha pada 2023 dan 10 juta pelaku usaha pada 2024, terutama pelaku UMKM.