Kejar Target Sertifikasi Halal, KSP: Kita Tidak Bisa Bekerja dengan Cara Normal

JAKARTA, KOMPAS.com - Deputi III Kepala Staf Kepresidenan Panutan Slendrakusuma meminta semua pihak untuk tidak bekerja dengan cara normal untuk mencapai target pemberdayaan industri halal, termasuk target sertifikasi halal.

Ia mengingatkan, hal itu penting untuk mewujudkan ekosistem halal di Indonesia sebagaimana cita-cita Presiden Joko Widodo agar Indonesia menjadi pusat industri halal pada 2024 mendatang.

"Kita tidak bisa lagi bekerja dengan cara normal, mengingat target-target yang dicanangkan dalam pemberdayaan industri halal, termasuk target sertifikasi halal, merupakan target yang cukup menantang dan bisa jadi tidak tercapai jika tidak disiapkan dari sekarang,” kata Panutan dalam siaran pers, Jumat (26/8/2022).

Baca juga: Kemenag Buka Sertifikasi Halal Gratis untuk 300.000 UMKM, Begini Cara Mendapatkannya

Hal itu ia sampaikan dalam rapat koordinasi bersama Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), Majelis Ulama Indonesia (MUI), dan perwakilan lembaga pendampingan halal lainnya.

Panutan menyebutkan, percepatan proses sertifikasi halal untuk usaha mikro dan kecil merupakan salah satu aspek yang perlu didorong untuk mewujudkan ekosistem halal.

Ia menjelaskan, sertifikasi halal untuk usaha mikro dan kecil dilakukan dengan sistem Self-Declare (pernyataan halal) serta menggulirkan program Sehati (Sertifikat Halal Gratis).

Panutan menyebutkan, pada 2022, pemerintah menargetkan setidaknya 25.000 usaha Mikro dan Kecil mendapatkan sertifikat halal, yang dilakukan melalui program Sehati.

“Target tersebut merupakan langkah awal untuk memenuhi target besar yaitu sertifikasi halal bagi 10 juta pelaku UMKM,” kata dia.

Baca juga: Polisi Sebut Sertifikat Halal Milik Gudang Minyak Goreng di Depok Sudah Kedaluwarsa

Untuk memenuhi target 10 juta sertifikat halal bagi UMKM, Panutan menyebut pemerintah telah menyiapkan sejumlah strategi.

Di antaranya adalah meningkatkan kualitas dan kuantitas pendamping serta penyelia halal, peningkatan keandalan aplikasi BPJPH untuk proses registrasi dan sertifikasi halal, serta mendorong pelatihan halal ke dalam kurikulum perguruan tinggi Islam.

"Pemerintah juga akan melakukan edukasi yang sistematis dan masif kepada pelaku usaha tentang proses produk halal, termasuk dengan pendekatan-pendekatan yang lebih efektif seperti pendekatan kultural,” kata dia.