Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Bawaslu Berharap Tak Ada Pembahasan soal Lolos atau Tidaknya Partai Ummat Jadi Peserta Pemilu 2024 dalam Mediasi

Kompas.com - 20/12/2022, 14:03 WIB
Adhyasta Dirgantara,
Novianti Setuningsih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Rahmat Bagja berharap mediasi yang terjadi antara Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Partai Ummat tidak membahas soal lolos atau tidaknya partai besutan Amien Rais itu sebagai peserta Pemilu 2024.

Pasalnya, KPU dan Partai Ummat kembali diagendakan melaksanakan mediasi hari ini usai tidak mencapai titik temu pada pertemuan yang berlangsung Senin kemarin.

"Kami harapkan juga perbincangannya tidak mengenai persoalan lolos atau tidaknya Partai Ummat dalam verifikasi faktual," ujar Bagja saat ditemui di Hotel Grand Mercure, Jakarta Pusat, Selasa (20/12/2022).

Bagja mengatakan, mediasi itu bakal berlangsung sekitar pukul 13.00 WIB.

Baca juga: Tak Sampai Sejam, Mediasi Perdana KPU dengan Partai Ummat Belum Capai Titik Temu

Ia turut berharap agar mediasi kali ini bisa membuahkan hasil.

"Kemarin belum ketemu (titik temu). Kita harapkan hari ini ada kesepakatan yang bisa didapat," kata Bagja.

Namun, untuk saat ini, hasil menunjukkan bahwa Partai Ummat tidak lolos verifikasi menjadi peserta Pemilu 2024.

Apakah dilakukan verifikasi faktual perbaikan bagi Partai Ummat, kata Bagja, masih menunggu hasil mediasi KPU dengan Partai Ummat.

"Kalau terjadi misalnya kesepakatan, maka apakah dilakukan verifikasi faktual perbaikan atau tidak, nanti tergantung dari hasil pembicaraan mediasi," kata Bagja.

"Ini kan mediasi antara KPU dan Partai Ummat. Bukan dengan Bawaslu. Bawaslu hanya melakukan fasilitasi atau mediator dalam pelaksanaan mediasi tersebut," ujarnya lagi.

Baca juga: Bawaslu: Tak Ada Bukti Kecurangan KPU dalam Meloloskan Partai Tertentu

KPU sebelumnya mengaku sudah melakukan konsolidasi menghadapi gugatan sengketa ini dengan dua KPU provinsi dan 16 KPU kabupaten/kota, tempat Partai Ummat dinyatakan tak memenuhi syarat keanggotaan pada tahap verifikasi faktual calon peserta Pemilu 2024.

Hal ini menyebabkan partai besutan Amien Rais tersebut gagal dinyatakan sebagai peserta Pemilu 2024. Sebab, UU Pemilu mengatur bahwa partai politik peserta pemilu harus memiliki kepengurusan 100 persen di 34 provinsi.

Di Sulawesi Utara, keanggotaan Partai Ummat disebut hanya memenuhi syarat di satu kabupaten/kota, dan tidak memenuhi syarat di 11 kabupaten/kota.

Di NTT, keanggotaan Partai Ummat disebut hanya memenuhi syarat di 12 kabupaten/kota, dan tidak memenuhi syarat di 5 kabupaten/kota lainnya.

"Lima KPU kabupaten/kota (di NTT itu) yaitu Kupang, Alor, Sumba Barat, Lembata, dan Sabu Raijua," ujar salah satu Komisioner KPU Idham Holik.

Halaman:


Terkini Lainnya

Pemerintah Bakal Rekrut 200.000 CASN untuk Ditempatkan di IKN

Pemerintah Bakal Rekrut 200.000 CASN untuk Ditempatkan di IKN

Nasional
MK: Amicus Curiae yang Diserahkan Setelah Tanggal 16 April Tak Jadi Pertimbangan dalam RPH

MK: Amicus Curiae yang Diserahkan Setelah Tanggal 16 April Tak Jadi Pertimbangan dalam RPH

Nasional
Ungkit Prabowo-Gibran Selalu Dituding Curang, TKN: Kami Sulit Menahan Pendukung untuk Tidak Reaktif

Ungkit Prabowo-Gibran Selalu Dituding Curang, TKN: Kami Sulit Menahan Pendukung untuk Tidak Reaktif

Nasional
Pemerintah Sebut Sistem 'One Way', 'Contraflow' dan Ganjil-Genap Terus Disempurnakan

Pemerintah Sebut Sistem "One Way", "Contraflow" dan Ganjil-Genap Terus Disempurnakan

Nasional
2 Pegawai Maskapai Swasta Ditangkap, Selundupkan Narkoba ke Kabin Pesawat

2 Pegawai Maskapai Swasta Ditangkap, Selundupkan Narkoba ke Kabin Pesawat

Nasional
Momen Emosional SYL Tanggapi Keterangan Eks Ajudannya

Momen Emosional SYL Tanggapi Keterangan Eks Ajudannya

Nasional
Pemerintah Ingin Ada Aplikasi yang Intergrasikan Program Mudik Gratis

Pemerintah Ingin Ada Aplikasi yang Intergrasikan Program Mudik Gratis

Nasional
Pemerintah Klaim Macet Panjang ke Pelabuhan Merak Bakal Hilang Setelah Ada 'Buffer Zone'

Pemerintah Klaim Macet Panjang ke Pelabuhan Merak Bakal Hilang Setelah Ada "Buffer Zone"

Nasional
Anwar Usman Boleh Tangani Sengketa Pileg di MK, kecuali yang Libatkan PSI

Anwar Usman Boleh Tangani Sengketa Pileg di MK, kecuali yang Libatkan PSI

Nasional
Matangkan Pemindahan ASN ke IKN, Menpan-RB: Ini Bukan Hanya Pindah Tempat Kerja

Matangkan Pemindahan ASN ke IKN, Menpan-RB: Ini Bukan Hanya Pindah Tempat Kerja

Nasional
Pengemudi Fortuner yang Mengaku Adik Jenderal Dilaporkan Korban ke Bareskrim

Pengemudi Fortuner yang Mengaku Adik Jenderal Dilaporkan Korban ke Bareskrim

Nasional
Kepada Prabowo, Tim Cook Sampaikan Ingin Terus Kerja Sama Pengembangan Apple di Indonesia

Kepada Prabowo, Tim Cook Sampaikan Ingin Terus Kerja Sama Pengembangan Apple di Indonesia

Nasional
Isi 'Amicus Curiae' yang Disampaikan Rizieq Shihab ke MK

Isi "Amicus Curiae" yang Disampaikan Rizieq Shihab ke MK

Nasional
Lapor ke Wapres, Menko PMK Klaim Mudik Tahun Ini Cukup Baik

Lapor ke Wapres, Menko PMK Klaim Mudik Tahun Ini Cukup Baik

Nasional
Wapres Minta Menlu Konsisten Perjuangkan 'Two State Solution' untuk Palestina-Israel

Wapres Minta Menlu Konsisten Perjuangkan "Two State Solution" untuk Palestina-Israel

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com