Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Laksamana Yudo Margono Resmi Jadi Panglima TNI, Sejumlah Tugas Menanti

Kompas.com - 20/12/2022, 07:03 WIB
Ardito Ramadhan,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Sejumlah tugas menanti Laksamana Yudo Margono yang telah dilantik oleh Presiden Joko Widodo sebagai Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI) menggantikan Jenderal Andika Perkasa, Senin (19/12/2022).

Seusai pelantikan Yudo, Jokowi menyampaikan beberapa pesan yang mesti dikerjakan oleh Yudo selaku orang nomor satu di TNI.

"Pertama, menjaga kedaulatan NKRI. Kedua, menjaga persatuan dan kesatuan kita," kata Jokowi di Istana Negara, Jakarta, Senin siang.

Baca juga: Saat Yudo Margono Sempat Salah Ucapkan Sumpah Jabatan Panglima TNI...

Jokowi juga berpesan kepada Yudo untuk menjaga, mempertahankan, dan meningkatkan kepercayaan publik kepada TNI yang saat ini menempati posisi tertinggi dibandingkan lembaga lainnya.

Jokowi menyebutkan, kepercayaan harus dijaga dengan meningkatkan profesionalitas di tubuh TNI.

Selain itu, ia berpesan agar TNI menjaga netratitasnya menjelang Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 supaya tidak ditarik-tarik ke dalam politik praktis.

Ia juga meminta TNI dan Polri selalu bersinergi untuk memastikan situasi yang kondusif di Indonesia.

"Stabilitas politik, stabilitas keamanan itu penting dalam rangka pembangunan negara kita, dalam rangka pertumbuhan ekonomi kita, dalam situasi yang tidak pasti karena ketidakpastian global," ujar Jokowi.

Mengenai keamanan di Papua, Jokowi mendukung pendekatan humanis yang diusung oleh Yudo. Tetapi ia menekankan bahwa aparat harus bersikap tegas agar kelompok kriminal bersenjata (KKB) tidak berulah.

Baca juga: Panglima TNI Yudo Margono Janji Optimal Meski Menjabat Tak Sampai Setahun

"Pendekatan humanis baik, pengurangan prajurit TNI di Papua juga baik, tetapi memang harus tegas. Karena kalau kita tidak tegas, di sana KKB selalu berbuat seperti itu, ya tidak akan selesai-selesai masalahnya," kata dia.

Masa jabatan bukan masalah

Sementara itu, Yudo menegaskan bahwa ia tidak mempermasalahkan masa jabatannya yang hanya kurang dari satu tahun, di mana ia akan memasuki usia pensiun pada November 2023.

"Saya dari dulu enggak pernah berpikir tentang masa jabatan berapa lama, berapa panjang, yang penting kita melaksanakan tugas yang dibebankan kepada kita," kata Yudo.

Yudo melanjutkan, panjang pendeknya masa jabatan tidak perlu dipersoalkan karena sudah ada batasannya.

Baca juga: Panglima TNI Yudo Margono Janji Evaluasi Penanganan Konflik di Papua

Ia pun berpandangan, seseorang bakal tidak optimal mengerjakan tugasnya bila terlalu sibuk memikirkan masa jabatan yang hanya satu tahun.

"Kalau kita dikit-dikit selalu berilusi 'aku hanya setahun', itu kita nanti enggak akan optimal bertugas. Sudah, kita melaksanakan tugas secara optimal saja," ujar Yudo.

Halaman:


Terkini Lainnya

[POPULER NASIONAL] PDI-P Harap Putusan PTUN Buat Prabowo-Gibran Tak Bisa Dilantik | Menteri 'Triumvirat' Prabowo Diprediksi Bukan dari Parpol

[POPULER NASIONAL] PDI-P Harap Putusan PTUN Buat Prabowo-Gibran Tak Bisa Dilantik | Menteri "Triumvirat" Prabowo Diprediksi Bukan dari Parpol

Nasional
Tanggal 5 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 5 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Nasional
PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

Nasional
Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Nasional
PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

Nasional
ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

Nasional
Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com