Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi: Ada Potensi Pergerakan 44 Juta Warga Saat Natal-Tahun Baru, Hati-hati

Kompas.com - 19/12/2022, 14:54 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo mengatakan, ada potensi pergerakan 44 juta warga dalam rangka Natal 2022 dan tahun baru 2023.

Data tersebut berdasarkan survei yang dilaksanakan Badan Kebijakan Transportasi.

"Saya hanya ingin memberikan peringatan, hati-hati terhadap survei Badan Kebijakan Transportasi bahwa ada potensi pergerakan 44 juta orang di nataru (Natal-tahun baru) ini," ujar Jokowi saat membuka rapat terbatas persiapan Nataru di Kantor Presiden pada Senin (12/11/2022)

Baca juga: Hadapi Lonjakan Lalin Libur Natal-Tahun Baru, Begini Strategi Jasa Marga

Rapat tersebut dihadiri oleh para menteri Kabinet Indonesia Maju.

Dalam kesempatan tersebut, Presiden meminta jajarannya mengantisipasi pergerakan masyarakat di lapangan.

Presiden berpesan agar keamanan dan kenyamanan masyarakat saat Natal dan tahun baru diutamakan.

"Saya minta, persiapan seluruh sektor dan stakeholder dalam mengantisipasi gangguan dan masalah saat nataru (Natal-tahun baru) ini betul-betul disiapkan," tutur Jokowi.

"Agar masyarakat merasa nyaman dan aman," kata dia.

Diberitakan sebelumnya, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan, sebanyak 16 persen atau 44 juta warga akan melakukan perjalanan selama periode libur Natal-tahun baru. 

Budi mengatakan, berdasarkan survei yang dilakukan Kemenhub, mobil pribadi dan motor paling banyak digunakan untuk melakukan perjalanan.

Baca juga: Jasa Marga Siapkan 10 SPKLU Jelang Natal-Tahun Baru, Catat Lokasinya

Ia mengimbau masyarakat untuk menggunakan moda transportasi yang lebih aman, seperti bus, kereta api, pesawat, dan kapal laut.

"Saya mohon kepada semua stakeholders, khususnya Polri untuk memperhatikan dan melakukan suatu imbauan agar tidak mudik dengan motor karena relatif kurang aman untuk keselamatan," ujar Budi dalam konferensi pers pada Senin.

Budi juga mengatakan, pelaksanaan Natal dan tahun baru kali ini tidak diberlakukan pembatasan mobilitas masyarakat meski kasus Covid-19 cenderung meningkat.

Oleh karena itu, ia meminta seluruh jajaran Kemenhub untuk mengatur perjalanan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Nasional
PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

Nasional
Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Nasional
PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

Nasional
ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

Nasional
Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com