Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Partai Buruh Ajak Ibu Jamu Gendong hingga Pensiunan Kembali ke "Rumah"

Kompas.com - 15/12/2022, 07:58 WIB
Ardito Ramadhan,
Vitorio Mantalean,
Tatang Guritno,
Bagus Santosa

Tim Redaksi


JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Partai Buruh Said Iqbal mengajak seluruh masyarakat kelas pekerja untuk kembali ke "rumahnya" yakni Partai Buruh.

Said mengatakan, partai yang dipimpinnya itu didedikasikan untuk seluruh kelas pekerja, mulai dari buruh, petani, nelayan, kaum miskin, ibu-ibu penjual jamu gendong, buruh migran, gelandangan, pegemis, pensiunan, hingga guru dan tenaga honorer.

"Kami menyerukan kepada seluruh rakyat Indonesia, kaum buruh, petani, nelayan, go back home, kembalilah kepada Partai Buruh," kata Said saat berpidato di acara pengambilan nomor urut partai peserta Pemilu 2024 di kantor KPU, Jakarta, Rabu (14/12/2022).

Said berjanji, Partai Buruh akan memperjuangkan prinsip-prinsip negara kesejahteraan, antara lain kesetaraan kesempatan dan redistribusi kekayaan yang adil dan merata.

"Saya ingin menyederhanakan tentang kesetaraan kesempatan itu yaitu 'kau boleh kaya tapi jangan miskinkan kami'," ujar Said.

Baca juga: Partai Buruh Dapat Nomor Urut 6 di Pemilu 2024

Sementara itu, upaya Partai Buruh meredistribusi kekayaan yang adil dan merata akan dilaksanakan Partai Buruh lewat 5 perjuangan jaminan sosial bila partai ini masuk ke parlemen.

Said mengatakan, jaminan sosial pertama yang akan diperjuangkan oleh Partai Buruh adalah jaminan makanan bagi seluruh rakyat Indonesia.

"Haram hukumnya orang miskin di negara yang kaya, haram hukumnya orang kelaparan di negeri yang kaya, kami akan dedikasikan jaminan makanan," kata Said.

Kedua, Partai Buruh ingin memberikan jaminan pendidikan bagi masyarakat miskin supaya dapat menuntut ilmu di berbagai perguruan tinggi kelas dunia, baik di dalam maupun luar negeri.

"Kampus-kampus terbaik bukan hanya milik orang-orang kaya, kampus-kampus terbaik harus diisi juga oleh orang-orang miskin, oleh kaum buruh, kaum tani, kaum nelayan," kata dia.

Baca juga: Rayakan Lolos Jadi Peserta Pemilu 2024, Massa Partai Buruh Sambangi Kantor KPU

Kemudian, Partai Buruh juga menjanjikan jaminan air bersih serta jaminan pengangguran sehingga buruh yang menganggur akan mendapatkan asuransi pengangguran dari negara.

Terakhir, Said menyatakan Partai Buruh akan memperjuangkan reformasi agraria dan kedaulatan pangan sehingga Partai Buruh menolak kebijakan impor yang menyengsarakan petani dan nelayan.

"Tanah-tanah dirampas oleh korporasi, tanah-tanah tidak dikembalikan kepada orang yang berhak, land reform. Reformasi agraria dan kedaulatan pangan adalah kebijakan Partai Buruh," kata Said.

Baca juga: Partai Buruh: Pengundian Nomor Urut Parpol Peserta Pemilu Harus Dilakukan

Ia pun mengutip pernyataan KH Agus Salim dan Panglima Besar Jenderal Sudirman bahwa Partai Buruh merupakan partai yang memilih jalan penderitaan agar rakyat tidak menderita.

"Saya ingin mengutip apa yang diaktakan oleh Kiai Haji Agus Salim, leiden is lijden, partai pemimpin Partai Buruh leiden is lijden, pemimpin memilih jalan untuk menderita," ujar Said.

"Panglima besar Sudirman mengatakan, rakyat tidak boleh menderita, pemimpin harus siap menderita," imbuh dia.

Dalam Pemilu 2024 mendatang, Partai Buruh mendapatkan nomor urut 6.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

Nasional
PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

Nasional
Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Nasional
Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Nasional
Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Nasional
Sengketa Pileg, Golkar Minta Pemungutan Suara Ulang di 36 TPS Sulbar

Sengketa Pileg, Golkar Minta Pemungutan Suara Ulang di 36 TPS Sulbar

Nasional
Mendagri Sebut Biaya Pilkada Capai Rp 27 Triliun untuk KPU dan Bawaslu Daerah

Mendagri Sebut Biaya Pilkada Capai Rp 27 Triliun untuk KPU dan Bawaslu Daerah

Nasional
Airin Ingin Bentuk Koalisi Besar untuk Mengusungnya di Pilkada Banten

Airin Ingin Bentuk Koalisi Besar untuk Mengusungnya di Pilkada Banten

Nasional
Sebut Warga Ingin Anies Balik ke Jakarta, Nasdem: Kinerjanya Terasa

Sebut Warga Ingin Anies Balik ke Jakarta, Nasdem: Kinerjanya Terasa

Nasional
Caleg PSI Gugat Teman Satu Partai ke MK, Saldi Isra: Berdamai Saja Lah

Caleg PSI Gugat Teman Satu Partai ke MK, Saldi Isra: Berdamai Saja Lah

Nasional
Irigasi Rentang Targetkan Peningkatan Indeks Pertanaman hingga 280 Persen

Irigasi Rentang Targetkan Peningkatan Indeks Pertanaman hingga 280 Persen

Nasional
Kuasa Hukum Caleg Jawab 'Siap' Terus, Hakim MK: Kayak Latihan Tentara, Santai Saja...

Kuasa Hukum Caleg Jawab "Siap" Terus, Hakim MK: Kayak Latihan Tentara, Santai Saja...

Nasional
Heboh Brigadir RAT Jadi Pengawal Bos Tambang, Anggota DPR: Tak Mungkin Atasan Tidak Tahu, Kecuali...

Heboh Brigadir RAT Jadi Pengawal Bos Tambang, Anggota DPR: Tak Mungkin Atasan Tidak Tahu, Kecuali...

Nasional
Geledah Setjen DPR dan Rumah Tersangka, KPK Amankan Dokumen Proyek hingga Data Transfer

Geledah Setjen DPR dan Rumah Tersangka, KPK Amankan Dokumen Proyek hingga Data Transfer

Nasional
Ditegur MK Tak Serius Ikuti Sidang, KPU Mengaku Punya Banyak Agenda

Ditegur MK Tak Serius Ikuti Sidang, KPU Mengaku Punya Banyak Agenda

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com