Kronologi Bupati Meranti Marahi Dirjen Kemenkeu hingga Ditegur Keras Mendagri

JAKARTA, KOMPAS.com - Bupati Kabupaten Kepulauan Meranti Muhammad Adil menjadi perbincangan publik setelah menyampaikan kekesalannya kepada Kementerian Keuangan (Kemenkeu) soal dana bagi hasil (DBH) produksi minyak di daerah itu.

Hal itu disampaikan Adil ketika menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengelolaan Pendapatan dan Belanja Daerah se-Indonesia pada 8 Desember lalu.

Adil secara langsung menyampaikan kekesalannya kepada Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Luky Alfirman.

Dilansir dari siaran YouTube Diskominfotik Provinsi Riau, Adil mengaku kesal karena DBH produksi minyak dari Meranti yang diberikan oleh Kemenkeu nilainya dirasa kecil.

Baca juga: Bupati Meranti Kena Teguran Keras Mendagri setelah Marahi Anak Buah Sri Mulyani

Hal ini lantaran kondisi di Kabupaten Kepulauan Meranti yang merupakan daerah termiskin di Indonesia.

Adil menyebutkan dengan jumlah penduduk miskin di daerahnya mencapai 25,68 persen.

Padahal, wilayah ini merupakan penghasil minyak mentah yang beberapa waktu belakangan harganya naik drastis.

Adil menyebutkan, besaran DBH yang didapatkan wilayahnya tak sebanding dengan produksi dan kenaikan harga minyak.

Dia mengungkapkan, lifting minyak Meranti saat ini mencapai 7.500 barrel per hari, dari sebelumnya hanya di kisaran 3.000-4.000 barrel per hari.

Baca juga: Dikeluhkan Bupati Meranti, Stafsus Sri Mulyani Beberkan Soal Data Dana Bagi Hasil

Sementara asumsi harga minyak dalam anggaran negara naik menjadi 100 Dolar AS per barrel dari sebelumnya 60 Dolar AS per barrel.

Namun, dana bagi hasil yang diterimanya untuk tahun ini sebesar Rp 115 miliar. Menurut dia, jumlah ini hanya naik sekitar Rp 700 juta dari sebelumnya.

"Meranti itu daerah termiskin se-Indonesia, penghasil minyak, termiskin, ekstrem lagi. Pertanyaan saya, bagaimana kami tidak miskin, uang kami tidak dikasihkan," tegas Adil.

Dia lantas menjelaskan, sebanyak 103 sumur minyak di Meranti kini sudah kering.

Saat ini wilayah itu sedang mengebor 13 sumur minyak lainnya. Selain itu, ditargetkan menambah 19 sumur baru pada 2023.

Sehingga, nantinya akan ada penambahan produksi yang hampir menyamai target yang diberikan SKK Migas yaitu 9.000 barrel per hari.

Namun, lanjut Adil, dengan jumlah produksi minyak yang naik itu, justru dana bagi hasil yang diberikan ke Meranti dari pemerintah pusat tidak sesuai.

Ia pun mempertanyakan penghitungan dari alokasi dana bagi hasil oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

"Ini karena kami daerah miskin, kalau kami kaya, kami biarkan saja mau diambil Rp 10 triliun pun enggak apa-apa. Kami daerah miskin, daerah ekstrem. Jadi kalau daerah miskin, Bapak- Ibu ambil uangnya entah dibawa ke mana, pemerataan, pemerataan ke mana?" ujar Adil.

Baca juga: Bupati Meranti Protes soal Dana Bagi Hasil Minyak, Konsul ke Mendagri Bakal Gugat Jokowi

Selanjutnya, Adil pun sempat melontarkan pernyataan bahwa pemerintah pusat tak perlu lagi mengambil sumber daya alam Kabupaten Kepulauan Meranti jika tak ingin mengurus daerah itu.

Dia bahkan menyebutkan, pemerintah pusat bisa sekalian menyerahkan daerah Meranti ke negara tetangga.

"Maksud saya, kalau pusat enggak mau mengurus Meranti, kasihkan kami ke negeri sebelah. Kan saya ngomong (keluhan dana bagi hasil), atau bapak tak paham juga omongan saya," ungkap Adil.

"Apa perlu Meranti mengangkat senjata? Kan tak mungkin. Ini menyangkut masalah Meranti yang miskin ekstrem," kata dia.