Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Tugas dan Wewenang KPPU

Kompas.com - 13/12/2022, 03:25 WIB
Issha Harruma

Penulis


KOMPAS.com - Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU adalah komisi yang dibentuk untuk mengawasi pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan usahanya agar tidak melakukan monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat.

Pembentukan KPPU merupakan amanat dari UU Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Dengan adanya lembaga ini, setiap orang yang berusaha di Indonesia diharapkan dapat berada di dalam persaingan yang sehat dan wajar sehingga tidak ada pemusatan kekuatan ekonomi pada pelaku usaha tertentu.

Baca juga: Apa Itu KPPU?

Tugas KPPU

Sesuai tujuan pembentukannya, fungsi KPPU adalah mengawasi dan menegakkan hukum atas larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.

Adapun tugas KPPU yang tertuang dalam UU Nomor 5 Tahun 1999 meliputi:

  • Melakukan penilaian terhadap perjanjian yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat;
  • Melakukan penilaian terhadap kegiatan usaha dan/atau tindakan pelaku usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat;
  • Melakukan penilaian terhadap ada atau tidaknya penyalahgunaan posisi dominan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat;
  • Mengambil tindakan sesuai dengan wewenang KPPU;
  • Memberikan saran dan pertimbangan terhadap kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat;
  • Menyusun pedoman dan/atau publikasi yang berkaitan dengan undang-undang ini;
  • Memberikan laporan secara berkala atas hasil kerja KPPU kepada presiden dan dewan perwakilan rakyat (DPR).

Baca juga: KPPU Selesaikan 396 Perkara Praktik Monopoli Usaha Sepanjang 2000-2022

Wewenang KPPU

Untuk menunjang kinerjanya agar maksimal, undang-undang telah memberikan sejumlah kewenangan khusus kepada KPPU.

Wewenang KPPU menurut UU Nomor 5 Tahun 1999, yakni:

  • Menerima laporan dari masyarakat dan/atau dari pelaku usaha tentang dugaan terjadinya praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat;
  • Melakukan penelitian tentang dugaan adanya kegiatan usaha dan/atau tindakan pelaku usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat;
  • Melakukan penyelidikan dan/atau pemeriksaan terhadap kasus dugaan praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat yang dilaporkan oleh masyarakat atau oleh pelaku usaha atau yang ditemukan oleh KPPU sebagai hasil dari penelitiannya;
  • Menyimpulkan hasil penyelidikan dan/atau pemeriksaan tentang ada atau tidak adanya praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat;
  • Memanggil pelaku usaha yang diduga telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang;
  • Memanggil dan menghadirkan saksi, saksi ahli dan setiap orang yang dianggap mengetahui pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang;
  • Meminta bantuan penyidik untuk menghadirkan pelaku usaha, saksi, saksi ahli, atau setiap orang sebagaimana dimaksud poin ketiga dan keenam yang tidak bersedia memenuhi panggilan KPPU;
  • Meminta keterangan dari instansi pemerintah dalam kaitannya dengan penyelidikan dan/atau pemeriksaan terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan undang-undang;
  • Mendapatkan, meneliti, dan/atau menilai surat, dokumen atau alat bukti lain guna penyelidikan dan/atau pemeriksaan;
  • Memutuskan dan menetapkan ada atau tidak adanya kerugian di pihak pelaku usaha lain atau masyarakat;
  • Memberitahukan putusan KPPU kepada pelaku usaha yang diduga melakukan praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat;
  • Menjatuhkan sanksi berupa tindakan administratif kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan undang-undang ini.

 

Referensi:

  • Sudiarto. 2021. Pengantar Hukum Persaingan Usaha di Indonesia: Edisi Pertama. Jakarta: Kencana.
  • UU Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Usut Pengendara Mengaku Adik Jenderal Cekcok dengan Warga, TNI: Mobilnya Milik Purnawirawan

Usut Pengendara Mengaku Adik Jenderal Cekcok dengan Warga, TNI: Mobilnya Milik Purnawirawan

Nasional
Kakorlantas Minta PO Bus Sediakan Sopir Cadangan, Jam Kerja Tak Lebih dari 8 Jam

Kakorlantas Minta PO Bus Sediakan Sopir Cadangan, Jam Kerja Tak Lebih dari 8 Jam

Nasional
Korlantas: Sepeda Motor Paling Banyak Terlibat Kecelakaan Saat Arus Mudik Lebaran 2024

Korlantas: Sepeda Motor Paling Banyak Terlibat Kecelakaan Saat Arus Mudik Lebaran 2024

Nasional
TNI Ungkap Jenazah Danramil Aradide Dibawa ke Rumah Duka di Nabire

TNI Ungkap Jenazah Danramil Aradide Dibawa ke Rumah Duka di Nabire

Nasional
Prabowo Disebut Bakal Temui SBY di Cikeas Sore Ini

Prabowo Disebut Bakal Temui SBY di Cikeas Sore Ini

Nasional
Prabowo-Megawati Belum Bertemu karena Pertimbangkan Pendukungnya

Prabowo-Megawati Belum Bertemu karena Pertimbangkan Pendukungnya

Nasional
Sebut Megawati Belum Terima Hasil Pilpres, Pengamat: Prabowo dan Jokowi Belum Diterima Langsung

Sebut Megawati Belum Terima Hasil Pilpres, Pengamat: Prabowo dan Jokowi Belum Diterima Langsung

Nasional
TNI-Polri Buru Anggota OPM Pembunuh Danramil Aradide

TNI-Polri Buru Anggota OPM Pembunuh Danramil Aradide

Nasional
Jasa Raharja Serahkan Santunan Korban Kecelakaan di Km 370 A Tol Batang-Semarang

Jasa Raharja Serahkan Santunan Korban Kecelakaan di Km 370 A Tol Batang-Semarang

Nasional
Danramil Aradide Papua Ditembak OPM, TNI Sebut Situasi di Paniai Kondusif

Danramil Aradide Papua Ditembak OPM, TNI Sebut Situasi di Paniai Kondusif

Nasional
Tak Perlu Ribut, Suasana Batin Prabowo-Megawati-Jokowi Sudah Satu

Tak Perlu Ribut, Suasana Batin Prabowo-Megawati-Jokowi Sudah Satu

Nasional
Rosan Sambangi Teuku Umar 2 Kali, Pengamat: Tidak Otomatis Artikan Megawati Terima Hasil Pilpres 2024

Rosan Sambangi Teuku Umar 2 Kali, Pengamat: Tidak Otomatis Artikan Megawati Terima Hasil Pilpres 2024

Nasional
Soal di Dalam atau Luar Pemerintah, PDI-P Tentukan lewat Kongres

Soal di Dalam atau Luar Pemerintah, PDI-P Tentukan lewat Kongres

Nasional
Rekonsiliasi Jokowi-Megawati, Politikus PDI-P Singgung 'Pagar Pembatas'

Rekonsiliasi Jokowi-Megawati, Politikus PDI-P Singgung "Pagar Pembatas"

Nasional
Arus Balik Lebaran 2024 di Terminal Kampung Rambutan Hari Ini Masih 'Santai'

Arus Balik Lebaran 2024 di Terminal Kampung Rambutan Hari Ini Masih "Santai"

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com