Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ma'ruf Amin Hingga Ketua MA Hadiri Peringatan Hakordia

Kompas.com - 09/12/2022, 10:38 WIB
Syakirun Ni'am,
Sabrina Asril

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Ma'ruf Amin dan Wakil Presiden ke 6 dan 10 Jusuf Kalla menghadiri peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia (Hakordia) Tahun 2022 yang digelar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Pantauan Kompas.com, Ma'ruf tiba di hotel Bidakara, Jakarta Selatan, tempat puncak peringatan Hakordia pukul 09.03 WIB, Jumat (9/12/2022). Ia tampak memasuki ruangan didampingi Ketua KPK Firli Bahuri.

Setelah Ma'ruf dan Firli, Wakil Presiden ke-10 Jusuf Kalla memasuki ruangan dan menuju kursi VIP.

Peringatan Hakordia 2022, tidak dihadiri Presiden Joko Widodo. Putera mantan Wali Kota Solo itu, Kaesang Pangarep, diketahui akan menjalani resepsi pernikahan besok.

Baca juga: Hakordia 2022: KUHP Jadi Kado Manis Koruptor

Sementara itu, sejumlah Menteri Kabinet Indonesia Maju tampak hadir. Mereka antara lain, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Harimuljono.

Kemudian, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah dan Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo.

Selain itu, sejumlah petinggi lembaga negara juga hadir seperti, Ketua Mahkamah Agung (MA) Syarifuddin dan Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Isma Yatun.

Setelah menyimak sambutan dari Firli Bahuri, Ma'ruf Amin kemudian menyampaikan pidatonya. Ia menyampaikan wejangan terkait bahaya korupsi.

Ma'ruf menuturkan, kemakmuran tidak akan bisa dinikmati meskipun sumber daya alam melimpah jika penegakan hukum tumpul.

Ma'ruf kemudian secara resmi membuka peringatan Hakordia.

"Peringatan Hari Nanti Korupsi Sedunia resmi dibuka," kata Ma'ruf.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Menkominfo: Pemerintah Tidak Akan Bayar Permintaan Tebusan 8 Juta Dollar Peretas PDN

Menkominfo: Pemerintah Tidak Akan Bayar Permintaan Tebusan 8 Juta Dollar Peretas PDN

Nasional
Serangan Siber ke PDN, Kesadaran Pemerintah Amankan Sistem Dinilai Masih Rendah

Serangan Siber ke PDN, Kesadaran Pemerintah Amankan Sistem Dinilai Masih Rendah

Nasional
Berkaca dari Kasus Vina Cirebon, Komnas HAM Sebut Proses Penyidikan dan Penyelidikan Polisi Rentan Pelanggaran

Berkaca dari Kasus Vina Cirebon, Komnas HAM Sebut Proses Penyidikan dan Penyelidikan Polisi Rentan Pelanggaran

Nasional
Minta Presiden Dipilih MPR Lagi, La Nyalla Desak Sidang Istimewa Usai Prabowo Dilantik

Minta Presiden Dipilih MPR Lagi, La Nyalla Desak Sidang Istimewa Usai Prabowo Dilantik

Nasional
PDN Diserang 'Ransomware', Pakar: Harusnya ada 'Back-up'

PDN Diserang "Ransomware", Pakar: Harusnya ada "Back-up"

Nasional
Serangan PDN Belum Tertangani Sepenuhnya, Pemerintah Minta Maaf

Serangan PDN Belum Tertangani Sepenuhnya, Pemerintah Minta Maaf

Nasional
Kasus Hakim Agung Gazalba, KPK Segera Laksanakan Putusan PT DKI Jakarta

Kasus Hakim Agung Gazalba, KPK Segera Laksanakan Putusan PT DKI Jakarta

Nasional
BSSN: Layanan Keimigrasian yang Terdampak Gangguan PDN Sudah Normal

BSSN: Layanan Keimigrasian yang Terdampak Gangguan PDN Sudah Normal

Nasional
Serangan Siber ke Pusat Data Nasional Ganggu Layanan 210 Instansi Pemerintah

Serangan Siber ke Pusat Data Nasional Ganggu Layanan 210 Instansi Pemerintah

Nasional
Jokowi Soroti Kesehatan dan Pendidikan RI yang Dinilai Masih Lemah, Meski Daya Saing Meningkat

Jokowi Soroti Kesehatan dan Pendidikan RI yang Dinilai Masih Lemah, Meski Daya Saing Meningkat

Nasional
PKS Sedang Pasang Harga Tinggi dengan Usung Sohibul Iman Jadi Bakal Cagub Jakarta

PKS Sedang Pasang Harga Tinggi dengan Usung Sohibul Iman Jadi Bakal Cagub Jakarta

Nasional
Protes ke Jokowi, SYL: Mestinya Negara Beri Penghargaan kepada Saya

Protes ke Jokowi, SYL: Mestinya Negara Beri Penghargaan kepada Saya

Nasional
DPR Berencana Libatkan Lebih Banyak Pihak untuk Perbaiki Penyelenggaraan Haji Tahun Depan

DPR Berencana Libatkan Lebih Banyak Pihak untuk Perbaiki Penyelenggaraan Haji Tahun Depan

Nasional
Mendagri Lantik 3 Pj Gubernur: 2 Dipindah Tugas, 1 Stafnya Airlangga

Mendagri Lantik 3 Pj Gubernur: 2 Dipindah Tugas, 1 Stafnya Airlangga

Nasional
Merasa Terhina di Persidangan, SYL: Mestinya Negara Memberikan Penghargaan Kepada Saya

Merasa Terhina di Persidangan, SYL: Mestinya Negara Memberikan Penghargaan Kepada Saya

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com