Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Dalam IPFD, Menlu Retno Minta Kawasan Pasifik jadi Wilayah Damai, Stabil, Sejahtera

Kompas.com - 07/12/2022, 17:47 WIB
Fika Nurul Ulya,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi masih melangsungkan pertemuan Indonesia-Pacific Forum for Development (IPFD) di Bali, pada Rabu (7/12/2022).

Dalam pertemuan itu, Retno ingin negara di kawasan Pasifik memastikan bahwa wilayah itu menjadi wilayah yang damai, stabil, dan sejahtera. Komitmen ini menjadi salah satu dari tiga pesan yang dia sampaikan dalam pidato pembukaan IPFD.

"Saya menyarankan tiga hal yang dapat menjadi fokus kerja sama ke depan, pertama memastikan Pasifik sebagai kawasan yang damai, stabil, dan sejahtera," kata Retno dalam konferensi pers pasca pembukaan IPFD secara daring, Rabu.

Baca juga: Perkuat Kemitraan RI di Pasifik, Menlu Retno Temui Perwakilan Negara-negara Pasifik

Untuk memastikan kawasan ini damai, Retno berpendapat, negara-negara Pasifik harus terus mendorong kepercayaan strategis (strategic trust) dan semangat kolaborasi (spirit of collaboration).

Lalu, menegakkan prinsip-prinsip hukum internasional termasuk penghormatan kepada kedaulatan dan integritas wilayah. Dia juga mengajak semua pihak untuk membangun arsitektur regional yang kuat dan inklusif.

"Pasifik harus menjadi bagian integral dari kawasan Indo-Pasifik yang damai, stabil, dan sejahtera," ucap dia.

Baca juga: Pimpin Covax, Menlu: Negara Berkembang Harus Jadi Bagian Integral Rantai Pasok Kesehatan Global

Sementara itu, pesan kedua yang disampaikan Retno adalah pentingnya membangun kerja sama yang konkret. Kerja sama konkret ini adalah kerja sama dengan pencapaian tujuan tertentu, alias bukan hanya sebatas melakukan pembicaraan.

Menurut Retno, kerja sama ini memerlukan sebuah komitmen yang kuat. Hanya dengan komitmen kuat lah yang dapat mewujudkan kerja sama yang menguntungkan rakyat semua negara di Pasifik.

"Jadi kita tidak boleh hanya bicara, jadi kita harus kerjakan apa yang kita katakan. Yang tadi saya sebutkan walk the talk," ucap dia.

Retno menyebut, kerja sama ini dapat dimulai dari isu-isu yang menjadi kepentingan bersama, seperti perubahan iklim, ketahanan pangan, penanganan risiko bencana.

Baca juga: Soal G20, Menlu: Gawe Besarnya Selesai tapi Kita Perlu Tindak Lanjuti

Kerja sama di bidang prioritas ini akan dibicarakan pada besok hari.

Selain kerja sama di bidang prioritas, pihaknya ingin memajukan kerja sama bidang ekonomi kelautan berkelanjutan. Begitu pula kerja sama di bidang olahraga, pendidikan, dan pertukaran budaya.

"Meningkatkan people to people contact juga penting mendorong konektivitas dan ikatan kekeluargaan antara negara Pasifik. Dan ini dapat kita lakukan dengan people to people contact, misalnya melalui olahraga, pendidikan, dan pertukaran budaya," ungkap Retno.

Kemudian, pesan ketiga adalah membuat platform pembangunan yang komprehensif dan inklusif.

Retno menyampaikan, kesempatan kerja sama pembangunan harus dibuka yang seluas-luasnya kepada semua negara tanpa kecuali. IPFD, kata dia, dapat menghubungkan antara negara-negara pasifik dengan mitra pembangunan di kawasan dan di luar kawasan.

Baca juga: Menlu Rusia dan Sejumlah Delegasi Tinggalkan KTT G20 Bali

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

Nasional
Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Nasional
Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Nasional
Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Nasional
Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

Nasional
DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

Nasional
Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Nasional
Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Nasional
Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Nasional
Libur Panjang, Korlantas Catat Peningkatan Arus Lalu Lintas

Libur Panjang, Korlantas Catat Peningkatan Arus Lalu Lintas

Nasional
DKPP Terima 233 Pengaduan Pemilu dalam 4 Bulan Terakhir

DKPP Terima 233 Pengaduan Pemilu dalam 4 Bulan Terakhir

Nasional
Prabowo: Beri Kami Waktu 4 Tahun untuk Buktikan ke Rakyat yang Tak Pilih Kita

Prabowo: Beri Kami Waktu 4 Tahun untuk Buktikan ke Rakyat yang Tak Pilih Kita

Nasional
Yusril: Penambahan Kementerian Prabowo Bukan Bagi-bagi Kekuasaan, Tak Perlu Disebut Pemborosan

Yusril: Penambahan Kementerian Prabowo Bukan Bagi-bagi Kekuasaan, Tak Perlu Disebut Pemborosan

Nasional
BPK di Pusara Sejumlah Kasus Korupsi...

BPK di Pusara Sejumlah Kasus Korupsi...

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com