Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Survei Indikator Politik, Hanya 1,9 Persen Pemilih Golkar yang Dukung Airlangga Hartarto Jadi Capres

Kompas.com - 01/12/2022, 17:31 WIB
Tatang Guritno,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Jajak pendapat Indikator Politik Indonesia November 2022 menunjukkan bahwa pemilih Partai Golkar sedikit yang mendukung Airlangga Hartarto sebagai calon presiden (capres).

Berdasarkan jajak pendapat yang berlangsung 30 Oktober-5 November 2022 itu, Golkar memiliki elektabilitas 10,5 persen.

Dari keseluruhan responden yang memilih Golkar, Indikator Politik Indonesia mencoba mengulik siapa saja figur capres yang menjadi pilihan konstituen partai beringin tersebut.

Hasilnya, hanya 1,9 persen pemilih Golkar yang memilih Airlangga sebagai capres.

“Pemilih Golkar itu terbelah, ada yang ke Anies ada yang ke Prabowo, ada yang ke Ganjar, ada yang ke Ridwan Kamil,” ujar Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanudin Muhtadi dalam konferensi pers virtual di YouTube Indikator, Kamis (1/12/2022).

Baca juga: Survei Indikator 3 Nama Capres: Ganjar Teratas, Prabowo Disalip Anies

Adapun sebanyak 27,1 persen pemilih Golkar memilih mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebagai capres.

Kemudian, 25,1 persen memilih Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto.

Sementara itu, ada 17 persen pemilih Golkar yang mendukung Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo sebagai capres, disusul 10,7 persen yang memilih Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil.

Baca juga: Ditanya Ibu-ibu soal Kode Rambut Putih, Ganjar: Tertuduh Saya

Adapun Golkar terus mendorong Ketua Umum Airlangga Hartarto untuk menjadi capres.

Sejauh ini, Golkar telah membentuk Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) bersama Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

Ketiga parpol belum mendeklarasikan figur capres-cawapres yang bakal diusung dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Duet Khofifah-Emil Dardak di Pilkada Jatim Baru Disetujui Demokrat, Gerindra-Golkar-PAN Belum

Duet Khofifah-Emil Dardak di Pilkada Jatim Baru Disetujui Demokrat, Gerindra-Golkar-PAN Belum

Nasional
Panglima TNI Kunjungi Markas Pasukan Khusus AD Australia di Perth

Panglima TNI Kunjungi Markas Pasukan Khusus AD Australia di Perth

Nasional
Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Nasional
Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Nasional
Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Nasional
Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Nasional
DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

Nasional
Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Nasional
Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Nasional
Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Nasional
Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

Nasional
DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

Nasional
Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Nasional
Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com