Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Elektabilitasnya Diprediksi di Bawah Ambang Batas Parlemen, PPP: Cambuk bagi Kami

Kompas.com - 01/12/2022, 04:32 WIB
Ardito Ramadhan,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pelaksana Tugas Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Mardiono menyatakan, hasil survei Charta Politika yang menunjukkan elektabilitas PPP berada di bawah ambang batas parlemen akan menjadi lecutan bagi partai tersebut.

"Hasil-hasil survei yang disampaikan oleh lembaga-lembaga survei itu merupakan cambuk bagi kami juga kritik bagi kami untuk kita bisa kerja lebih keras lagi," kata Mardiono di kawasan Menteng, Jakarta, Rabu (30/11/2022).

Kendati demikian, Mardiono menyebutkan bahwa lembaga-lembaga survei kerap kali menempatkan PPP sebagai partai yang berada di papan bawah.

Baca juga: PPP Respons SMRC soal Suara Anjlok: Pemilih Kami Banyak di Pelosok, Tak Terjamah Lembaga Survei

Padahal, menurut Mardiono, PPP memiliki basis massa yang loyal sehingga partai ini mampu bertahan di parlemen meski dilanda masalah internal pada tahun politik yakni 2014 dan 2019.

"Walupun di dua pemilu itu kita punya masalah di internal kita, tetapi di 2014 kita masih eksis, masih dapat 39 kursi, bahkan naik dari pemilu sebelumnya," kata Mardiono.

Sementara itu, Mardiono mengeklaim partai berlambang kakbah itu jauh lebih solid dalam menghadapi Pemilu 2024 dibanding dua pemilu sebelumnya.

"Di 2024 nyaris konsolidasi nasional kami, partai persatuan pembangunan, itu yang terbaik karena saya sudah mengikuti hampir 5 kali pemiihan umum, ini konsolidasi nasional yang kita lakukan saat ini adalah konsolidasi yang terbaik," kata dia.

Baca juga: Diprediksi Tak Lolos, PPP: Faktanya, 4 Kali Pemilu Kami Tetap di Parlemen

Berdasarkan survei Charta Politika pada 5-13 November 2022, PPP tercatat memiliki elektabilitas sebesar 2 persen, atau di bawah ambang batas parlemen 4 persen.

Bila diurutkan, elektabilitas PPP juga turun ke peringkat 10, disusul Partai Perindo yang keterpilihannya 2,6 persen.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Soal Polemik UKT, Prabowo: Kalau Bisa Biaya Kuliah Gratis!

Soal Polemik UKT, Prabowo: Kalau Bisa Biaya Kuliah Gratis!

Nasional
Lantik Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Menaker Minta Percepat Pelaksanaan Program Kegiatan

Lantik Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Menaker Minta Percepat Pelaksanaan Program Kegiatan

Nasional
Akbar Faizal Sebut Jokowi Memberangus Fondasi Demokrasi Jika Setujui RUU Penyiaran

Akbar Faizal Sebut Jokowi Memberangus Fondasi Demokrasi Jika Setujui RUU Penyiaran

Nasional
Tidak Euforia Berlebihan Setelah Menang Pilpres, Prabowo: Karena yang Paling Berat Jalankan Mandat Rakyat

Tidak Euforia Berlebihan Setelah Menang Pilpres, Prabowo: Karena yang Paling Berat Jalankan Mandat Rakyat

Nasional
Korban Dugaan Asusila Ketua KPU Bakal Minta Perlindungan LPSK

Korban Dugaan Asusila Ketua KPU Bakal Minta Perlindungan LPSK

Nasional
Pemerintah Belum Terima Draf Resmi RUU Penyiaran dari DPR

Pemerintah Belum Terima Draf Resmi RUU Penyiaran dari DPR

Nasional
Akui Cita-citanya adalah Jadi Presiden, Prabowo: Dari Kecil Saya Diajarkan Cinta Tanah Air

Akui Cita-citanya adalah Jadi Presiden, Prabowo: Dari Kecil Saya Diajarkan Cinta Tanah Air

Nasional
Budi Arie: Pemerintah Pastikan RUU Penyiaran Tak Kekang Kebebasan Pers

Budi Arie: Pemerintah Pastikan RUU Penyiaran Tak Kekang Kebebasan Pers

Nasional
Perayaan Trisuci Waisak, Menag Berharap Jadi Momentum Rajut Kerukunan Pasca-Pemilu

Perayaan Trisuci Waisak, Menag Berharap Jadi Momentum Rajut Kerukunan Pasca-Pemilu

Nasional
Vendor Kementan Disuruh Pasang 6 AC di Rumah Pribadi SYL dan Anaknya

Vendor Kementan Disuruh Pasang 6 AC di Rumah Pribadi SYL dan Anaknya

Nasional
SYL Berkali-kali 'Palak' Pegawai Kementan: Minta Dibelikan Ponsel, Parfum hingga Pin Emas

SYL Berkali-kali "Palak" Pegawai Kementan: Minta Dibelikan Ponsel, Parfum hingga Pin Emas

Nasional
Anak SYL Ikut-ikutan Usul Nama untuk Isi Jabatan di Kementan

Anak SYL Ikut-ikutan Usul Nama untuk Isi Jabatan di Kementan

Nasional
Cucu SYL Dapat Jatah Jabatan Tenaga Ahli di Kementan, Digaji Rp 10 Juta Per Bulan

Cucu SYL Dapat Jatah Jabatan Tenaga Ahli di Kementan, Digaji Rp 10 Juta Per Bulan

Nasional
KPK Duga Negara Rugi Ratusan Miliar Rupiah akibat Korupsi di PT PGN

KPK Duga Negara Rugi Ratusan Miliar Rupiah akibat Korupsi di PT PGN

Nasional
Berbagai Alasan Elite PDI-P soal Jokowi Tak Diundang ke Rakernas

Berbagai Alasan Elite PDI-P soal Jokowi Tak Diundang ke Rakernas

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com