Mencari Pemimpin Pragmatis, Pluralis, dan Revisionis

DI ERA pasca-pandemi dan pra-resesi, Penulis menganggap Indonesia butuh pemimpin yang mampu menerjemahkan Pancasila dengan lebih pragmatis, pluralis, dan revisionis.

Jika pragmatisme melegitimasi pemimpin untuk lebih menekankan tindakan dan manfaat dalam pengambilan kebijakan.

Lalu pluralisme mendorong pemimpin untuk melihat ke dan mendengar dari semua. Bukan cuma kelompok mayoritas, apalagi segelintir elite.

Maka revisionisme menekankan pemimpin untuk terus bereksperimen dengan kebijakan dan kebijaksanaannya. Apakah kebijakan yang diambilnya benar-benar bermanfaat untuk semua? Atau sebaliknya?

Pragmatisme Joko Widodo

Di balik segala prestasi Presiden Joko Widodo hari ini, Penulis mengkategorikan beliau sebagai seorang pemimpin yang pragmatis, elitis, dan reformis.

Sisi pragmatis Presiden Jokowi terlihat dari kebijakan-kebijakan pembangunannya selama delapan tahun memimpin.

Pembangunan jalan tol, misalnya, dihitung-hitung di atas kertas, dampaknya bagi Indonesia sangatlah besar nanti. Biaya logistik, konektivitas antarwilayah dll, pun hanya beberapa dari banyak manfaat.

Sisi pragmatis juga terlihat dari kebijakan kontrol sipil atas TNI dan Polri. Secara tidak langsung, beliau menutup mata atas kehadiran purnawirawan, dan perwira aktif dalam kehidupan politik, sosial, dan ekonomi nasional.

Tentu dengan manfaat, stabilitas rezim hari ini sangat kuat di tengah potensi goncangan yang tergolong besar -Demonstrasi 212, Pandemi Covid-19.

Sayangnya, Presiden Jokowi adalah pemimpin pragmatis yang elitis. Beliau bukan pemimpin populis, apalagi pluralis.

Sisi elitis ini tercermin dari untuk siapa manfaat atas program-program pembangunan ini? Berat untuk mengklaim pembangunan jalan tol bermanfaat untuk semua (rakyat), setidaknya dalam konteks hari ini.

Jalan tol ramai menjelang mudik Lebaran, Natal, dan Tahun Baru saja. Penikmat utama jalan tol adalah kelompok pengusaha di lingkaran kekuasaan. Mereka kontraktornya, mereka juga produsen barang dan jasa yang lewat di atasnya.

Lalu kontrol sipil pragmatis. Berat juga untuk mengklaim kebijakan ini bermanfaat bagi semua. Kontrol sipil seperti ini kontra produktif karena harga mahal stabilitas politik adalah represi terus menerus oleh aparat, disengaja atau tidak disengaja.

Beruntung Presiden Jokowi adalah seorang pragmatis yang reformis. Benar, menjadi reformis jauh lebih baik dibandingkan seorang konservatif yang menuntut status quo. Pasalnya mereka yang konservatif sangat antiterhadap perubahan, padahal dunia terus berubah.

Menjadi seorang pragmatis yang konservatif di tengah rivalitas Amerika Serikat-China, di tengah pandemi Covid-19, di tengah ancaman resesi ekonomi, sangat-sangat kontradiktif dengan pemikiran pragmatisme yang menekankan tindakan-manfaat.