Kapolri Diminta Usut Tuntas Dugaan Kasus Tambang Ilegal yang Seret Nama Kabareskrim, Tak Ditutup-tutupi

JAKARTA, KOMPAS.com - Peneliti dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS) bidang kepolisian Bambang Rukminto mendorong Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengusut tuntas kasus dugaan tambang ilegal yang menyeret nama Kepala Badan Reserse Kriminal (Kabareskrim) Komjen Agus Andrianto.

Menurut dia, momen ini seharusnya dimanfaatkan Kapolri untuk bersih-bersih internal Korps Bhayangkara.

"Ini harusnya dijadikan momentum oleh Kapolri untuk segera melakukan tindakan yang lebih konkret terkait bersih-bersih internal kepolisian," kata Bambang kepada Kompas.com, Sabtu (26/11/2022).

Baca juga: Soal Kasus Tambang Ilegal, Kapolri: Kita Mulai dari Ismail Bolong

Bambang mengatakan, kepercayaan publik terhadap institusi Polri terus menurun sejak kasus kematian Brigadir Yosua yang menyeret nama Ferdy Sambo. Belum lagi tragedi Kanjuruhan dan kasus jaringan gelap narkoba yang menjerat Irjen Teddy Minahasa.

Oleh karenanya, sudah saatnya Kapolri menguatkan sistem kontrol dan pengawasan internal di lembaga yang dia pimpin, sehingga para personel Polri bekerja sesuai aturan tanpa banyak melakukan pelanggaran.

"Jangan sampai momentum ini terlewat begitu saja dan internal Polri diam-diam atau tenang-tenang saja, tetapi di dalamnya menyimpan banyak pembusukan-pembusukan yang tentunya itu jauh dari harapan masyarakat," ujarnya.

Bambang sendiri tak yakin kasus dugaan tambang ilegal ini merupakan upaya balas dendam Ferdy Sambo dan gengnya.

Baca juga: Kasus Tambang Ilegal Diusut sebelum Skandal Ferdy Sambo, Pengamat: Aneh kalau Kabareskrim Merasa Diserang

Sebabnya, perkara tersebut sudah diperiksa Sambo sebelum kasus kematian Nofriansyah Yosua Hutabarat atau Brigadir J bergulir. Saat itu, Sambo masih menjabat sebagai Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan (Kadiv Propam) Polri.

"Kalau kemudian Kabareskrim merasa diserang, ini menjadi aneh karena pemeriksaan itu ditandatangani Ferdy Sambo tanggal 7 April," ujar Bambang.

Namun, di satu sisi Bambang juga heran. Jika Kabareskrim dan para petinggi lainnya terindikasi terlibat, seharusnya pengusutan kasus ini terus dilanjutkan.

Semestinya, para pihak yang diduga menerima aliran uang panas dikenai diproses hukum. Dalam ranah Divisi Propam Polri, pihak-pihak yang terlibat setidaknya disanksi etik.

Pascakasus kematian Brigadir Yosua, lanjut Bambang, "perang bintang" antara para petinggi Korps Bhayangkara memang sangat mungkin terjadi. Terbuka peluang adanya upaya saling menjatuhkan antarfaksi di tubuh Polri.

Namun, yang lebih penting dari itu adalah substansi dari kasus dugaan tambang ilegal ini. Jika terbukti ada yang melanggar, harus diganjar dengan hukuman setimpal, bukan malah ditutup-tutupi.

"Yang lebih penting daripada itu semua adalah substansi dari kasus ini, bahwa di internal kepolisian itu ada problem yang harus diselesaikan," katanya.

Sebelumnya, Mantan Kadiv Propam Polri Ferdy Sambo dan eks Kepala Biro Pengamanan Internal (Karopaminal) Propam Polri Hendra Kurniawan angkat bicara soal kasus tambang batu bara ilegal di Kalimantan Timur yang diduga melibatkan Kabareskrim Polri Komjen Agus Andrianto.

Baca juga: Kapolri Diminta Bentuk Tim Khusus Usut Dugaan Tambang Ilegal yang Seret Nama Kabareskrim