Jokowi Minta Revisi UU IKN, Menkumham: Untuk Percepatan Pembangunan dan Pemindahan

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Laoly menjelaskan alasan pemerintah mengusulkan revisi Undang-Undang (UU) Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (IKN).

Yasonna mengatakan, Presiden Jokowi meminta UU itu direvisi untuk mempercepat pembangunan dan proses transisi ke ibu kota baru tersebut.

Hal itu disampaikan Yasonna dalam rapat pleno bersama Badan Legislasi (Baleg) DPR terkait Rancangan Undang-Undang (RUU) prioritas dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2023 di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (23/11/2022).

“Hal ini kami usulkan berdasarkan pertimbangan terjadinya dinamika perkembangan, dan arahan dari Presiden,” kata Yasonna.

Baca juga: UU IKN Baru Disahkan Awal Tahun, Presiden Jokowi Usulkan Revisi

“Arahan Presiden untuk dilakukan perubahan atas UU Nomor 3 Tahun 2022 tentang IKN untuk percepatan proses persiapan pembangunan IKN, serta penyelenggaraan pemerintah daerah IKN,” ujarnya lagi.

Nantinya, menurut Yasonna, materi revisi banyak mengatur tentang penguatan otorita IKN.

Berbagai ketentuan yang hendak ditambah adalah pengaturan kewenangan khusus pendanaan pengelolaan barang milik negara, pengelolaan kekayaan IKN yang dipisahkan.

Kemudian, pembiayaan, kemudahan berusaha fasilitas penanaman modal, dan ketentuan hak atas tanah yang progresif.

“Dan adanya jaminan kelangsungan untuk keseluruhan pembangunan IKN,” kata Yasonna.

Baca juga: Isi UU IKN

Yasonna berharap, usulan pemerintah bisa diterima oleh DPR dan revisi UU IKN dimasukkan dalam Prolegnas Prioritas 2023.

Selain itu, ia meminta revisi UU IKN sekaligus menjadi bagian dalam daftar Prolegnas jangka menengah 2020-2024.

Diketahui, UU IKN baru saja disahkan pada 18 Januari 2022, dan diteken oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 15 Februari 2022.

Artinya, belum ada satu tahun masa berlakunya, pemerintah telah mengusulkan agar UU tersebut direvisi.

Sebelumnya, Kemenkumham dan Baleg DPR telah menyepakati 38 RUU yang masuk dalam Prolegnas Prioritas Tahun 2023 pada September lalu.

Baca juga: Jubir IKN Ajak Masyarakat Beri Masukan untuk Aturan Turunan UU IKN