Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
KILAS

Dukung Pembangunan Daerah Tertinggal, Kemensos Raih Penghargaan dari Kemendesa PDTT

Kompas.com - 18/11/2022, 10:11 WIB
Inang Sh ,
Mikhael Gewati

Tim Redaksi

KOMPAS.com – Menteri Desa Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (PPDT) Abdul Halim Iskandar mengapresiasi Kementerian Sosial (Kemensos) yang menjadi pelaksana Program Nasional Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal (PPDT).

"Kegiatan PPDT sangat berarti dan merupakan ikhtiar maksimal yang dilakukan pemerintah pusat dari berbagai kementerian, termasuk Kemensos yang saling bersinergi dan berkolaborasi untuk pemerataan pembangunan," katanya.

Dia mengatakan itu saat menganugerahkan penghargaan kepada Kemensos yang menjadi pelaksana program PPDT di Grand Padis Hotel Bondowoso Jawa timur, Kamis (17/11/2022).

Menteri yang akrab disapa Gus Menteri itu mengapresiasi Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini atas upaya seriusnya memajukan dan mengatasi masalah-masalah kawasan terdepan, terpencil, dan tertinggal (3T).

“Bu Risma yang justru Mensos itu tidak pernah di Jakarta. Hidupnya justru di pedalaman, di pedesaan. Kalau terjadi bencana yang dicari Bu Risma. Beliau ini tahu-tahu ada di pedalaman Papua dan sebagainya,” katanya dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Jumat (18/11/2022).

Baca juga: Cair November, Cek Penerima BLT BBM Kemensos di cekbansos.kemensos.go.id

Gus Menteri juga menyatakan, dibutuhkan kolaborasi lintas kementerian dan lembaga (K/L) dan kerja sama lintas sektor yang fokus pada penyelesaian masalah penyebab ketertinggalan serta mengikis ketimpangan antar wilayah.

Oleh karenanya, dia sangat mengapresiasi kinerja Risma yang mendorong pemerintah daerah aktif melakukan perbaikan data guna mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat.

Pada kesempatan itu, Risma menjelaskan, upaya Kemensos dalam mendukung PPDT diimplementasikan dalam program-program yang menjangkau daerah 3T.

Dia menyebutkan, Kemensos memastikan penyelenggaraan kesejahteraan sosial memberikan kemudahan akses dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Beberapa upaya yang dilakuan Kemensos dalam memberikan kemudahan akses bagi masyarakat, seperti penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) Bahan Bakar Minyak (BBM) kepada 20.650.000 penerima manfaat melalui PT Pos dan menggandeng Institusi Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya (ITS) untuk mengatasi kesulitan akses transportasi dan air di daerah tertinggal.

Baca juga: Sigap Atasi Banjir Bandang di Trenggalek, Kemensos Bangun 4 Lumbung Sosial

Selain itu, Kemensos juga melakukan pengadaan kapal penumpang bagi masyarakat Mamberamo Papua dan pemberian motor listrik GESITS untuk mobilitas masyarakat di pegunungan Papua.

“Mereka itu benar-benar kesulitan. Seorang ibu di Pulau Alor sampai rela bermalam di Pulau Pantar dan tidak bisa pulang karena ombak tinggi hanya untuk mendapatkan air,” kata Mensos RIsma saat berdialog dengan civitas akademika ITS Surabaya awal tahun 2022.

Saat menerima penghargaan, Risma didampingi Staf Ahli Menteri Bidang Teknologi Kesejahteraan Sosial Asep Sasa Purnama.

Adapun penghargaan kepada Kemensos merupakan apresiasi untuk kementerian yang mendukung program PPDT 2020-2024 yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 105 Tahun 2021.

Perpres itu mengatur tentang Strategi Nasional Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal Tahun 2020-2024 guna mewujudkan pemerataan pembangunan.

Baca juga: Mensos Risma Usulkan Layanan City Car dan Bus Khusus untuk Disabilitas di Jakarta

Acara penganugerahan itu dilaksanakan sebagai peringatan Hari Percepatan Pembangunan Daerah 2022.

Penghargaan pelaksana program PPDT juga diberikan kepada Kementerian Agama dan Kementerian Komunikasi dan Informatika, 17 kepala desa mandiri se-Kabupaten Bondowoso, dan 16 kepala desa mandiri se-Kabupaten Situbondo.

Penghargaan juga diberikan kepada empat pemerintah kabupaten yang telah mencapai 100 persen proses transformasi Unit Pengelola Kegiatan (UPK) eks Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM) menjadi Badan Usaha Milik Desa (Bumdesa), tiga desa tertinggal entas, dan tiga daerah tertinggal.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Bilang Jokowi Sangat Nyaman, PAN Janjikan Jabatan Berpengaruh

Bilang Jokowi Sangat Nyaman, PAN Janjikan Jabatan Berpengaruh

Nasional
KPU Godok Aturan Baru Calon Kepala Daerah Pakai Ijazah Luar Negeri

KPU Godok Aturan Baru Calon Kepala Daerah Pakai Ijazah Luar Negeri

Nasional
Status Perkawinan Prabowo-Titiek Tertulis 'Pernah', Apa Maknanya?

Status Perkawinan Prabowo-Titiek Tertulis "Pernah", Apa Maknanya?

Nasional
Wamenhan Terima Kunjungan Panglima AU Singapura, Bahas Area Latihan Militer

Wamenhan Terima Kunjungan Panglima AU Singapura, Bahas Area Latihan Militer

Nasional
Pengamat: Anies Ditinggal Semua Partai Pengusungnya, Terancam Tak Punya Jabatan Apa Pun

Pengamat: Anies Ditinggal Semua Partai Pengusungnya, Terancam Tak Punya Jabatan Apa Pun

Nasional
Pilkada 2024: Usia Calon Gubernur Minimum 30 Tahun, Bupati/Wali Kota 25 Tahun

Pilkada 2024: Usia Calon Gubernur Minimum 30 Tahun, Bupati/Wali Kota 25 Tahun

Nasional
Menlu Sebut Judi 'Online' Jadi Kejahatan Transnasional, Mengatasinya Perlu Kerja Sama Antarnegara

Menlu Sebut Judi "Online" Jadi Kejahatan Transnasional, Mengatasinya Perlu Kerja Sama Antarnegara

Nasional
PDI-P Percaya Diri Hadapi Pilkada 2024, Klaim Tak Terdampak Jokowi 'Effect'

PDI-P Percaya Diri Hadapi Pilkada 2024, Klaim Tak Terdampak Jokowi "Effect"

Nasional
Harap Kemelut Nurul Ghufron dan Dewas Segera Selesai, Nawawi: KPK Bisa Fokus pada Kerja Berkualitas

Harap Kemelut Nurul Ghufron dan Dewas Segera Selesai, Nawawi: KPK Bisa Fokus pada Kerja Berkualitas

Nasional
Hasto Ungkap Jokowi Susun Skenario 3 Periode sejak Menang Pilpres 2019

Hasto Ungkap Jokowi Susun Skenario 3 Periode sejak Menang Pilpres 2019

Nasional
Ikut Kabinet atau Oposisi?

Ikut Kabinet atau Oposisi?

Nasional
Gugat KPU ke PTUN, Tim Hukum PDI-P: Uji Kesalahan Prosedur Pemilu

Gugat KPU ke PTUN, Tim Hukum PDI-P: Uji Kesalahan Prosedur Pemilu

Nasional
Said Abdullah Paparkan 2 Agenda PDI-P untuk Tingkatkan Kualitas Demokrasi Elektoral

Said Abdullah Paparkan 2 Agenda PDI-P untuk Tingkatkan Kualitas Demokrasi Elektoral

Nasional
Halalbihalal dan Pembubaran Timnas Anies-Muhaimin Ditunda Pekan Depan

Halalbihalal dan Pembubaran Timnas Anies-Muhaimin Ditunda Pekan Depan

Nasional
Hadiri KTT OKI, Menlu Retno Akan Suarakan Dukungan Palestina Jadi Anggota Penuh PBB

Hadiri KTT OKI, Menlu Retno Akan Suarakan Dukungan Palestina Jadi Anggota Penuh PBB

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com