Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

SMRC: Elektabilitas Golkar Naik, jika Calonkan Ganjar sebagai Capres

Kompas.com - 18/11/2022, 05:52 WIB
Tatang Guritno,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Elektabilitas Partai Golkar diperkirakan naik bila mencalonkan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo sebagai calon presiden pada Pemilihan Presiden 2024 mendatang.

Hal itu diketahui berdasarkan survei eksperimental yang dilakukan Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) terhadap 267 responden pada 3-9 Oktober yang lalu.

Berdasarkan survei, elektabilitas elektabilitas Golkar mencapai 11 persen dan berada di urutan ketiga jika pemilu legislatif dilaksanakan pada saat ini.

Baca juga: Putrinya Diberi Wejangan oleh Ganjar, Bambang Pacul: Itu Kan Normatif

Sementara, PDI Perjuangan, partai tempat Ganjar bernaung, berada di peringkat pertama dengan 25 persen, disusul Gerindra dengan 15 persen.

Namun, menurut pendiri SMRC, Saiful Mujani, elektabilitas Golkar akan terkerek menjadi 17 persen atau naik 6 persen bila mencalonkan Ganjar.

“Kalau Ganjar dicalonkan oleh Golkar, dia mengajak (sebagian) pemilihnya pergi ke Golkar,” tutur Saiful dalam keterangannya, Kamis (17/11/2022).

Di sisi lain angka elektoral Golkar tidak akan mengalami kenaikan signifikan jika mengusung Ketua Umumnya, Airlangga Hartarto, sebagai capres.

Airlangga hanya memberi dampak kenaikan sebanyak 2 persen, sehingga elektabilitas Partai Golkar menjadi 13 persen.

Menurut Saiful, Airlangga tidak membawa dampak negatif atau positif pada elektabilitas Golkar.

Baca juga: Golkar Tak Masalah Jokowi Back to Home ke Solo: Tapi, Tetap Butuh Pemikiran Tokoh Bangsa

“Karena itu jika Golkar mencalonkan Airlangga, kemungkinan menaikan suara Golkar tidak terjadi,” paparnya.

Adapun survei eksperimental SMRC melibatkan responden dari seluruh provinsi Tanah Air, kemudian responden dipilih dengan metode stratified multistage random sampling.

Adapun jajak pendapat eksperimental itu memiliki margin of error kurang lebih 6,1 persen.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Nasional
PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

Nasional
Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Nasional
PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

Nasional
ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

Nasional
Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com