Data PeduliLindungi Bocor, Pemerintah Diminta Tak Saling Lempar Tanggung Jawab

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi I DPR Fraksi Demokrat Rizki Natakusumah menyoroti kasus kebocoran data yang kembali terjadi di Indonesia. Kali ini, peretas Bjorka diduga melakukan peretasan terhadap 3,2 miliar data pengguna PeduliLindungi.

Rizki meminta agar pemerintah tidak saling lempar tanggung jawab lagi, seperti yang terjadi di kasus kebocoran data sebelumnya.

"Saling lempar tanggung jawab antara lembaga publik yang berwenang dalam pengamanan data pribadi digital sudah sangat memalukan. Kami tidak mau lagi ada saling lempar tanggung jawab," ujar Rizki saat dimintai konfirmasi, Kamis (17/11/2022).

Baca juga: Keberadaan Lembaga Perlindungan Data Pribadi Dinilai Semakin Mendesak

Rizki menantang pemerintah untuk melakukan upaya pengamanan dunia digital di Indonesia.

Dia mengklaim DPR sudah mendukung pemerintah untuk mengamankan dunia digital dari segi anggaran.

"Pemerintah harus memperlihatkan contoh yang baik dan bertanggung jawab atas data pribadi masyarakat Indonesia, apalagi yang mereka langsung kelola sendiri," tuturnya.

Selanjutnya, Rizki meminta agar pemerintah, baik Kominfo, Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), maupun Siber Polri, membuat semacam panduan mengenai bagaimana masyarakat seharusnya bertindak ketika munculnya dugaan pelanggaran pengelolaan data dan pembocoran data.

Baca juga: Data PeduliLindungi Dijual Bjorka, Pemerintah Diminta Gelar Audit dan Forensik Digital

Menurutnya, harus ada mekanisme formal yang bisa menjadi pegangan masyarakat ketika data pribadi mereka terancam.

"Kami harap ada skema yang jelas mengenai pengaduan, penjelasan, dan edukasi kepada masyarakat yang sudah terlalu sering datanya dipermainkan pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab," kata Rizki.

"Arahan bagaimana seharusnya masyarakat bertindak ketika data mereka disalahgunakan sangat penting di masa peralihan UU PDP. Kami harap nantinya ketika UU PDP efektif dilaksanakan, baik aparat penegak hukum, pemerintah, pengendali data, dan publik, sudah siap," sambungnya.

Baca juga: Pakar Soroti Pengamanan Data PeduliLindungi yang Dibocorkan Bjorka

Untuk itu, Rizki mengatakan pemerintah tidak boleh lagi berdalih tidak siap jika peretas kembali menyerang.

Keamanan data pribadi, kata Rizki, adalah harga mati bagi rakyat.

Selama masa transisi ini, Rizki menilai pemerintah harus terus meningkatkan kapasitas internalnya dalam menghadapi ancaman pembobolan data.

"Kami tidak mau ada cerita konyol tentang lembaga publik yang tidak paham pentingnya pelindungan data pribadi rakyat Indonesia ketika UU PDP efektif nanti," jelas Rizki.

Baca juga: Pakar Sebut Data PeduliLindungi yang Dibocorkan Bjorka Valid

Sementara itu, Rizki mengatakan pemerintah tidak boleh pasrah dan abai ketika terjadi kebocoran data pribadi publik.