Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi: Kita Perlu WHO yang Lebih Kuat dan Bertaring

Kompas.com - 15/11/2022, 15:56 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Bagus Santosa

Tim Redaksi

BALI, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo mengatakan, organisasi kesehatan dunia (WHO) perlu lebih kuat dan berpengaruh.

Hal tersebut diperlukan agar arsitektur kesehatan global menjadi lebih kuat.

"Kita perlu WHO yang lebih kuat dan bertaring. Solidaritas dan keadilan harus jadi roh arsitektur kesehatan global," ujar Jokowi dalam pidato sambutannya saat membuka sesi kedua pertemuan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 di The Apurva Kempinksi, Bali, Selasa (15/11/2022).

Baca juga: 25 Rekomendasi Kebijakan B20 untuk KTT G20

Kondisi tersebut, menurut Jokowi, berguna untuk mengantisipasi kondisi darurat kesehatan secara internasional bisa kembali terjadi kapan saja.

Oleh karena itu, negara-negara di dunia harus lebih siap dalam menghadapi potensi tersebut.

"Dunia kita semakin pulih dari pandemi Covid-19. Namun, kita tidak boleh lengah, darurat kesehatan berikutnya dapat muncul kapan saja," kata Jokowi.

"Kali ini dunia harus lebih siap. Kesiapsiagaan akan menyelamatkan nyawa dan perekonomian kita," tegasnya.

Oleh karenanya, Jokowi menekankan bahwa G20 harus mengambil langkah nyata dan segera untuk menghadapinya.

Baca juga: Di KTT G20, Jokowi, Biden, dan Xi Jinping Duduk Berdekatan

Caranya yakni, pertama, arsitektur kesehatan global harus diperkuat.

Presiden Jokowi mengungkapkan, G20 telah berhasil membentuk pandemic fund atau dana pandemi untuk mendukung arsitektur tersebut.

Pembentukan ini harus diikuti penambahan kontribusi pendanaan agar berfungsi secara optimal.

"Saya mengajak semua pihak berkontribusi, Indonesia telah berikan komitmen 50 juta dolar," ungkap Jokowi.

"G20 juga harus ikut mengawal proses pembentukan Traktat Pandemi. Ini penting untuk memperkuat kesiapsiagaan di tingkat nasional, kawasan, dan global," jelas Jokowi.

Baca juga: Buka Sesi Kedua KTT G20, Jokowi: Pandemi Makin Membaik

Kedua, Jokowi menyerukan agar negara berkembang harus diberdayakan lu bagian dari solusi.

Sebab kesenjangan kapasitas kesehatan tidak dapat dibiarkan.

"Negara berkembang perlu kemitraan yang memberdayakan. Negara berkembang harus menjadi bagian rantai pasok kesehatan global, termasuk pusat manufaktur dan riset," katanya.

Baca juga: Jokowi Pimpin G20 Luncheon, Presiden IOC dan FIFA Sampaikan Pidato

Jokowi menjelaskan, kondisi di atas hanya bisa terjadi jika investasi industri kesehatan ditingkatkan, kerja sama riset dan transfer teknologi diperkuat, dan akses bahan baku produksi untuk negara berkembang diperluas.

"Selain itu, Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS) Waiver harus diperluas pada semua solusi kesehatan termasuk diagnostik dan terapeutik. WHO juga harus merealisasikan komitmennya terkait hubs dan spokes solusi kesehatan," tambah Jokowi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 14 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 14 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Soal Prabowo Tak Ingin Diganggu Pemerintahannya, Zulhas: Beliau Prioritaskan Bangsa

Soal Prabowo Tak Ingin Diganggu Pemerintahannya, Zulhas: Beliau Prioritaskan Bangsa

Nasional
Kemendesa PDTT Apresiasi Konsistensi Pertamina Dukung Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Wilayah Transmigrasi

Kemendesa PDTT Apresiasi Konsistensi Pertamina Dukung Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Wilayah Transmigrasi

Nasional
Pospek Kinerja Membaik, Bank Mandiri Raih Peringkat AAA dengan Outlook Stabil dari Fitch Ratings

Pospek Kinerja Membaik, Bank Mandiri Raih Peringkat AAA dengan Outlook Stabil dari Fitch Ratings

Nasional
Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem 'Mualaf Oposisi'

Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem "Mualaf Oposisi"

Nasional
Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi 'King Maker'

Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi "King Maker"

Nasional
Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Nasional
Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Nasional
Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Nasional
Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Nasional
Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Nasional
Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Nasional
Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Nasional
UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

Nasional
Jemaah Haji Tak Punya 'Smart Card' Terancam Deportasi dan Denda

Jemaah Haji Tak Punya "Smart Card" Terancam Deportasi dan Denda

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com