Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PDI-P: Jangan Mengaku Dukung Pemerintah tetapi Bergandengan dengan Partai Pengkritik Jokowi

Kompas.com - 28/10/2022, 14:57 WIB
Adhyasta Dirgantara,
Bagus Santosa

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI-P Hasto Kristiyanto menyindir partai koalisi pemerintahan yang mengaku mendukung pemerintahan Joko Widodo (Jokowi), tapi malah bergandengan erat dengan partai pengkritik Jokowi.

"Jangan kita tidak disiplin mengaku mendukung pemerintahan Jokowi dan kemudian Bapak Kyai Haji Ma'ruf Amin, sampai akhir tahun, tetapi bergandengan erat dengan partai-partai yang setiap hari mengkritik Pak Jokowi," ujar Hasto di Sekolah Partai PDI-P, Jakarta Selatan, Jumat (28/10/2022).

Baca juga: Hasto Beberkan Alasan Beda Perlakuan Saat Jatuhkan Sanksi ke Dewan Kolonel dan Ganjar-Rudy

Hasto mengatakan, PDI-P sebagai partai politik pelopor pendukung pemerintah, selalu menerapkan disiplin dalam berbagai hal, seperti di sisi ideologi hingga organisasi.

Maka dari itu, Hasto menyebut PDI-P tak ingin seperti pihak yang menyatakan dukungan kepada pemerintah, tetapi bergaul dengan pihak yang mengkritik Jokowi.

"PDI Perjuangan sebagai partai pelopor memiliki disiplin organisasi, disiplin Ideologi, disiplin teori, disiplin gerakan, dan disiplin dalam bertindak," tuturnya.

Dia mengeklaim, PDI-P selalu menerapkan disiplin dengan cara berkomitmen dalam tindakan setelah menyatakan dukungan kepada pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin.

Baca juga: Heran Singapura Bisa Lebih Maju dari Indonesia, PDI-P Colek Jokowi dan Nadiem

Selanjutnya, Hasto berbicara tentang penekanan Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri kepada pemuda dalam merayakan Sumpah Pemuda.

"Beliau memberikan penekanan, bagaimana anak-anak muda Indonesia para pemuda-pemudi Indonesia harus memahami sejarah bangsa agar tahu bahwa kemerdekaan kita bukan sekadar teken kontrak," kata Hasto.

Hasto menegaskan, Megawati ingin pemuda-pemudi Indonesia betul-betul membangun perspektif historis dengan penuh dengan semangat juang yang penuh dengan kepeloporan para pemuda.

"Politik kita adalah politik kebangsaan, politik kita adalah politik yang mengangkat harkat martabat bangsa Indonesia, agar kita bisa menjadi pemimpin di antara bangsa di dunia," imbuhnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

KPK Ancam Pidana Pihak yang Halangi Penyidikan Gus Muhdlor

KPK Ancam Pidana Pihak yang Halangi Penyidikan Gus Muhdlor

Nasional
195.917 Visa Jemaah Haji Indonesia Sudah Terbit

195.917 Visa Jemaah Haji Indonesia Sudah Terbit

Nasional
Sukseskan Perhelatan 10th World Water Forum, BNPT Adakan Asesmen dan Sosialisasi Perlindungan Objek Vital di Bali

Sukseskan Perhelatan 10th World Water Forum, BNPT Adakan Asesmen dan Sosialisasi Perlindungan Objek Vital di Bali

Nasional
Penyidik KPK Enggan Terima Surat Ketidakhadiran Gus Muhdlor

Penyidik KPK Enggan Terima Surat Ketidakhadiran Gus Muhdlor

Nasional
Di Puncak Hari Air Dunia Ke-32, Menteri Basuki Ajak Semua Pihak Tingkatkan Kemampuan Pengelolaan Air

Di Puncak Hari Air Dunia Ke-32, Menteri Basuki Ajak Semua Pihak Tingkatkan Kemampuan Pengelolaan Air

Nasional
Ketum PGI Tagih Janji SBY dan Jokowi untuk Selesaikan Masalah Papua

Ketum PGI Tagih Janji SBY dan Jokowi untuk Selesaikan Masalah Papua

Nasional
Gus Muhdlor Kirim Surat Absen Pemeriksaan KPK, tetapi Tak Ada Alasan Ketidakhadiran

Gus Muhdlor Kirim Surat Absen Pemeriksaan KPK, tetapi Tak Ada Alasan Ketidakhadiran

Nasional
PPP Minta MK Beri Kebijakan Khusus agar Masuk DPR meski Tak Lolos Ambang Batas 4 Persen

PPP Minta MK Beri Kebijakan Khusus agar Masuk DPR meski Tak Lolos Ambang Batas 4 Persen

Nasional
Sidang Sengketa Pileg Kalteng Berlangsung Kilat, Pemohon Dianggap Tak Serius

Sidang Sengketa Pileg Kalteng Berlangsung Kilat, Pemohon Dianggap Tak Serius

Nasional
Pemerintahan Baru dan Tantangan Transformasi Intelijen Negara

Pemerintahan Baru dan Tantangan Transformasi Intelijen Negara

Nasional
Tegur Pemohon Telat Datang Sidang, Hakim Saldi: Kalau Terlambat Terus, 'Push Up'

Tegur Pemohon Telat Datang Sidang, Hakim Saldi: Kalau Terlambat Terus, "Push Up"

Nasional
KPK Sebut Keluarga SYL Sangat Mungkin Jadi Tersangka TPPU Pasif

KPK Sebut Keluarga SYL Sangat Mungkin Jadi Tersangka TPPU Pasif

Nasional
Timnas Kalah Lawan Irak, Jokowi: Capaian hingga Semifinal Layak Diapresiasi

Timnas Kalah Lawan Irak, Jokowi: Capaian hingga Semifinal Layak Diapresiasi

Nasional
Kunker ke Sumba Timur, Mensos Risma Serahkan Bansos untuk ODGJ hingga Penyandang Disabilitas

Kunker ke Sumba Timur, Mensos Risma Serahkan Bansos untuk ODGJ hingga Penyandang Disabilitas

Nasional
KPK Kembali Panggil Gus Muhdlor sebagai Tersangka Hari Ini

KPK Kembali Panggil Gus Muhdlor sebagai Tersangka Hari Ini

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com