Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Aher Diusulkan Jadi Cawapres Anies, Demokrat: PKS Ingin Dapat Efek Elektoral

Kompas.com - 25/10/2022, 11:24 WIB
Adhyasta Dirgantara,
Sabrina Asril

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra mengatakan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ingin menaikkan elektoral partai dengan mengusulkan eks Gubernur Jawa Barat (Jabar) Ahmad Heryawan sebagai calon wakil presiden (cawapres).

Jika elektoral naik, maka partai politik tersebut akan semakin kuat di parlemen.

"PKS tentunya juga ingin mendapatkan efek elektoral dari pencawapresan Pak Ahmad Heryawan. Dengan naiknya elektoral parpol pengusung, bisa memberikan dampak penguatan di parlemen," ujar Herzaky dalam keterangannya, Selasa (25/10/2022).

Herzaky menjelaskan, apabila pemerintahan dan parlemen sama-sama kuat, maka bisa saling bersinergi.

Baca juga: Jalan Buntu Koalisi Nasdem-Demokrat-PKS, Alotnya Negosiasi Cawapres buat Anies...

Selain itu, sinergi ini juga bisa mewujudkan aspirasi perubahan yang disuarakan oleh rakyat.

"Inilah tujuan akhir dari upaya kami, Koalisi Perubahan, mendapatkan kemenangan di Pilpres dan Pileg 2024," tuturnya.

Herzaky menyebut Demokrat menghormati dan menyambut baik usulan cawapres dari PKS kepada poros Nasdem-Demokrat-PKS.

Dia menekankan, PKS sebagai parpol independen memiliki kedaulatan partai sendiri.

Baca juga: Tak Setuju Cawapres Anies dari Figur Non-parpol, Demokrat: Dukungannya Nol Persen

"Itu adalah kedaulatan PKS, calon mitra koalisi kami, sebagai parpol yang mandiri dan independen," imbuh Herzaky.

Untuk diketahui, Partai Demokrat ingin sosok yang mendampingi Anies Baswedan di Pilpres 2024 adalah Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

Sementara, Partai Nasdem justru melihat bahwa cawapres yang akan mendampingi Anies tidak boleh berasal dari kader partai.

Pasalnya, hanya ada satu cawapres, sementara ada tiga partai yang mengusung.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi 'King Maker'

Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi "King Maker"

Nasional
Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Nasional
Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Nasional
Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Nasional
Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Nasional
Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Nasional
Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Nasional
Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Nasional
UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

Nasional
Jemaah Haji Tak Punya 'Smart Card' Terancam Deportasi dan Denda

Jemaah Haji Tak Punya "Smart Card" Terancam Deportasi dan Denda

Nasional
Sebelum Wafat, Jampidum Kejagung Sempat Dirawat di RSCM 2 Bulan

Sebelum Wafat, Jampidum Kejagung Sempat Dirawat di RSCM 2 Bulan

Nasional
Jampidum Kejagung Fadil Zumhana Meninggal Dunia

Jampidum Kejagung Fadil Zumhana Meninggal Dunia

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, PKS: Kontrol Terhadap Pemerintah Wajib

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, PKS: Kontrol Terhadap Pemerintah Wajib

Nasional
Istri di Minahasa Dibunuh karena Mengigau, Komnas Perempuan Sebut Fenomena Femisida

Istri di Minahasa Dibunuh karena Mengigau, Komnas Perempuan Sebut Fenomena Femisida

Nasional
Kabaharkam Siapkan Strategi Pengamanan Khusus di Akses Masuk Pelabuhan Jelang WWF ke-10 di Bali

Kabaharkam Siapkan Strategi Pengamanan Khusus di Akses Masuk Pelabuhan Jelang WWF ke-10 di Bali

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com