Kapolri Ultimatum soal Pungli Jabatan, Pengamat Nilai Tanpa Teladan Sulit Hilang

JAKARTA, KOMPAS.com - Peringatan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo supaya menghilangkan budaya pungutan liar (pungli) atau "setoran" terkait jabatan di Korps Bhayangkara bisa berjalan asal dicontohkan oleh para pejabat tingginya.

"Yang terpenting adalah keteladanan dari pucuk pimpinan di atas. Kalau yang di atas juga masih menerima setoran, yang di bawah apa lagi," kata Peneliti Institute for Security and Strategic Studies (ISESS) bidang kepolisian, Bambang Rukminto, saat dihubungi Kompas.com, Senin (24/10/2022).

Baca juga: Kapolri ke Anggota: Mungkin Rekan-rekan dari Orang Berada, tapi Bukan untuk Dipamerkan

Menurut Bambang, upaya bersih-bersih internal Polri dari praktik pungli terkait jabatan justru harus dimulai dan dipraktikkan dari lingkaran terdekat Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

Dia menilai Polri harus serius membenahi sistem promosi jabatan menerapkan sistem merit atau mengutamakan kompetensi hingga integritas.

"Kalau bagian SDM Polri sudah bisa menghilangkan promoter atau promosi orang-orang terdekat dengan merit system yang lebih profesional berdasar kompetensi, prestasi, dan integritas, pungli itu akan bisa ditekan," ucap Bambang.

Baca juga: Soal Pungli Jabatan, Kapolri: Kalau Ada yang Bawa Nama Saya, Tangkap!

Akan tetapi, Bambang mengatakan, agak mustahil praktik pungli terkait jabatan di tubuh Polri bisa benar-benar hilang jika sistem promosi tidak segera dibenahi dan menutup celah yang bisa dimanfaatkan untuk kongkalikong.

"Selama promosi jabatan, sekolah dan lain-lain masih berdasar kedekatan, kolusi, nepotisme, pungli itu akan tetap ada. Karena pendapatan dari pungli itu juga nantinya untuk biaya promosi karir yang disetor ke atas juga," ucap Bambang.

Baca juga: Kapolri: Polisi Pungli karena Mesti Setoran ke Atasannya, Tolong Hilangkan!

Sebelumnya, Sigit mewanti-wanti jajaran perwira tinggi (Pati) untuk meniadakan potensi pungutan liar (pungli) terkait jabatan di institusi Korps Bhayangkara.

“Kita-kita yang atasan-atasan ini juga harus mengurangi hal-hal atau menghilangkan hal-hal yang membuat anggota kemudian memiliki alasan untuk melakukan pungli, karena alasannya untuk melakukan setoran ke atasan. Ini tolong ditiadakan,” ucap Kapolri di akun Instagram resminya, @listyosigitprabowo pada Senin (24/10/2022).

Menurutnya, As SDM Mabes Polri Irjen Pol Wahyu Widada juga melakukan pengawasan agar tidak ada tindakan terkait pungli untuk masuk sekolah polisi ataupun naik jabatan.

Baca juga: Harta Kekayaan Kapolsek Siantar Utara Capai Rp 11 Miliar, Lebih Besar dari Kapolda Sumut dan Kapolri

Sigit meminta pihak yang mencatut namanya untuk pungli jabatan atau masuk sekolah Polri agar ditangkap.

“Ini sudah saya cek di Mabes tidak ada seperti itu termasuk juga kalau ada yang bawa-bawa nama saya tolong tangkap, laporkan,” tegas dia.

Ia juga mengimbau agar jajaran Polda hingga Polres meniadakan potensi pungli jabatan.

Mantan Kapolda Banten itu mengingatkan, agar petinggi Polri memberikan penilaian yang objektif terhadap terkait prestasi anggota, kemudian mengusulkan mereka naik jabatan.

Baca juga: Kapolri Instruksikan Polantas Tak Lagi Tilang Manual, tapi Pakai ETLE

“Tolong di Polda, di Polres lakukan hal yang sama, tidak ada untuk menempatkan jabatan harus bayar, tidak ada untuk supaya seseorang untuk sekolah harus bayar. Hilangkan hal-hal yang seperti itu,” tuturnya.

Lebih lanjut, Sigit juga meminta Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) melakukan pengawasan ketat. Ia memastikan, setiap pihak yang terlibat melakukan pungli akan dicopot.

“Itu saya minta propam betul-betul awasi, saya masih mendengar hal-hal seperti itu, kalau masih ada saya turunkan Propam langsung saya copot. Tolong ini menjadi perhatian,” ujar dia.

(Penulis : Rahel Narda Chaterine | Editor : Diamanty Meiliana)