JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Demokrat merespons perihal tanggapan Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI-P Hasto Kristiyanto soal pernyataan Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) bahwa pemerintahan Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) jauh lebih baik.
Deputi Badan Pemenangan Pemilu DPP Partai Demokrat Kamhar Lakumani mengatakan, pernyataan AHY soal kehidupan ekonomi rakyat di masa SBY lebih baik dibandingkan saat ini, didukung dengan data.
"Selama 10 tahun pemerintahan Pak SBY income per kapita naik sebesar 2.349,4 dolas AS, dari 1.181,6 dolar AS pada 2004 menjadi 3.531 dolar AS pada 2014. Sementara di pemerintahan Pak Jokowi hanya naik 818,5 dolar AS menjadi 4.349,5 dolar AS pada 2021," kata Kamhar saat dihubungi Kompas.com, Jumat (14/10/2022).
"Tingkat kemiskinan juga turun signifikan sebesar 5,73 persen, dari 16,69 persen pada 2005 menjadi 10,96 pada 2014. Sementara era Jokowi hanya bisa menurunkan 1,25 persen selama tujuh tahun masih sebesar 9,71 persen," ujarnya lagi.
Baca juga: Respons Pernyataan soal Biru Lepas dari Pemerintahan Jokowi, AHY: Tanyakan ke Pak Hasto
Selain itu, Kamhar juga menyebut di masa pemerintahan SBY, gaji TNI/Polri dan PNS setiap tahunnya mengalami kenaikan sebanyak sembilan kali.
Sementara itu, ia mengatakan, pada pemerintahan Jokowi hanya mengalami dua kali kenaikan gaji.
"Daya beli masyarakat mengalami kenaikan sebesar 10,4 persen di masa Pak SBY. Sementara di masa Pak Jokowi hanya naik 4,6 persen," katanya.
"Jadi sangat terasa sekali bedanya. Aspirasi dan keluhan ini yang selalu didapatkan Mas Ketum AHY dan kader-kader Partai Demokrat ketika turun kelapangan menyapa langsung rakyat bahwa kehidupan makin susah, beban hidup makin berat," ujar Kahmar lagi.
Baca juga: Nasdem “Diserang” Hasto, Demokrat: Seharusnya Ruang Kontestasi Dibuka, Bukan Malah Mempersempitnya
Kamhar menambahkan kondisi kehidupan hari ini di antaranya harga sembako, bahan bakar minyak (BBM) hingga listrik mengalami kenaikan.
"Sementara penghasilan tidak bertambah, malah cari kerja susah," katanya.
Oleh karenanya, Kamhar meminta Hasto rajin turun ke masyarakat dan mendengarkan langsung aspirasi mereka
Ia mencontohkan, Hasto dapat mendengarkan aspirasi ibu-bu yang uang belanjanya tidak bertambah. Tetapi, harga-harga kebutuhan pokok mengalami kenaikan.
"Biar Bung Hasto tahu betul bagaimana penderitaan wong cilik yang sebenarnya, tak hanya mengklaim sebagai partai wong cilik tapi mendukung kenaikan BBM di kala harga minyak dunia mulai turun dan perekonomian rakyat belum sepenuhnya pulih," kata Kamhar.
Baca juga: Sebut Indonesia Butuh Perubahan dan Perbaikan, AHY: Banyak yang Hidupnya Makin Sulit, Betul?
"Biar Bung Hasto tahu betul bagaimana sakitnya rakyat yang sedang kesusahan akibat pandemi Covid-19 yang butuh uluran tangan pemerintah melalui Bansos namun jatah Bansosnya justru dicuri dan dikorupsi oleh Mensos kader partainya Hasto," ujarnya lagi.
Sebelumnya diberitakan, Hasto Kristiyanto enggan merespons pernyataan AHY yang menilai kondisi ekonomi masyarakat sekarang tidak jauh lebih baik dibanding di masa pemerintahan SBY.
Hasto mengaku, hal itu akan direspons oleh Ketua DPC PDI-P.
"Klaim AHY biar dijawab oleh Ketua DPC kami," kata Hasto ditemui di Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jakarta, Kamis (13/10/2022).
Namun, Hasto tak membeberkan lebih lanjut Ketua DPC daerah mana yang akan merespons klaim AHY itu.
Hasto kemudian sedikit berkomentar bahwa ketua DPC tersebut akan membeberkan sejumlah fakta.
Baca juga: Sebut Wajar AHY Puji Pemerintahan SBY, PAN: Masa Jelek-jelekin Bapaknya
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.