Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Merespons Hasto, Demokrat Beberkan Data Era Pemerintahan SBY Jauh Lebih Baik

Kompas.com - 14/10/2022, 21:06 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Novianti Setuningsih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Demokrat merespons perihal tanggapan Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI-P Hasto Kristiyanto soal pernyataan Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) bahwa pemerintahan Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) jauh lebih baik.

Deputi Badan Pemenangan Pemilu DPP Partai Demokrat Kamhar Lakumani mengatakan, pernyataan AHY soal kehidupan ekonomi rakyat di masa SBY lebih baik dibandingkan saat ini, didukung dengan data.

"Selama 10 tahun pemerintahan Pak SBY income per kapita naik sebesar 2.349,4 dolas AS, dari 1.181,6 dolar AS pada 2004 menjadi 3.531 dolar AS pada 2014. Sementara di pemerintahan Pak Jokowi hanya naik 818,5 dolar AS menjadi 4.349,5 dolar AS pada 2021," kata Kamhar saat dihubungi Kompas.com, Jumat (14/10/2022).

"Tingkat kemiskinan juga turun signifikan sebesar 5,73 persen, dari 16,69 persen pada 2005 menjadi 10,96 pada 2014. Sementara era Jokowi hanya bisa menurunkan 1,25 persen selama tujuh tahun masih sebesar 9,71 persen," ujarnya lagi.

Baca juga: Respons Pernyataan soal Biru Lepas dari Pemerintahan Jokowi, AHY: Tanyakan ke Pak Hasto

Selain itu, Kamhar juga menyebut di masa pemerintahan SBY, gaji TNI/Polri dan PNS setiap tahunnya mengalami kenaikan sebanyak sembilan kali.

Sementara itu, ia mengatakan, pada pemerintahan Jokowi hanya mengalami dua kali kenaikan gaji.

"Daya beli masyarakat mengalami kenaikan sebesar 10,4 persen di masa Pak SBY. Sementara di masa Pak Jokowi hanya naik 4,6 persen," katanya.

"Jadi sangat terasa sekali bedanya. Aspirasi dan keluhan ini yang selalu didapatkan Mas Ketum AHY dan kader-kader Partai Demokrat ketika turun kelapangan menyapa langsung rakyat bahwa kehidupan makin susah, beban hidup makin berat," ujar Kahmar lagi.

Baca juga: Nasdem “Diserang” Hasto, Demokrat: Seharusnya Ruang Kontestasi Dibuka, Bukan Malah Mempersempitnya

Kamhar menambahkan kondisi kehidupan hari ini di antaranya harga sembako, bahan bakar minyak (BBM) hingga listrik mengalami kenaikan.

"Sementara penghasilan tidak bertambah, malah cari kerja susah," katanya.

Oleh karenanya, Kamhar meminta Hasto rajin turun ke masyarakat dan mendengarkan langsung aspirasi mereka

Ia mencontohkan, Hasto dapat mendengarkan aspirasi ibu-bu yang uang belanjanya tidak bertambah. Tetapi, harga-harga kebutuhan pokok mengalami kenaikan.

"Biar Bung Hasto tahu betul bagaimana penderitaan wong cilik yang sebenarnya, tak hanya mengklaim sebagai partai wong cilik tapi mendukung kenaikan BBM di kala harga minyak dunia mulai turun dan perekonomian rakyat belum sepenuhnya pulih," kata Kamhar.

Baca juga: Sebut Indonesia Butuh Perubahan dan Perbaikan, AHY: Banyak yang Hidupnya Makin Sulit, Betul?

"Biar Bung Hasto tahu betul bagaimana sakitnya rakyat yang sedang kesusahan akibat pandemi Covid-19 yang butuh uluran tangan pemerintah melalui Bansos namun jatah Bansosnya justru dicuri dan dikorupsi oleh Mensos kader partainya Hasto," ujarnya lagi.

Sebelumnya diberitakan, Hasto Kristiyanto enggan merespons pernyataan AHY yang menilai kondisi ekonomi masyarakat sekarang tidak jauh lebih baik dibanding di masa pemerintahan SBY.

Hasto mengaku, hal itu akan direspons oleh Ketua DPC PDI-P.

"Klaim AHY biar dijawab oleh Ketua DPC kami," kata Hasto ditemui di Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jakarta, Kamis (13/10/2022).

Namun, Hasto tak membeberkan lebih lanjut Ketua DPC daerah mana yang akan merespons klaim AHY itu.

Hasto kemudian sedikit berkomentar bahwa ketua DPC tersebut akan membeberkan sejumlah fakta.

Baca juga: Sebut Wajar AHY Puji Pemerintahan SBY, PAN: Masa Jelek-jelekin Bapaknya

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Nasional
Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Nasional
Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Nasional
Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Nasional
Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Nasional
Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Nasional
Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Nasional
PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

Nasional
Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan 'Nasib' Cak Imin ke Depan

Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan "Nasib" Cak Imin ke Depan

Nasional
Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Nasional
Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Nasional
Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com