Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Tentukan Pilihanmu
0 hari menuju
Pemilu 2024

Nasdem “Diserang” Hasto, Demokrat: Seharusnya Ruang Kontestasi Dibuka, Bukan Malah Mempersempitnya

Kompas.com - 12/10/2022, 21:29 WIB
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Koordinator Juru Bicara Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra menilai, tak ada pihak yang boleh mengintervensi keputusan Partai Nasdem dalam mengusung Anies Baswedan sebagai calon presiden (capres).

Hal itu disampaikannya terkait Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI-P Hasto Kristiyanto yang menyiratkan “biru” bakal keluar dari partai politik (parpol) koalisi pemerintah.

Adapun "biru" yang dimaksud mengarah ke Nasdem.

“Dalam demokrasi seharusnya ruang untuk kontestasi dibuka seluas-luasnya. Bukan malah berupaya mempersempit ring pertarungan karena khawatir tak mampu bersaing dan jagoan yang diusung kemungkinan kalah telak,” tutur Herzaky pada Kompas.com, Rabu (12/10/2022).

Baca juga: Soal Biru Disebut Lepas dari Koalisi Pemerintah, PKB: Jokowi Tak Punya Hak Larang Nasdem Usung Anies

Ia menilai, Partai Nasdem punya mekanisme yang harus dihormati oleh parpol lain, sekalipun kebijakannya dinilai bertentangan dengan keinginan parpol koalisi pemerintahan Joko Widodo dan Ma’ruf Amin.

“Ini hak Nasdem selaku parpol yang sah dan legal, diakui dan dilindungi oleh konstitusi negeri ini,” ujar dia.

Herzaky menilai, pernyataan Hasto mesti diwaspadai sebagai upaya Istana mengatur kontestasi Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

Ia menduga ada resistensi pada figur capres tertentu yang dianggap berseberangan dengan pemerintah.

“Alarm bahaya buat demokrasi Indonesia jika benar ini yang terjadi, karena tak pelak ini merupakan bentuk upaya konsolidasi oligarki elite,” kata Herzaky.

“Ingin agar kekuasaan terus menumpuk ke pihak-pihak tertentu, tanpa ingin ada sirkulasi kekuasaan secara alami,” ujar dia.

Baca juga: Disebut Lepas dari Jokowi karena Usung Anies, Nasdem: Hasto Ngomong Apa Saja Silakan

Sebelumnya Hasto menyampaikan, “biru” terlepas dari pemerintahan Jokowi karena telah memiliki capres sendiri.

Ia menuturkannya dengan menunjukan lukisan yang menggambarkan perobekan warna biru pada Bendera Belanda dalam peristiwa 10 November 1945 di Hotel Yamato, Surabaya.

"Ya, biru itu dulu warna Belanda. Kalau sekarang kan ada warna biru lainnya juga ya. Anies kan banyak warna biru," ungkap Hasto di kantor DPP PDI-P, Jakarta Pusat, Minggu (9/10/2022).

"Para pejuang kita kan ada bendera Belanda, birunya dilepas. Dan ternyata birunya juga terlepas kan dari pemerintahan Pak Jokowi sekarang, karena punya calon presiden sendiri," kata dia.

Pernyataan Hasto lantas ditanggapi oleh Ketua DPP Partai Nasdem Willy Aditya.

Baca juga: Pengurus Nasdem Seluruh Indonesia Mulai Pasang Baliho Anies Capres

Ia merasa pihaknya disudutkan karena memutuskan mengusung Anies.

Padahal, parpol koalisi pemerintah lain juga telah menunjuk capresnya masing-masing.

“Yang lain pada deklarasi koalisi. Semua tidak ada masalah, tetapi giliran Nasdem, semua jadi salah, semua jadi menyerang dari segala penjuru,” tutur Willy pada Kompas.com, Senin (10/10/2022).

Adapun parpol koalisi pemerintah saat ini adalah PDI-P, Gerindra, Golkar, Partai Nasdem, PKB, PPP, dan PAN.

Sementara itu, parpol oposisi hanya diisi oleh Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Video rekomendasi
Video lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+


Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kepercayaan Publik ke Polri Meningkat, Komisi III Berencana Naikkan Anggaran

Kepercayaan Publik ke Polri Meningkat, Komisi III Berencana Naikkan Anggaran

Nasional
Hinca: Sejak 2013 Sampai Sekarang Tidak Ada Hakim Agun Perempuan Kamar TUN dan Pajak

Hinca: Sejak 2013 Sampai Sekarang Tidak Ada Hakim Agun Perempuan Kamar TUN dan Pajak

Nasional
Kemenkes Sebut Larangan Bukber ASN Bukan Karena Kasus Covid-19 Naik: Karena Pamer Gaya Hidup

Kemenkes Sebut Larangan Bukber ASN Bukan Karena Kasus Covid-19 Naik: Karena Pamer Gaya Hidup

Nasional
Bareskrim Ungkap Alasan Pelaku Jual Video Porno Anak Laki-laki: Lebih Laku

Bareskrim Ungkap Alasan Pelaku Jual Video Porno Anak Laki-laki: Lebih Laku

Nasional
Bareskrim Ungkap Modus Pelaku Pornografi Anak: Diberi Snack hingga Uang

Bareskrim Ungkap Modus Pelaku Pornografi Anak: Diberi Snack hingga Uang

Nasional
Usai Saling Lempar, Kini Persoalan Santunan Gagal Ginjal Akut Dibahas Empat Kementerian

Usai Saling Lempar, Kini Persoalan Santunan Gagal Ginjal Akut Dibahas Empat Kementerian

Nasional
Meski Tak Jadi Syarat Mudik, Kemenkes Imbau Warga Tetap Lakukan Vaksinasi Booster

Meski Tak Jadi Syarat Mudik, Kemenkes Imbau Warga Tetap Lakukan Vaksinasi Booster

Nasional
'Kick Off' Penyelesaian Non Yudisial Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu Dimulai Setelah Lebaran

"Kick Off" Penyelesaian Non Yudisial Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu Dimulai Setelah Lebaran

Nasional
Polri Bakal Maksimalkan Pengawasan Aktivitas Impor Ilegal di Pintu Masuk

Polri Bakal Maksimalkan Pengawasan Aktivitas Impor Ilegal di Pintu Masuk

Nasional
Kemenkes Tegaskan Obat dan Alkes Pasien Gagal Ginjal Akut Masih Ditanggung BPJS

Kemenkes Tegaskan Obat dan Alkes Pasien Gagal Ginjal Akut Masih Ditanggung BPJS

Nasional
Dugaan Korupsi Cukai Rokok di Tanjung Pinang Rugikan Negara Lebih Rp 250 M

Dugaan Korupsi Cukai Rokok di Tanjung Pinang Rugikan Negara Lebih Rp 250 M

Nasional
Komisi III Bakal Soroti Kekayaan dan Isu Plagiarisme Calon Hakim Agung Triyono Martanto di Fit And Proper Test

Komisi III Bakal Soroti Kekayaan dan Isu Plagiarisme Calon Hakim Agung Triyono Martanto di Fit And Proper Test

Nasional
Singung Potensi Wisatawan, Sandiaga Harap Piala Dunia Tetap Digelar di Indonesia

Singung Potensi Wisatawan, Sandiaga Harap Piala Dunia Tetap Digelar di Indonesia

Nasional
Besok, MAKI Laporkan Kepala PPATK, Mahfud MD dan Sri Mulyani ke Bareskrim Polri

Besok, MAKI Laporkan Kepala PPATK, Mahfud MD dan Sri Mulyani ke Bareskrim Polri

Nasional
Menko Mahfud Persilakan Komnas HAM Usut Lagi Tragedi Kanjuruhan

Menko Mahfud Persilakan Komnas HAM Usut Lagi Tragedi Kanjuruhan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke