Merespons Hasto, Demokrat Beberkan Data Era Pemerintahan SBY Jauh Lebih Baik

Deputi Badan Pemenangan Pemilu DPP Partai Demokrat Kamhar Lakumani mengatakan, pernyataan AHY soal kehidupan ekonomi rakyat di masa SBY lebih baik dibandingkan saat ini, didukung dengan data.

"Selama 10 tahun pemerintahan Pak SBY income per kapita naik sebesar 2.349,4 dolas AS, dari 1.181,6 dolar AS pada 2004 menjadi 3.531 dolar AS pada 2014. Sementara di pemerintahan Pak Jokowi hanya naik 818,5 dolar AS menjadi 4.349,5 dolar AS pada 2021," kata Kamhar saat dihubungi Kompas.com, Jumat (14/10/2022).

"Tingkat kemiskinan juga turun signifikan sebesar 5,73 persen, dari 16,69 persen pada 2005 menjadi 10,96 pada 2014. Sementara era Jokowi hanya bisa menurunkan 1,25 persen selama tujuh tahun masih sebesar 9,71 persen," ujarnya lagi.

Selain itu, Kamhar juga menyebut di masa pemerintahan SBY, gaji TNI/Polri dan PNS setiap tahunnya mengalami kenaikan sebanyak sembilan kali.

Sementara itu, ia mengatakan, pada pemerintahan Jokowi hanya mengalami dua kali kenaikan gaji.

"Daya beli masyarakat mengalami kenaikan sebesar 10,4 persen di masa Pak SBY. Sementara di masa Pak Jokowi hanya naik 4,6 persen," katanya.

"Jadi sangat terasa sekali bedanya. Aspirasi dan keluhan ini yang selalu didapatkan Mas Ketum AHY dan kader-kader Partai Demokrat ketika turun kelapangan menyapa langsung rakyat bahwa kehidupan makin susah, beban hidup makin berat," ujar Kahmar lagi.

Kamhar menambahkan kondisi kehidupan hari ini di antaranya harga sembako, bahan bakar minyak (BBM) hingga listrik mengalami kenaikan.

"Sementara penghasilan tidak bertambah, malah cari kerja susah," katanya.

Oleh karenanya, Kamhar meminta Hasto rajin turun ke masyarakat dan mendengarkan langsung aspirasi mereka

Ia mencontohkan, Hasto dapat mendengarkan aspirasi ibu-bu yang uang belanjanya tidak bertambah. Tetapi, harga-harga kebutuhan pokok mengalami kenaikan.

"Biar Bung Hasto tahu betul bagaimana penderitaan wong cilik yang sebenarnya, tak hanya mengklaim sebagai partai wong cilik tapi mendukung kenaikan BBM di kala harga minyak dunia mulai turun dan perekonomian rakyat belum sepenuhnya pulih," kata Kamhar.

"Biar Bung Hasto tahu betul bagaimana sakitnya rakyat yang sedang kesusahan akibat pandemi Covid-19 yang butuh uluran tangan pemerintah melalui Bansos namun jatah Bansosnya justru dicuri dan dikorupsi oleh Mensos kader partainya Hasto," ujarnya lagi.

Hasto mengaku, hal itu akan direspons oleh Ketua DPC PDI-P.

"Klaim AHY biar dijawab oleh Ketua DPC kami," kata Hasto ditemui di Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jakarta, Kamis (13/10/2022).

Namun, Hasto tak membeberkan lebih lanjut Ketua DPC daerah mana yang akan merespons klaim AHY itu.

Hasto kemudian sedikit berkomentar bahwa ketua DPC tersebut akan membeberkan sejumlah fakta.