Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Periksa Guru MTS, KPK Dalami Dugaan Suap yang Diterima Rektor Unila Karomani

Kompas.com - 13/10/2022, 14:20 WIB
Syakirun Ni'am,
Novianti Setuningsih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengusut dugaan adanya titipan mahasiswa baru Universitas Lampung (Unila) yang diterima tanpa melewati proses seleksi.

Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri mengatakan, penyidik telah mendalami dugaan ini dalam pemeriksana terhadap seorang guru Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTSN) Tanjung Karang, Lampung, bernama Tugiyo.

Tugiyo diperiksa penyidik sebagai saksi dugaan suap penerimaan mahasiswa baru yang menjerat Rektor Unila Karomani di Gedung Merah Putih KPK, Rabu (12/10/2022).

“Didalami pengetahuannya antara lain terkait dugaan adanya titipan penerimaan mahasiswa baru tanpa melalui proses seleksi,” kata Ali Fikri dalam pesan tertulisnya kepada wartawan, Kamis (13/10/2022).

Baca juga: KPK Periksa Guru MTS Terkait Suap Rektor Nonaktif Unila Karomani

Menurut Ali, dugaan penitipan mahasiswa baru itu dilakukan melalui orang kepercayaan Karomani.

Diberitakan sebelumnya, Karomani diamankan KPK setelah terjaring operasi tangkap tangan (OTT) pada Agustus lalu.

Ia diduga menerima suap lebih dari Rp 5 miliar terkait penerimaan mahasiswa baru di Unila.

Sebagai rektor, Karomani diketahui bisa mengatur mekanisme Seleksi Mandiri Masuk Unila (Simanila).

Baca juga: KPK Duga Rektor Unila Bikin Aturan Luluskan Mahasiswa Baru Atas Restunya

Ia kemudian memerintahkan bawahannya untuk menyeleksi secara personal orangtua calon mahasiswa baru yang sanggup membayar tarif masuk Unila.

Besarannya berkisar antara Rp 60 hingga 350 juta. Biaya ini di luar pembayaran resmi yang ditentukan pihak kampus.

Dalam perkara ini, KPK menetapkan telah empat tersangka yakni, Karomani, Ketua Senat Unila Muhammad Basri, dan Wakil Rektor Bidang Akademik Heryandi sebagai penerima suap.

Kemudian, Andi Desfiandi dari pihak keluarga mahasiswa baru sebagai tersangka pemberi suap.

Baca juga: KPK Dalami Perintah Rektor Unila agar Seleksi Mahasiswa Baru Dilakukan Tertutup

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Nasional
Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Nasional
MK Jadwalkan Putusan 'Dismissal' Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

MK Jadwalkan Putusan "Dismissal" Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

Nasional
Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Nasional
Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Nasional
[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

Nasional
Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Nasional
Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Nasional
Menko Polhukam Harap Perpres 'Publisher Rights' Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Menko Polhukam Harap Perpres "Publisher Rights" Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Nasional
Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Nasional
Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Nasional
Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com