Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Bursa Panglima TNI, Pengamat Sebut Sebaiknya Jokowi Pilih dari Angkatan Laut

Kompas.com - 07/10/2022, 05:30 WIB
Aryo Putranto Saptohutomo

Editor

JAKARTA, KOMPAS.com - Sosok yang bakal menggantikan Jenderal Andika Perkasa untuk menduduki jabatan Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI) sampai saat ini masih belum diketahui.

Akan tetapi, Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana Yudo Margono digadang-gadang bakal menjadi kandidat kuat pengganti Andika yang masa jabatannya akan selesai pada akhir tahun ini.

Baca juga: Pergantian Panglima TNI, Pengamat Nilai Jokowi Tak Lihat Faktor Usia dan Masa Aktif

Masa jabatan Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa akan berakhir pada Desember 2022. Dia juga akan memasuki usia pensiun pada 21 Desember 2022, bertepatan dengan ulang tahunnya yang ke-58.

Menurut Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, usia pensiun paling tinggi 58 tahun bagi perwira dan 53 tahun bagi bintara dan tamtama.

Pengamat militer dan pertahanan, Connie Rahakundini Bakrie, berpendapat calon panglima TNI pengganti Jenderal Andika Perkasa seharusnya berasal dari TNI AL.

Selain itu, tradisi rotasi kepemimpinan di tubuh TNI yang bergantian dari ketiga matra juga harus terus dijaga.

Baca juga: Megawati Sebut Pertahanan Indonesia Maju Mundur, Jokowi Sudah Panggil Panglima TNI dan Kepala Staf

Connie mengatakan, jika pengganti Andika berasal dari TNI AL maka sama saja membantu mewujudkan janji Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menjadikan Indonesia sebagai negara poros maritim dunia.

“Kalau sekarang kita tarik kepada janji Presiden Jokowi di 2014 bahwa kita akan menjadi poros maritim dunia, itu kan artinya kita menjadi poros dirgantara dunia, kita menjadi poros permukaan dunia. Artinya harus mewujudkan bahwa panglima TNI kali ini harus dari angkatan laut,” kata Connie seperti dikutip dari program Kompas Petang di KOMPAS TV, Kamis (6/10/2022).

Baca juga: Soal Bursa Panglima TNI, Jenderal Andika: Presiden Pasti Mendadak

Connie mengatakan, angkatan laut bisa dijadikan sebagai patokan untuk mengukur kekuatan militer sebuah negara. Di sisi lain, Presiden Jokowi berjanji mewujudkan Indonesia sebagai poros maritim dunia.

“Kenapa dari angkatan laut, yaitu dari Laksamana Yudo Margono. Kalau kita bicara soal pertahanan, apalagi untuk mewujudkan poros negara maritim, pakailah dasarnya itu angkatan laut, dasar menghitung angkatan itu dari angkatan laut,” papar Connie.

Komandan Korps Marinir TNI AL Mayjen (Mar) Widodo Dwi Purwanto (kiri) dan Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana Yudo Margono (kanan) saat mendapuk Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa menjadi warga kehormatan Korps Marinir TNI AL di Pantai Todak, Singkep, Kepulauan Riau, Kamis (4/8/2022).(((Penerangan Korps Marinir TNI AL))) Komandan Korps Marinir TNI AL Mayjen (Mar) Widodo Dwi Purwanto (kiri) dan Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana Yudo Margono (kanan) saat mendapuk Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa menjadi warga kehormatan Korps Marinir TNI AL di Pantai Todak, Singkep, Kepulauan Riau, Kamis (4/8/2022).
“Dengan angkatan laut itu kita bisa tahu kapan kita bisa mencapai brown water navy atau wilayah kedaulatan, kapan kita harus mencapai green water navy atau wilayah kawasan, dan kapan kita mencapai blue water navy di wilayah samudra.”

Lebih lanjut, Connie sepakat dengan pernyataan Presiden Jokowi sebelumnya bahwa situasi geopolitik terus berubah.

Konflik antara Rusia dan Ukraina juga belum mereda. Dia khawatir dengan posisi Indonesia apabila terjadi perang di Taiwan. Inilah yang menurutnya yang akan menjadi tantangan panglima TNI ke depan.

Baca juga: Panglima TNI: Kekurangan Kendaraan Tempur Itu Banyak Sekali

“Saya perlu mengingatkan bahwa perang Rusia-Ukraina ini belum selesai, apalagi jika perang tersebut berpindah ke Taiwan atau Laut China Selatan. Ini yang mesti kita sadari dulu,” tegas Connie.

Maka dari itu, kata Connie, dengan potensi gangguan keamanan kawasan dan pertahanan ke depan maka panglima TNI selanjutnya akan menghadapi banyak persoalan dan membutuhkan kepiawaian dari seorang perwira tinggi angkatan laut.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Sinyal Kepemimpinan Lemah

Usul Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Sinyal Kepemimpinan Lemah

Nasional
Dubes Palestina Sindir Joe Biden yang Bersimpati Dekat Pemilu

Dubes Palestina Sindir Joe Biden yang Bersimpati Dekat Pemilu

Nasional
Di Hadapan Relawan, Ganjar: Politik Itu Ada Moral, Fatsun dan Etika

Di Hadapan Relawan, Ganjar: Politik Itu Ada Moral, Fatsun dan Etika

Nasional
Ide Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Tak Sejalan dengan Pemerintahan Efisien

Ide Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Tak Sejalan dengan Pemerintahan Efisien

Nasional
Chappy Hakim: Kita Belum Punya Konsep Besar Sistem Pertahanan Indonesia, Gimana Bicara Pengembangan Drone?

Chappy Hakim: Kita Belum Punya Konsep Besar Sistem Pertahanan Indonesia, Gimana Bicara Pengembangan Drone?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com