Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Musra II Relawan di Makassar, Jokowi Dicurigai Jadi Capres Paling Unggul Lagi

Kompas.com - 25/09/2022, 19:36 WIB
Adhyasta Dirgantara,
Jessi Carina

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat politik Hendri Satrio curiga nama Joko Widodo (Jokowi) akan kembali muncul sebagai nama calon presiden (capres) yang paling diharapkan rakyat di Musyawarah Rakyat (Musra) II, Makassar, Sulawesi Selatan, pada Minggu (2/10/2022) mendatang.

Diketahui, pada hasil Musra I di Bandung, Jawa Barat, pada akhir Agustus 2022, Jokowi menjadi capres harapan rakyat yang paling unggul.

"Marilah kita clear-kan, to be honest, to the point lah. Sudah, Musyawarah Rakyat ini adalah musyawarah relawan Jokowi yang ingin Jokowi lagi," ujar Hendri dalam acara diskusi Total Politik di kawasan Jakarta Selatan, Minggu (25/9/2022).

Baca juga: Relawan Gelar Musra II Awal Oktober, Akankah Jokowi Kembali Hadir?

Hendri menyebut masih ada relawan Jokowi lain yang juga ingin mendapat jabatan sebagai wakil menteri.

Menurutnya, saat ini sudah ada satu relawan Jokowi yang menjadi wakil menteri. Sehingga, jika Jokowi menjadi Presiden tiga periode, maka relawannya itu akan mendapat posisi strategis lagi.

"Jadi Musyawarah Rakyat ini bukan lagi mencari pemimpin. Ini sudah pasti hasilnya ujungnya Jokowi. Enggak mungkin hasilnya orang lain. Pasti Jokowi. Enggak mungkin kemudian tiba-tiba hasilnya Anies Baswedan atau Puan Maharani," tuturnya.

Sehingga, kata Hendri, apabila pada hasil Musra II di Makassar nanti nama yang keluar sebagai capres yang paling diharapkan rakyat adalah Jusuf Kalla, maka Musra akan berhenti dan tidak dilanjutkan lagi lantaran bukan nama Jokowi yang keluar.

Dalam kesempatan yang sama, anggota DPR RI Fraksi Demokrat Irwan Fecho mengaku sudah curiga dengan Musra sejak pertama kali didirikan.

Baca juga: Jokowi Capres Paling Diharapkan di Musra, Panitia: Itu Baru di Jabar

Pasalnya, Musra diprakarsai oleh para relawan Jokowi.

"Musra kami pikir mau ada ke-2, ke-3, kami positive thinking kita akan dukung selama itu menguatkan demokrasi. Jadi kalau Musra ini makin ke sana menguatkan demokrasi, tentu ini baik. Apalagi kita ada pesta rakyat di 2024," kata Irwan.

"Tapi kemudian kalau ada arah Musra itu untuk konsolidasi 3 periode, tentu kita akan menolak. Karena sejak awal kita katakan periode 3 kekuasan tentu melanggar konstitusi," sambungnya.

Irwan menekankan durasi kekuasaan memimpin negara harus dikuasai, hanya sebanyak dua periode.

Dengan demikian, seharusnya masa tugas Jokowi sebagai Presiden akan berakhir di tahun 2024 nanti.

Menanggapi kecurigaan-kecurigaan tersebut, Ketua Panitia Nasional Musra Panel Barus menekankan bahwa hasil Musra I di Bandung adalah murni suara rakyat di Jawa Barat.

Baca juga: Jokowi Jadi Capres Paling Diinginkan di Musra, Demokrat: Skenario Wacana 3 Periode

Dia tidak bisa menjamin apakah nama Jokowi tidak dimunculkan di Musra II.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Polisi 4 Negara Kerjasama Demi Tangkap Gembong Narkoba Fredy Pratama

Polisi 4 Negara Kerjasama Demi Tangkap Gembong Narkoba Fredy Pratama

Nasional
Soal Peluang Duetkan Anies-Ahok, PDI-P: Masih Kami Cermati

Soal Peluang Duetkan Anies-Ahok, PDI-P: Masih Kami Cermati

Nasional
KPK Kembali Panggil Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor, Singgung Jemput Paksa

KPK Kembali Panggil Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor, Singgung Jemput Paksa

Nasional
Hamas Minta JK Turut Serta dalam Upaya Damai di Palestina

Hamas Minta JK Turut Serta dalam Upaya Damai di Palestina

Nasional
KPU Pertanyakan Klaim PPP Kehilangan 5.000 Suara di Sulsel

KPU Pertanyakan Klaim PPP Kehilangan 5.000 Suara di Sulsel

Nasional
KPU Bantah Dalil Sengketa Irman Gusman yang Ngotot Maju DPD

KPU Bantah Dalil Sengketa Irman Gusman yang Ngotot Maju DPD

Nasional
Kontak Senjata hingga Penyanderaan Pesawat, Rintangan Pemilu 2024 di Papua Tengah Terungkap di MK

Kontak Senjata hingga Penyanderaan Pesawat, Rintangan Pemilu 2024 di Papua Tengah Terungkap di MK

Nasional
Jaksa KPK Sebut Dana Rp 850 Juta dari SYL ke Nasdem untuk Keperluan Bacaleg

Jaksa KPK Sebut Dana Rp 850 Juta dari SYL ke Nasdem untuk Keperluan Bacaleg

Nasional
Nostalgia Ikut Pilpres 2024, Mahfud: Kenangan Indah

Nostalgia Ikut Pilpres 2024, Mahfud: Kenangan Indah

Nasional
Gibran Beri Sinyal Kabinet Bakal Banyak Diisi Kalangan Profesional

Gibran Beri Sinyal Kabinet Bakal Banyak Diisi Kalangan Profesional

Nasional
Menag Bertolak ke Saudi, Cek Persiapan Akhir Layanan Jemaah Haji

Menag Bertolak ke Saudi, Cek Persiapan Akhir Layanan Jemaah Haji

Nasional
Ide 'Presidential Club' Prabowo: Disambut Hangat Jokowi dan SBY, Dipertanyakan oleh PDI-P

Ide "Presidential Club" Prabowo: Disambut Hangat Jokowi dan SBY, Dipertanyakan oleh PDI-P

Nasional
Ganjar Pilih Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Hampir Dipastikan Berada di Luar Pemerintahan Prabowo

Ganjar Pilih Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Hampir Dipastikan Berada di Luar Pemerintahan Prabowo

Nasional
Jemaah Haji Kedapatan Pakai Visa Non Haji, Kemenag Sebut 10 Tahun Tak Boleh Masuk Arab Saudi

Jemaah Haji Kedapatan Pakai Visa Non Haji, Kemenag Sebut 10 Tahun Tak Boleh Masuk Arab Saudi

Nasional
BNPB Tambah 2 Helikopter untuk Distribusi Logistik dan Evakuasi Korban Longsor di Sulsel

BNPB Tambah 2 Helikopter untuk Distribusi Logistik dan Evakuasi Korban Longsor di Sulsel

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com