Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi Jadi Capres Paling Diinginkan di Musra, Demokrat: Skenario Wacana 3 Periode

Kompas.com - 01/09/2022, 23:01 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Demokrat menilai, munculnya nama Presiden Joko Widodo sebagai capres yang diharapkan masyarakat saat Musyawarah Masyarakat (Musra) merupakan bagian dari wacana masa jabatan tiga periode.

Deputi Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Demokrat, Kamhar Lakumani mengatakan, kemunculan nama Jokowi dalam kegiatan yang diselenggaran relawannya itu merupakan bagian dari operasi politik yang mendesepsi publik.

"Skenario (tiga periode) ini terus hidup dan dijalankan," kata Kamhar dalam keterangannya, Kamis (1/9/2022).

Baca juga: Peta Jalan Jokowi Mengusung Capres Pengganti...

Ia menduga bahwa operasi politik itu justru dijalankan oleh para elite politik yang berada di sekitar lingkar kekuasaan Jokowi.

"Jelas terekam dan tersimpan dalam memori publik sejak mula-mula wacana ini berhembus dari orang-orang dekat Pak Jokowi," ucap dia.

Salah satu lingkar kekuasaan yang dicurigai terlibat yakni Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan.

Diketahui, Luhut sempat terseret dalam kegaduhan isu presiden tiga periode ketika beberapa kepala desa maupun tokoh daerah menyampaikan wacana tersebut kepadanya.

Baca juga: Hasil Musra Catat Dukungan ke Prabowo dan Sandiaga Beda Tipis, Panitia: Itu Suara Rakyat Jabar, Bukan Suara Relawan

Luhut juga pernah menyampaikan perihal penundaan Pemilu 2024.

"(Ini) menimbulkan perlawanan keras dari rakyat dan elemen civil society termasuk aksi demonstrasi mahasiswa di seluruh Indonesia yang turun ke jalan menolak perpanjangan masa jabatan atau penambahan periodesasi presiden pada bulan April lalu," tutur Kamhar.

Kamhar mengingatkan, mayoritas publik justru tak menyetujui atau mendukung wacana tersebut.

Dia mencontohkan, hasil survei SMRC pada April 2022 juga menunjukkan 73 persen rakyat menolak perubahan masa jabatan presiden dan hanya 5 persen populasi yang setuju.

"Jadi sebaiknya kelompok relawan membuang jauh-jauh keinginan perpanjangan masa jabatan presiden ini," katanya.

Baca juga: Nama RK Unggul di Musra Jawa Barat, Pengamat: Karena Tuan Rumah

Kamhar melanjutkan, wacana tersebut tidak hanya bertentangan dengan aspirasi rakyat, tetapi bentuk nyata pengkhianatan amanat reformasi. Ia berharap, Jokowi merespons wacana itu dengan cara tegas menolaknya.

"Ini berbahaya jika terus dibiarkan, apalagi bagi Pak Jokowi yang terus memelihara pemikiran seperti ini," sambung Kamhar.

Terakhir, kepada relawan, Kamhar menilai semestinya mereka menagih Jokowi menunaikan dan menuntaskan janji-janji politiknya yang hingga kini tak kunjung dipenuhi.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Sejarah Hari Bhakti Pemasyarakatan 27 April

Sejarah Hari Bhakti Pemasyarakatan 27 April

Nasional
Tanggal 26 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 26 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Golkar Ungkap Faktor Keadilan Jadi Rumusan Prabowo Bentuk Komposisi Kabinet

Golkar Ungkap Faktor Keadilan Jadi Rumusan Prabowo Bentuk Komposisi Kabinet

Nasional
Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

Nasional
Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

Nasional
PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

Nasional
Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

Nasional
Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

Nasional
Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

Nasional
PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

Nasional
Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

Nasional
Prabowo: Kami Berhasil di MK, Sekarang Saatnya Kita Bersatu Kembali

Prabowo: Kami Berhasil di MK, Sekarang Saatnya Kita Bersatu Kembali

Nasional
Kepala BNPT: Waspada Perkembangan Ideologi di Bawah Permukaan

Kepala BNPT: Waspada Perkembangan Ideologi di Bawah Permukaan

Nasional
KPK Dalami 2 LHKPN yang Laporkan Kepemilikan Aset Kripto, Nilainya Miliaran Rupiah

KPK Dalami 2 LHKPN yang Laporkan Kepemilikan Aset Kripto, Nilainya Miliaran Rupiah

Nasional
Pertamina dan Polri Jalin Kerja Sama dalam Publikasi untuk Edukasi Masyarakat

Pertamina dan Polri Jalin Kerja Sama dalam Publikasi untuk Edukasi Masyarakat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com