Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PDI-P Kian Condong ke Puan untuk Capres, Ganjar Dinilai Berpotensi Manuver ke Partai Lain

Kompas.com - 22/09/2022, 18:14 WIB
Fitria Chusna Farisa

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat politik dari Universitas Al Azhar Indonesia, Ujang Komarudin, berpendapat, tak menutup kemungkinan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo bermanuver ke partai lain untuk Pemilu Presiden (Pilpres) 2024.

Pasalnya, PDI Perjuangan, partai yang kini menaungi Ganjar, semakin terlihat condong ke Puan Maharani.

Sebaliknya, Ganjar dinilai kian terpinggirkan dari radar pencapresan partainya sendiri.

"Dengan situasi seperti saat ini, suka tidak suka, senang tidak senang, maka celah Pak Ganjar adalah harus berangkat dari partai lain," kata Ujang kepada Kompas.com, Kamis (22/9/2022).

Baca juga: Survei Charta Politika: Elektabilitas Ganjar Tertinggi, Disusul Prabowo dan Anies

Menurut Ujang, tidak berpihaknya PDI-P terhadap Ganjar sudah terlihat sejak lama. Misalnya, Ganjar kerap tidak diundang di acara PDI-P yang digelar di wilayahnya sendiri di Semarang, Jawa Tengah.

Tak hanya itu, beberapa elite partai banteng juga pernah terang-terangan menyentil Ganjar, menyebutnya sebagai sosok yang kelewat ambisius untuk maju sebagai capres.

Jika ke depan dukungan PDI-P semakin jauh dari Ganjar dan terlihat berat ke Puan, Ujang menyebut, Gubernur Jawa Tengah itu sangat mungkin melirik partai lain.

Apalagi, beberapa parpol terang-terangan memasukkan nama Ganjar dalam radar capres mereka, seperti Nasdem dan Partai Amanat Nasional (PAN).

Ujang yakin, dengan elektabilitas yang besar, politisi PDI-P itu lebih leluasa untuk mendapat dukungan pencapresan dari partai lain.

"Bukan tidak mungkin Ganjar akan koordinasi atau kompromi dengan Presiden Jokowi, kira-kira partai mana yang bisa memberikan jalan untuk Ganjar bisa menjadi capres," ujarnya.

Baca juga: Saingi Dewan Kolonel Puan, Dewan Kopral untuk Ganjar Pranowo Segera Dibentuk

Menurut Ujang, sangat berisiko bagi PDI-P mengusung Puan Maharani sebagai capres. Sebab, elektabilitas Ketua DPP PDI-P itu masih sangat rendah.

Apalagi, jika kelak Ganjar maju sebagai calon presiden pesaing Puan. Bukan tidak mungkin PDI-P gigit jari karena kalah dalam kontestasi.

Namun demikian, Ujang berpendapat, segala risiko itu telah diperhitungkan oleh partai banteng.

"Prinsipnya bisa jadi bagi PDI-P untuk mendukung Puan itu menang ya menang bersama, kalah ya kalah bersama," ucapnya.

Lagi pula, lanjut Ujang, selama gong pencalonan presiden belum ditabuh, PDI-P akan terus berupaya meningkatkan elektabilitas Puan. Misalnya, melalui Dewan Kolonel yang baru-baru ini dibentuk.

Halaman:


Terkini Lainnya

Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Nasional
SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

Nasional
DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

Nasional
Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

Nasional
KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait 'Food Estate' Ke Kementan

KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait "Food Estate" Ke Kementan

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Sewa 'Private Jet' SYL Rp 1 Miliar

Pejabat Kementan Tanggung Sewa "Private Jet" SYL Rp 1 Miliar

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Nasional
Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Nasional
MK Jadwalkan Putusan 'Dismissal' Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

MK Jadwalkan Putusan "Dismissal" Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

Nasional
Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Nasional
Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Nasional
[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

Nasional
Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com