Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PDI-P Kian Condong ke Puan untuk Capres, Ganjar Dinilai Berpotensi Manuver ke Partai Lain

Kompas.com - 22/09/2022, 18:14 WIB
Fitria Chusna Farisa

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat politik dari Universitas Al Azhar Indonesia, Ujang Komarudin, berpendapat, tak menutup kemungkinan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo bermanuver ke partai lain untuk Pemilu Presiden (Pilpres) 2024.

Pasalnya, PDI Perjuangan, partai yang kini menaungi Ganjar, semakin terlihat condong ke Puan Maharani.

Sebaliknya, Ganjar dinilai kian terpinggirkan dari radar pencapresan partainya sendiri.

"Dengan situasi seperti saat ini, suka tidak suka, senang tidak senang, maka celah Pak Ganjar adalah harus berangkat dari partai lain," kata Ujang kepada Kompas.com, Kamis (22/9/2022).

Baca juga: Survei Charta Politika: Elektabilitas Ganjar Tertinggi, Disusul Prabowo dan Anies

Menurut Ujang, tidak berpihaknya PDI-P terhadap Ganjar sudah terlihat sejak lama. Misalnya, Ganjar kerap tidak diundang di acara PDI-P yang digelar di wilayahnya sendiri di Semarang, Jawa Tengah.

Tak hanya itu, beberapa elite partai banteng juga pernah terang-terangan menyentil Ganjar, menyebutnya sebagai sosok yang kelewat ambisius untuk maju sebagai capres.

Jika ke depan dukungan PDI-P semakin jauh dari Ganjar dan terlihat berat ke Puan, Ujang menyebut, Gubernur Jawa Tengah itu sangat mungkin melirik partai lain.

Apalagi, beberapa parpol terang-terangan memasukkan nama Ganjar dalam radar capres mereka, seperti Nasdem dan Partai Amanat Nasional (PAN).

Ujang yakin, dengan elektabilitas yang besar, politisi PDI-P itu lebih leluasa untuk mendapat dukungan pencapresan dari partai lain.

"Bukan tidak mungkin Ganjar akan koordinasi atau kompromi dengan Presiden Jokowi, kira-kira partai mana yang bisa memberikan jalan untuk Ganjar bisa menjadi capres," ujarnya.

Baca juga: Saingi Dewan Kolonel Puan, Dewan Kopral untuk Ganjar Pranowo Segera Dibentuk

Menurut Ujang, sangat berisiko bagi PDI-P mengusung Puan Maharani sebagai capres. Sebab, elektabilitas Ketua DPP PDI-P itu masih sangat rendah.

Apalagi, jika kelak Ganjar maju sebagai calon presiden pesaing Puan. Bukan tidak mungkin PDI-P gigit jari karena kalah dalam kontestasi.

Namun demikian, Ujang berpendapat, segala risiko itu telah diperhitungkan oleh partai banteng.

"Prinsipnya bisa jadi bagi PDI-P untuk mendukung Puan itu menang ya menang bersama, kalah ya kalah bersama," ucapnya.

Lagi pula, lanjut Ujang, selama gong pencalonan presiden belum ditabuh, PDI-P akan terus berupaya meningkatkan elektabilitas Puan. Misalnya, melalui Dewan Kolonel yang baru-baru ini dibentuk.

Sejak beberapa bulan lalu, Puan juga telah ditunjuk Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri untuk memimpin silaturahmi partainya dengan partai-partai politik lain.

"Walaupun elektabilitas Puan masih di bawah, kelihatannya akan tetap dipaksakan untuk bisa menjadi capres dari PDI-P," kata Ujang.

Adapun sinyal keberpihakan PDI-P terhadap Puan dalam pencapresan 2024 salah satunya terlihat dari pembentukan Dewan Kolonel oleh sejumlah kader.

Bak putri raja, langkah Puan menuju pintu pilpres dikawal "prajurit" hingga "jenderal" Dewan Kolonel yang terdiri dari 12 orang.

Baca juga: Karpet Merah Pencapresan Puan Maharani dan Risiko PDI-P Paksakan Diri...

Kelompok itu diinisiasi oleh kader PDI-P Johan Budi sekitar 2-3 bulan lalu. Anggotanya, kader PDI-P lainnya seperti Utut Adianto, Bambang Wuryanto, Hendrawan Supratikno, hingga Masinton Pasaribu.

Pembentukan Dewan Kolonel ini telah direstui oleh Puan sendiri. Dewan ini membawa misi meningkatkan elektabilitas Puan di seluruh daerah pemilihan hingga mengantarkan Ketua DPR RI itu ke gerbang pencapresan.

"Kalau bahasanya Pacul (Bambang Wuryanto) kan bagaimana mewangikan Mbak Puan di dapil kita masing-masing," kata anggota Fraksi PDI-P Trimedya Panjaitan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (20/9/2022).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

MK Jadwalkan Putusan 'Dismissal' Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

MK Jadwalkan Putusan "Dismissal" Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

Nasional
Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Nasional
Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Nasional
[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

Nasional
Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Nasional
Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Nasional
Menko Polhukam Harap Perpres 'Publisher Rights' Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Menko Polhukam Harap Perpres "Publisher Rights" Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Nasional
Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Nasional
Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Nasional
Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Nasional
Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Nasional
KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com