Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Moeldoko Sebut Kenaikan Harga BBM Sudah Dikalkulasi Pemerintah dengan Matang

Kompas.com - 15/09/2022, 15:10 WIB
Ardito Ramadhan,
Bagus Santosa

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menegaskan, keputusan pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) didasari oleh kalkulasi matang demi mengantisipasi dampak krisis global.

Moeldoko menyatakan, Presiden Joko Widodo selalu berpikir untuk kepentingan masyarakat yang lebih besar sehingga pemerintah kini fokus untuk menyalurkan subsidi tepat sasaran.

"Isu memang akan selalu berkembang. Mengelola isu negara itu sudah biasa. Pertanyaannya, apakah kebijakan itu sudah dikalkulasi? Sudah pasti. Presiden selalu berpikir untuk kepentingan masyarakat yang lebih besar," kata Moeldoko dalam siaran pers, Kamis (15/9/2022).

Baca juga: Moeldoko Klaim Penggunaan Kendaraan Listrik Bisa Hemat Devisa hingga Rp 2.000 Triliun

Menurut Moeldoko, pemerintah saat ini sedang membuat keseimbangan baru akibat beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang sangat berat.

Sebab, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), lebih dari 70 persen subsidi BBM selama ini justru dinikmati oleh masyarakat mampu, yakni pemilik mobil pribadi.

Mantan Panglima TNI ini pun menegaskan bahwa Jokowi selalu mendengarkan pendapat dan kritik masyarakat, serta mempertimbangkan secara matang sebelum menentukan kebijakan menaikkan harga BBM.

"Arah pemerintah sangat jelas, yakni agar subsidi tepat sasaran. Yang perlu dipahami adalah seharusnya kita, masyarakat, ikut membantu pemerintah untuk agar subsidi ini tepat sasaran ke masyarakat miskin dan membutuhkan,” kata dia.

Moeldoko juga mengingatkan, Indonesia turut terimbas oleh situasi global yang sedang tidak baik-baik saja.

Akan tetapi, ia menyebut pemerintah sudah menyiapkan peta jalan pengembangan ekosistem alternatif di bidang kendaraan listrik.

Baca juga: Demo Tolak Kenaikan Harga BBM, Mahasiswa Minta Bertemu Presiden Jokowi

Menurut dia, kebijakan ini tidak hanya menjadi bagian dari transisi energi baru terbarukan, tetapi juga mampu mengurangi konsumsi BBM.

"Kita perlu berhemat, tidak boros menggunakan BBM. Apalagi kalau sudah mampu beli motor atau mobil listrik, kenapa tidak? Itu membawa dampak yang baik bagi Indonesia ke depan," kata Moeldoko.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Nasional
Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Nasional
[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

Nasional
Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Nasional
Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Nasional
Menko Polhukam Harap Perpres 'Publisher Rights' Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Menko Polhukam Harap Perpres "Publisher Rights" Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Nasional
Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Nasional
Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Nasional
Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Nasional
Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Nasional
KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

Nasional
Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com