Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Litbang "Kompas": 63,4 Persen Responden Khawatir Tarif BBM Naik Pengaruhi Harga Kebutuhan Pokok

Kompas.com - 12/09/2022, 09:41 WIB
Tatang Guritno,
Sabrina Asril

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Jajak pendapat Litbang Kompas menunjukkan bahwa mayoritas publik khawatir kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bakal berdampak pada kenaikan harga bahan kebutuhan pokok.

Berdasarkan survei yang berlangsung pada 6-9 September 2022, sebanyak 63,4 persen responden khawatir harga kebutuhan pokok bakal naik imbas kenaikan BBM.

Para responden pun menyatakan bakal berhemat pasca-kenaikan harga BBM. Hasil jajak pendapat menunjukkan, 22,5 persen responden memutuskan akan sangat berhemat dan 37,3 persen menyebutkan bakal berhemat.

Baca juga: Ada Demo Tolak Kenaikan Harga BBM, Jalan di Sekitar Istana Negara Ditutup Total Pukul 10.00 WIB

“Bisa dibayangkan jika banyak masyarakat menahan konsumsi, hal itu tentu akan memengaruhi perputaran ekonomi,” tutur peneliti Litbang Kompas, Rangga Eka Sakti, dikutip dari Kompas.id, Senin (12/9/2022).

Di sisi lain, kekhawatiran responden soal kenaikan harga BBM berkutat pada meningkatnya kemiskinan hingga konflik antarmasyarakat.

Baca juga: Harga BBM Resmi Naik Hari Ini, Jokowi: Ini Pilihan Terakhir Pemerintah

Sebanyak 10,6 persen responden takut kenaikan harga BBM akan menyebabkan kian bertambahnya masyarakat miskin.

Litbang Kompas mensurvei soal kenaikan harga BBM yang ditetapkan pemerintah mulai berlaku 3 September 2022.Litbang KOMPAS Litbang Kompas mensurvei soal kenaikan harga BBM yang ditetapkan pemerintah mulai berlaku 3 September 2022.

Kemudian, 8,1 persen responden melihat kenaikan harga BBM bakal berdampak pada naiknya tingkat kriminalitas.

Lalu, 6,8 persen responden khawatir UMKM bakal gulung tikar, 5,1 persen responden takut kenaikan harga BBM bakal menyebabkan kenaikan harga transportasi publik.

Terakhir, 4,9 persen responden takut ada konflik yang terjadi karena kelangkaan BBM di pasar.

Survei ini melibatkan 504 responden dari 34 provinsi di Tanah Air dengan metode wawancara.

Sampel ditentukan secara acak dari panel Litbang Kompas sesuai proporsi jumlah penduduk di tiap provinsi.

Menggunakan metode tersebut, tingkat kepercayaan survei mencapai 95 persen dan margin of error lebih kurang 4,37 persen.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Nasional
Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Nasional
JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin 'Merampok'

JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin "Merampok"

Nasional
Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Nasional
Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Nasional
Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Nasional
Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Nasional
BKKBN Minta Bocah 7 Tahun Sudah Tunangan Tak Dianggap Biasa

BKKBN Minta Bocah 7 Tahun Sudah Tunangan Tak Dianggap Biasa

Nasional
Terungkap di Sidang, Biaya Ultah Cucu SYL Di-“reimburse” ke Kementan

Terungkap di Sidang, Biaya Ultah Cucu SYL Di-“reimburse” ke Kementan

Nasional
Tanggapi Jokowi, Djarot PDI-P: Konstitusi Dilanggar dan Direkayasa, Kekaderannya Patut Diragukan

Tanggapi Jokowi, Djarot PDI-P: Konstitusi Dilanggar dan Direkayasa, Kekaderannya Patut Diragukan

Nasional
Polri Akan Gelar Operasi Puri Agung 2024, Kawal World Water Forum Ke-10 di Bali

Polri Akan Gelar Operasi Puri Agung 2024, Kawal World Water Forum Ke-10 di Bali

Nasional
Prabowo Guncangkan Badan Surya Paloh, Sama seperti Anies Kemarin

Prabowo Guncangkan Badan Surya Paloh, Sama seperti Anies Kemarin

Nasional
Kasus Dana PEN, Eks Bupati Muna Divonis 3 Tahun Bui

Kasus Dana PEN, Eks Bupati Muna Divonis 3 Tahun Bui

Nasional
Surya Paloh Bakal Bertemu Prabowo Sore Ini, Nasdem Belum Ambil Keputusan

Surya Paloh Bakal Bertemu Prabowo Sore Ini, Nasdem Belum Ambil Keputusan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com