Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Isu Renggangnya Hubungan Panglima TNI-KSAD, Politikus di Senayan Jangan Perkeruh Situasi

Kompas.com - 09/09/2022, 06:45 WIB
Achmad Nasrudin Yahya,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Para politikus di Senayan diharapkan tidak memperkeruh situasi atas isu renggangnya hubungan antara Panglima TNI Jenderal TNI Andika Perkasa dan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Dudung Abdurachman.

Friksi antarmatra maupun faksi di institusi militer dinilai cukup mafhum terjadi, termasuk di Indonesia. Namun, sebaiknya kondisi seperti ini dapat segera diselesaikan lantaran soliditas dan profesionalitas TNI menjadi pertaruhannya.

Anggota Komisi I DPR Effendi Simbolon sebelumnya meminta agar Presiden Joko Widodo turun tangan menengahi ketidakharmonisan hubungan antara Andika dan Dudung.

Baca juga: Panglima Tak Tampak di Acara Komcad, KSAD: Saya sudah SMS-an

"Harus (Jokowi turun tangan). Jangan sampai orang berpikir bahwa, ini dalam tanda petik ya. Karena ini berlangsung sudah cukup lama," ucap Effendi di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (8/9/2022).

Isu ketidakharmonisan hubungan Andika dan Dudung sebelumnya diungkapkan juga oleh Effendi saat Komisi I menggelar rapat mengenai anggaran dengan Kementerian Pertahanan dan TNI, Senin (5/9/2022). Hal itu berawal ketika Effendi tak melihat Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dan Dudung hadir saat rapat.

Pada saat yang sama, Panglima beserta dua pucuk pimpinan matra laut dan matra udara hadir rapat. Sementara Dudung diwakili oleh Wakil KSAD Letjen TNI Agus Subiyanto.

Baca juga: Effendi PDI-P Nilai Jokowi Perlu Turun Tangan soal Konflik Panglima-KSAD

Ketika itu, Effendi menyebutkan bahwa sudah rahasia umum di mana ada Panglima TNI di suatu lokasi, maka tidak ada KSAD di tempat yang sama. 

Namun, Panglima secara tegas membantah hal tersebut. Menurut Andika, dirinya tidak memiliki persoalan dengan Dudung. Kalaupun terjadi perbedaan pendapat antarpasukan, menurut Andika, dirinya mengembalikan lagi persoalan perbedaan itu kepada aturan yang berlaku.

Hal yang sama pun turut ditegaskan Dudung. Menurutnya, ketidakhadiran dirinya pada saat rapat anggaran awal pekan ini lantaran mendapatkan perintah dari Panglima untuk mengecek kesiapan pasukan yang hendak bertolak ke Papua.

Baca juga: Hubungan Panglima TNI Andika dan KSAD Dudung Disebut Tak Harmonis, Pangdam Jaya: Cuma Isu yang Dikembangkan

Dudung bahkan menegaskan TNI solid meski tak jarang terjadi perbedaan pendapat antara atasan dengan bawahan. Selain itu, ia menyebut pihak-pihak yang menyuarakan isu tersebut justru ingin memperkeruh situasi, dan mengganggu kesatuan dan persatuan bangsa Indonesia.

"Wah itu kan orang-orang yang harus kita waspadai, ancaman-ancaman internal yang suka menganggu persatuan dan kesatuan bangsa yang model-model begitu itu," kata Dudung di Markas Besar Angkatan Darat (Mabesad), Jakarta, Rabu (7/9/2022).

Namun sehari berselang, ketika kegiatan pengukuhan 2.974 anggota Komponen Cadangan (Komcad) di Pusat Pendidikan dan Latihan Pasukan Khusus (Pusdiklatpassus) Kopassus, Bandung, Jawa Barat, Kamis (8/9/2022), giliran Andika tak menghadiri kegiatan tersebut.

Baca juga: Tepis Isu Panglima Andika dan KSAD Dudung Tak Harmonis, Pangdam Jaya: Tak Ada Masalah, Buktinya Saya Bisa Kerja Normal

Padahal, kegiatan itu turut dihadiri Wakil Presiden Ma'ruf Amin, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, KSAD, KSAU Marsekal TNI Fadjar Prasetyo dan KSAL Laksamana TNI Yudo Margono.

Dudung menyatakan bahwa ketidakhadiran Panglima lantaran tengah disibukkan untuk persiapan kegiatan di luar negeri. 

"Beliau ada kesibukan kan mau ke luar negeri, saya belum sempat. Tapi saya sudah SMS-an enggak ada masalah, enggak ada yang dipermasalahkan," kata KSAD.

Halaman Berikutnya
Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Nasional
Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Nasional
Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Nasional
Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Nasional
Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Nasional
Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Nasional
Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Nasional
PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

Nasional
Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan 'Nasib' Cak Imin ke Depan

Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan "Nasib" Cak Imin ke Depan

Nasional
Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Nasional
Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Nasional
Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com