Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Cerita Jokowi Sempat Semedi Saat Menteri dan Publik Minta "Lockdown" karena Covid-19

Kompas.com - 07/09/2022, 11:42 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Bagus Santosa

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo mengatakan, dirinya sempat melakukan semedi ketika 80 persen anggota Kabinet Indonesia Maju meminta lockdown dilakukan sebagai antisipasi meluasnya penularan Covid-19.

Tak hanya para menteri, masyarakat juga menyerukan agar pemerintah segera melakukan lockdown.

Baca juga: Luhut: Covid-19 Masih Terkendali, Kita Belum Akan Lakukan Lockdown

Sementara itu, sebanyak 70 persen negara di dunia juga telah melakukan lockdown.

"Di kabinet sendiri 80 persen (meminta lockdown). Survei juga, rakyat minta, lebih 80 persen meminta lockdown, tapi saat itu saya semedi," ujar Jokowi saat memberikan sambutan pada acara Sarasehan 100 Ekonom Indonesia yang disiarkan secara daring pada Rabu (7/9/2022).

"Saya endapkan betul apakah kita harus melakukan itu? Jawaban saat itu, tidak usah," lanjutnya.

Presiden lantas menyampaikan alasannya mengapa memilih tidak menerapkan kebijakan lockdown.

Dia memperkirakan, perekonomian Indonesia akan sangat terganggu jika kebijakan itu diterapkan. Sehingga dia tak mau kondisi tersebut terjadi.

Kepala negara menyampaikan kalkulasi bahwa jika lockdown dilakukan, maka perekonomian Tanah Air bisa mengalami minus 17 persen.

Sehingga, Jokowi mengaku bersyukur saat tidak memilih kebijakan lockdown.

"Dan ternyata betul, saya tidak bisa terbayang kalau kita lockdown," tegasnya.

Sebelumnya, Presiden Jokowi pernah mengungkapkan salah satu keuntungan dari tidak pernah melakukan lockdown selama pandemi Covid-19.

Menurutnya, pilihan kebijakan tersebut membuat perekonomian Indonesia terus bergerak.

"Perekonomian di Tanah Air sepanjang tahun 2020-2021 terus bergerak. Salah satunya karena kita tidak pernah lockdown. Dan ini mempermudah untuk akselerasi perekonomian di tahun 2022," ujar Jokowi saat menyampaikan sambutan pada CNBC Economic Outlook 2022 secara virtual dari Istana Kepresidenan Bogor pada 22 Februari 2022.

Baca juga: Lockdown China Bikin Harga Minyak Dunia Anjlok 6 Persen, Kini di Kisaran 105 Dollar AS

Kebijakan ini seiring dengan keberhasilan Indonesia menangani pandemi yang terbukti dari kemampuan Indonesia yang cukup dapat mengendalikan penyebaran Covid-19.

Menurut Jokowi, keberhasilan menjaga perekonomian dan mengendalikan pandemi ini menjadi salah satu fondasi yang baik bagi Indonesia saat mengawali 2022.

Fondasi kedua, Indonesia telah memulai reformasi struktural yakni dengan diterbitkannya UU Cipta Kerja dan dilakukannya penyederhanaan birokrasi untuk investasi.

Baca juga: 33 Kota di China Kembali Terapkan Lockdown Covid-19, 65 Juta Penduduk Terdampak

Sebagaimana diketahui, pemerintah tidak pernah melakukan lockdown sejak awal pandemi hingga saat ini.

Kebijakan yang dipilih pemerintah untuk mengendalikan penyebaran Covid-19 pun beragam. Antara lain pembatasan sosial berskala besar (PSBB), penggunaan aplikasi PeduliLindungi hingga pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) dengan level.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Rayakan Ulang Tahun Ke 55, Anies Gelar 'Open House'

Rayakan Ulang Tahun Ke 55, Anies Gelar "Open House"

Nasional
KSAU Tinjau Kesiapan Pengoperasian Jet Tempur Rafale di Lanud Supadio Pontianak

KSAU Tinjau Kesiapan Pengoperasian Jet Tempur Rafale di Lanud Supadio Pontianak

Nasional
Jokowi: Alat Komunikasi Kita Didominasi Impor, Sebabkan Defisit Perdagangan Rp 30 Triliun

Jokowi: Alat Komunikasi Kita Didominasi Impor, Sebabkan Defisit Perdagangan Rp 30 Triliun

Nasional
Wapres Ma’ruf Amin Minta Penyaluran Dana CSR Desa Diperhatikan agar Tepat Sasaran

Wapres Ma’ruf Amin Minta Penyaluran Dana CSR Desa Diperhatikan agar Tepat Sasaran

Nasional
Hakim MK Tegur KPU karena Renvoi Tak Tertib dalam Sengketa Pileg

Hakim MK Tegur KPU karena Renvoi Tak Tertib dalam Sengketa Pileg

Nasional
Soal Silaturahmi Kebangsaan dengan Presiden dan Wapres Terdahulu, Bamsoet: Tinggal Tunggu Jawaban

Soal Silaturahmi Kebangsaan dengan Presiden dan Wapres Terdahulu, Bamsoet: Tinggal Tunggu Jawaban

Nasional
Hormati Ganjar, Waketum Gerindra: Sikap Oposisi Bukan Pilihan yang Salah

Hormati Ganjar, Waketum Gerindra: Sikap Oposisi Bukan Pilihan yang Salah

Nasional
Ganjar Pilih di Luar Pemerintahan, Bamsoet: Boleh, tapi Kita Bekerja Gotong Royong

Ganjar Pilih di Luar Pemerintahan, Bamsoet: Boleh, tapi Kita Bekerja Gotong Royong

Nasional
Hanya Ada 2 'Supplier' Indonesia yang Pasok Perangkat untuk Apple, Jokowi: Memprihatinkan

Hanya Ada 2 "Supplier" Indonesia yang Pasok Perangkat untuk Apple, Jokowi: Memprihatinkan

Nasional
Jokowi Resmikan Indonesia Digital Test House, Anggarannya Hampir 1 Triliun

Jokowi Resmikan Indonesia Digital Test House, Anggarannya Hampir 1 Triliun

Nasional
KPK Didesak Usut Pemberian THR ke Anggota DPR dari Kementan, Panggil Bersaksi dalam Sidang

KPK Didesak Usut Pemberian THR ke Anggota DPR dari Kementan, Panggil Bersaksi dalam Sidang

Nasional
Pabrik Bata Tutup, Jokowi: Usaha Itu Naik Turun, karena Efisiensi atau Kalah Saing

Pabrik Bata Tutup, Jokowi: Usaha Itu Naik Turun, karena Efisiensi atau Kalah Saing

Nasional
KPU Ungkap Formulir C.Hasil Pileg 2024 Paniai Dibawa Lari KPPS

KPU Ungkap Formulir C.Hasil Pileg 2024 Paniai Dibawa Lari KPPS

Nasional
Soal 'Presidential Club' Prabowo, Bamsoet Sebut Dewan Pertimbangan Agung Bisa Dihidupkan Kembali

Soal "Presidential Club" Prabowo, Bamsoet Sebut Dewan Pertimbangan Agung Bisa Dihidupkan Kembali

Nasional
KPK Periksa Dirut Nonaktif PT Taspen Antonius Kosasih

KPK Periksa Dirut Nonaktif PT Taspen Antonius Kosasih

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com