Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi: Hitung-hitungan Menteri, Inflasi Naik Kira-kira 1,8 Persen

Kompas.com - 07/09/2022, 11:27 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Bagus Santosa

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo mengatakan, berdasarkan hitungan para menteri, kenaikan inflasi akibat naiknya harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi sebesar 1,8 persen.

Oleh karena itu, Jokowi meminta pihak terkait melakukan intervensi cepat untuk mengantisipasi kenaikan tersebut.

"Ini memang momok semua negara pertumbuhan ekonomi, inflasi, berapa growth (pertumbuhan). Berapa sih kira-kira karena penyesuaian subsidi BBM yang sudah kita umumkan minggu lalu berimbas pada inflasi. Hitungan dari menteri-menteri, kira-kira akan naik di 1,8 persen," ujar Jokowi dalam acara Sarasehan 100 Ekonom Indonesia yang disiarkan secara daring pada Rabu (7/9/2022).

"Tapi kalau kita diem, saya enggak mau diem. Kita harus intervensi. Intervensi lewat apa? Daerah harus gerak kayak (masa pandemi) Covid-19 kemarin," tegasnya.

Baca juga: BBM Naik, Bagaimana Tingkat Inflasi Indonesia Selama 2022?

Salah satunya, dengan memanfaatkan 2 persen dari anggaran dana alokasi khusus (DAU) untuk mengatasi inflasi melalui bantuan sosial (bansos).

Kemudian, anggaran belanja tak terduga juga bisa digunakan untuk menutup biaya transportasi dan biaya distribusi dari yang ada di lapangan.

"Contoh dan saya pernah lakukan, harga bawang merah naik, karena kenaikan biaya transportasi, ya pemda tutup biaya transportasi. Artinya harga bawang merah di pasar sesuai dengan harga di petani karena transportasi ditutup pemda," jelas Jokowi.

"Dan itu uang kecil berapa sih Brebes ke petani? Rp 3 juta 1 truk paling 1 minggu enggak mungkin dihabiskan 1 truk dihabiskan enggak mungkin," lanjutnya.

Menurutnya, hal yang sama juga bisa diterapkan untuk menyelesaikan persoalan harga telur yang masih tinggi.

"Mungkin nanti telur, pemda tutup biaya transpornasi. Mana (daerah) banyak telur? Bogor, Blitar, biaya transportasi tutup. Kalau semua pemda seperti itu saya yakin inflasi kita terjaga baik," tambah Presiden.

Baca juga: Mendagri Sebut Pemda Dapat Gunakan BTT untuk Atasi Inflasi Imbas Kenaikan Harga BBM

Sementara itu, berdasarkan laporan dari Badan Pusat Statistik (BPS), inflasi pada Agustus 2022 sebesar 4,69 persen (year on year/yoy).

Angka pada Agustus dapat dikatakan lebih terkendali dari bulan sebelumnya karena terjadi deflasi sebesar 0,21 persen.

Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Febrio Nathan Kacaribu mengatakan, kenaikan harga BBM diperkirakan akan menaikkan infalsi 6,8 persen sepanjang 2022.

Proyeksi ini lebih tinggi dari target inflasi 2022 yang semula ditetapkan yakni di rentang 4,5 persen-4,8 persen.

Seperti yang sudah ditulis Kompas.com, Senin (5/9/2022), Febio menjelaskan bahwa kenaikan harga BBM Solar, Pertalite, dan Pertamax itu bahkan diproyeksi berkontribusi sebesar 1,9 persen terhadap inflasi tahun ini.

"Kami sudah hitung kenaikan harga BBM ini dampaknya 1,9 persen ke inflasi. Maka kisarannya (inflasi) tahun ini sekitar 6,6 persen-6,8 persen," ujar Febrio.

Baca juga: Harga BBM Naik, Pemprov DIY Akan Kurangi Jual Bahan Pokok ke Luar Daerah untuk Cegah Inflasi

Pihaknya mengatakan, pemerintah akan terus berupaya untuk menjaga tingkat inflasi 2022 berada di bawah 7 persen.

Salah satu caranya dengan pengendalian dari sisi inflasi pangan itu dilakukan dengan menjaga suplai bahan makanan oleh tim pengendalian inflasi pusat dan daerah (TPIP-TPID).

"Akhir tahun kita berusaha akan tetap jaga dengan kombinasi semuanya, bahan pangan dipastikan selalu ada, dijaga distribusinya. Ini harapannya masih bisa di bawah 7 persen untuk inflasi sampai akhir tahun," kata dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 9 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 9 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Ganjar Kembali Tegaskan Tak Akan Gabung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Ganjar Kembali Tegaskan Tak Akan Gabung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
Kultur Senioritas Sekolah Kedinasan Patut Disetop Buat Putus Rantai Kekerasan

Kultur Senioritas Sekolah Kedinasan Patut Disetop Buat Putus Rantai Kekerasan

Nasional
Kekerasan Berdalih Disiplin dan Pembinaan Fisik di Sekolah Kedinasan Dianggap Tak Relevan

Kekerasan Berdalih Disiplin dan Pembinaan Fisik di Sekolah Kedinasan Dianggap Tak Relevan

Nasional
Kekerasan di STIP Wujud Transformasi Setengah Hati Sekolah Kedinasan

Kekerasan di STIP Wujud Transformasi Setengah Hati Sekolah Kedinasan

Nasional
Ganjar Bubarkan TPN

Ganjar Bubarkan TPN

Nasional
BNPB: 13 Orang Meninggal akibat Banjir dan Longsor di Sulsel, 2 dalam Pencarian

BNPB: 13 Orang Meninggal akibat Banjir dan Longsor di Sulsel, 2 dalam Pencarian

Nasional
TNI AU Siagakan Helikopter Caracal Bantu Korban Banjir dan Longsor di Luwu

TNI AU Siagakan Helikopter Caracal Bantu Korban Banjir dan Longsor di Luwu

Nasional
Prabowo Diharapkan Beri Solusi Kuliah Mahal dan Harga Beras daripada Dorong 'Presidential Club'

Prabowo Diharapkan Beri Solusi Kuliah Mahal dan Harga Beras daripada Dorong "Presidential Club"

Nasional
Ide 'Presidential Club' Dianggap Sulit Satukan Semua Presiden

Ide "Presidential Club" Dianggap Sulit Satukan Semua Presiden

Nasional
Halal Bihalal, Ganjar-Mahfud dan Elite TPN Kumpul di Posko Teuku Umar

Halal Bihalal, Ganjar-Mahfud dan Elite TPN Kumpul di Posko Teuku Umar

Nasional
Pro-Kontra 'Presidential Club', Gagasan Prabowo yang Dinilai Cemerlang, tapi Tumpang Tindih

Pro-Kontra "Presidential Club", Gagasan Prabowo yang Dinilai Cemerlang, tapi Tumpang Tindih

Nasional
Evaluasi Mudik, Pembayaran Tol Nirsentuh Disiapkan untuk Hindari Kemacetan

Evaluasi Mudik, Pembayaran Tol Nirsentuh Disiapkan untuk Hindari Kemacetan

Nasional
Polri: Fredy Pratama Masih Gencar Suplai Bahan Narkoba Karena Kehabisan Modal

Polri: Fredy Pratama Masih Gencar Suplai Bahan Narkoba Karena Kehabisan Modal

Nasional
SYL Ungkit Kementan Dapat Penghargaan dari KPK Empat Kali di Depan Hakim

SYL Ungkit Kementan Dapat Penghargaan dari KPK Empat Kali di Depan Hakim

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com