KILAS

Anggota Komisi XI Tanggapi Kenaikan Harga BBM Bersubsidi yang Beratkan Masyarakat

Kompas.com - 07/09/2022, 10:18 WIB

KOMPAS.comAnggota Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI) Achmad Hafisz Tohir menanggapi keputusan resmi dari pemerintah mengenai kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi, yakni Pertalite menjadi Rp 10.000 dan Solar menjadi Rp 6.800 mulai Sabtu (9/3/2022).

"Adapun alasan dari pemerintah menaikan harga tersebut terkait dengan peningkatan subsidi dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), yaitu mengalihkan subsidi sehingga kedua jenis BBM tersebut mengalami penyesuaian," jelas Hafisz dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Rabu (7/9/2022).

Dalam situasi sulit sekarang ini, Hafisz mengatakan, keputusan dari pemerintah dinilai sangat memberatkan masyarakat. Menurutnya, pemerintah maupun masyarakat memiliki sense of crisis yang tinggi.

Baca juga: Anggota Komisi XI DPR Minta Pemerintah Beberkan Kemampuan Bayar Utang ke Publik

“Rakyat sudah menjerit dengan harga-harga yang mulai naik. Menahan subsidi memang memberatkan APBN, tetapi menaikkan harga BBM subsidi lebih memberatkan nasib masyarakat,” kata Hafisz. 

Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) itu mengatakan, apabila harga BBM tersebut naik, pasti semua produk atau kebutuhan pokok akan naik.

“BBM itu berkontribusi pada 15 hingga 20 persen dari komponen harga produksi. Maka dari itu, harga kebutuhan pokok nantinya juga akan ikut melambung tinggi,” ujar Hafisz.

Sebagai informasi, untuk meringankan beban masyarakat miskin dan rentan, pemerintah telah menyediakan tambahan bantuan sosial (bansos) sebesar Rp 24,17 triliun kepada 20,56 juta keluarga penerima manfaat (KPM).

Baca juga: Anggota Komisi XI DPR Ungkap Cara Pemerintah Mempertahankan Subsidi BBM

Adapun yang masuk dalam KPM adalah mereka yang masuk ke dalam 40 persen tidak mampu yang diberikan bantuan sebesar Rp 150.000 selama empat kali dengan total Rp 600.000.

Selanjutnya, anggaran Rp 9,6 triliun untuk bantuan subsidi upah sebesar Rp 600.000 bagi 16 juta pekerja dengan gaji maksimal Rp 3,5 juta.

Kemudian, dana bantuan oleh pemerintah daerah (pemda) dengan menggunakan dua persen dana transfer umum yang berasal dari APBN atau dana alokasi umum (DAU) dan dana bagi hasil (DBH) sebesar Rp 2,17 triliun untuk membantu angkutan umum, ojek, dan nelayan serta bansos tambahan.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KPK Umumkan Bupati Bangkalan dan 5 Bawahannya Jadi Tersangka Lelang Jabatan

KPK Umumkan Bupati Bangkalan dan 5 Bawahannya Jadi Tersangka Lelang Jabatan

Nasional
Tanggal 11 Desember Hari Memperingati Apa?

Tanggal 11 Desember Hari Memperingati Apa?

Nasional
Bupati Bangkalan Abdul Latif Diborgol dan Kenakan Rompi Oranye KPK

Bupati Bangkalan Abdul Latif Diborgol dan Kenakan Rompi Oranye KPK

Nasional
Bupati Bangkalan Abdul Latif Tiba di KPK, Bawa Koper dan Belum Diborgol

Bupati Bangkalan Abdul Latif Tiba di KPK, Bawa Koper dan Belum Diborgol

Nasional
Richard Eliezer Sebut Kesaksian Sambo Banyak yang Salah, Ini Rinciannya

Richard Eliezer Sebut Kesaksian Sambo Banyak yang Salah, Ini Rinciannya

Nasional
Terpidana Bom Bali 1 Umar Patek Bebas Bersyarat

Terpidana Bom Bali 1 Umar Patek Bebas Bersyarat

Nasional
Sambo Ngaku Tak Ikut Tembak Brigadir J, Hakim: 5 Tembakan Bharada E, yang 2 Siapa?

Sambo Ngaku Tak Ikut Tembak Brigadir J, Hakim: 5 Tembakan Bharada E, yang 2 Siapa?

Nasional
Periksa Anggota DPRD PPU, KPK Dalami Audit Penyertaan Modal ke Perusahaan Daerah

Periksa Anggota DPRD PPU, KPK Dalami Audit Penyertaan Modal ke Perusahaan Daerah

Nasional
Kutuk Bom Bunuh Diri Astanaanyar, Menag: Agama Bukan Dalih Melakukan Kekerasan

Kutuk Bom Bunuh Diri Astanaanyar, Menag: Agama Bukan Dalih Melakukan Kekerasan

Nasional
KUHP Baru: Aniaya Hewan Dipidana Penjara 1 Tahun atau Denda Maksimal Rp 10 Juta

KUHP Baru: Aniaya Hewan Dipidana Penjara 1 Tahun atau Denda Maksimal Rp 10 Juta

Nasional
BNPT Sebut Agus Sujatno adalah Napiter yang Tolak Program Deradikalisasi

BNPT Sebut Agus Sujatno adalah Napiter yang Tolak Program Deradikalisasi

Nasional
Ferdy Sambo Enggan Dianggap Tak Jujur dari Poligraf, Hakim: Biar Majelis yang Menilai

Ferdy Sambo Enggan Dianggap Tak Jujur dari Poligraf, Hakim: Biar Majelis yang Menilai

Nasional
Eks Napi Teroris jadi Pelaku Bom Bunuh Diri, BNPT Diminta Perkuat Deradikalisasi

Eks Napi Teroris jadi Pelaku Bom Bunuh Diri, BNPT Diminta Perkuat Deradikalisasi

Nasional
Ferdy Sambo Mengaku Dimarahi Putri Setelah Ceritakan Skenario Kematian Yosua

Ferdy Sambo Mengaku Dimarahi Putri Setelah Ceritakan Skenario Kematian Yosua

Nasional
Aktivis HAM Sebut Penjelasan KUHP soal Beda Penghinaan dan Kritik Tidak Jelas

Aktivis HAM Sebut Penjelasan KUHP soal Beda Penghinaan dan Kritik Tidak Jelas

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.