Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kebohongan Ponpes Gontor dalam Peristiwa Kematian Santrinya Disesalkan

Kompas.com - 07/09/2022, 07:55 WIB
Fika Nurul Ulya,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kasus tewasnya AM, siswa Pondok Pesantren Darussalam Gontor di Ponorogo, Jawa Timur, lantaran diduga mendapat siksaan sungguh mengecewakan.

Terlebih lagi, sejak awal pihak sekolah tidak jujur dan berupaya menutup-nutupi ihwal penyebab kematian kepada orangtuanya, dengan menyebut bahwa AM meninggal dunia karena kelelahan saat mengikuti kegiatan Perkemahan Kamis Jumat (Perkajum).

"Sangat disesalkan pihak pondok pesantren (Darussalam Gontor, Jawa Timur) tidak terbuka atas insiden yang menimpa salah satu santrinya," ungkap Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendi, Selasa (6/9/2022).

Baca juga: Santri Ponpes Gontor Tewas Dianiaya, tapi Keluarga Malah Diberi Surat Kematian karena Sakit oleh Dokter

Terungkapnya dugaan penyiksaan ini berawal dari kecurigaan Soimah, orangtua AM, setelah membuka peti jenazah anaknya. Pasalnya, di tubuh almarhum putranya terdapat beberapa luka yang diduga akibat penyiksaan atau penganiayaan oleh kakak kelasnya.

Tidak terima dengan penjelasan pihak pesantren, Soimah pun mengadukan persoalan ini kepada pengacara Hotman Paris yang kala itu tengah berada di Palembang. Hotman lantas mengunggah pengakuan Soimah di akun Instagram miliknya dan membuat kabar tersebut viral.

Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengatakan, peristiwa penganiayaan adik kelas oleh seniornya bukan hanya terjadi kali ini. Peristiwa serupa pun pernah terjadi di institusi pendidikan semi-militer yang dikelola pemerintah, seperti Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN).

Baca juga: Pakar Pidana Sebut Penganiayaan Santri Gontor Bisa Dikualifikasikan Pembunuhan

Oleh karena itu, Wapres menegaskan agar peristiwa serupa di lembaga pendidikan tidak boleh lagi terjadi.

"Tentu saja Wapres juga memberikan satu arahan agar jangan sampai terjadi kekerasan yang seperti itu lagi di lembaga pendidikan, apakah itu pesantren ataupun lembaga pendidikan berasrama yang lain," kata Wapres melalui juru bicaranya Masduki Baidlowi saat dihubungi, Selasa (6/9/2022).

Perlu regulasi

Di sisi lain, Kementerian Agama yang menjadi kementerian teknis yang menaungi pesantren turut menyesalkan peristiwa tersebut.

Direktur Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren (PD Pontren) Kemenag Waryono Abdul Ghofur menegaskan, tindakan kekerasan di lingkungan pesantren tidak boleh terjadi apa pun alasannya.

“Kekerasan dalam bentuk apa pun dan di manapun tidak dibenarkan. Norma agama dan peraturan perundang-undangan jelas melarangnya,” terang Waryono.

Baca juga: Sejarah Pondok Pesantren Modern Gontor, Kisah Berawal dari Desa Kecil Bernama Tegalsari

Setelah peristiwa terjadi, Direktorat PD Pontren telah berkoordinasi dengan Kantor Wilayah Kemenag Jawa Timur untuk menerjunkan tim guna mengumpulkan informasi di lokasi kejadian.

Di samping itu, Kemenag juga telah menyusun regulasi guna mencegah terjadinya kekerasan di lingkungan pendidikan berbasis agama. Kini, regulasi itu tengah dalam tahap harmonisasi di Kementerian Hukum dan HAM.

Ia pun berharap agar regulasi yang telah disiapkan dalam waktu yang cukup lama itu dapat segera selesai.

“Rancangan Peraturan Menteri Agama tentang Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Kekerasan mudah-mudahan tidak dalam waktu lama dapat segera disahkan,” terang Waryono.

Serahkan ke Kemenag

Di sisi lain, Kemenag mengapresiasi Ponpes Gontor yang telah mengakui adanya kebohongan pada saat memberikan informasi awal kepada orangtua AM, serta meminta maaf secara terbuka. 

Baca juga: Di Hari Ketika Santri Dinyatakan Wafat, Terduga Pelaku Kekerasan Sudah Kami Usir dari Pondok Gontor

Tak hanya itu, pihak ponpes juga akan memberikan sanksi kepada para pelaku serta berkomitmen terhadap upaya penegakan hukum yang tengah berjalan.

Namun, terkait sanksi, Muhadjir menyerahkan sepenuhnya hal itu kepada Kementerian Agama yang menaungi pondok pesantren.

"(Sanksi) itu wewenang Kementerian Agama, kementerian teknis yang membawahi lembaga pendidikan pesantren," sebut Muhadjir.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Sinyal Kepemimpinan Lemah

Usul Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Sinyal Kepemimpinan Lemah

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com