Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Usai Bertemu Golkar, PSI Akan Temui PAN dan PPP, Gabung KIB?

Kompas.com - 01/09/2022, 19:05 WIB
Adhyasta Dirgantara,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Dewan Pembina Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Raja Juli Antoni mengungkapkan, pihaknya akan menemui Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) pekan depan.

Diketahui, pada Selasa (23/8/2022) lalu, PSI sudah bertemu dengan Partai Golkar. Golkar, PAN, dan PPP merupakan partai politik yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Bersatu (KIB).

"Mungkin minggu depan ada parpol lain untuk berkomunikasi. Kalau enggak PAN, PPP," ujar Raja saat ditemui di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (1/9/2022).

Baca juga: Airlangga Sebut PSI dan Golkar Miliki Kesamaan Hadapi Pemilu 2024

Raja belum bisa memastikan tanggal pasti pertemuan tersebut. Namun, PSI akan menemui PAN dan PPP di hari yang berbeda.

Saat ditanya apakah pertemuan itu merupakan sinyal PSI bergabung dengan KIB untuk Pemilu 2024, Raja mengatakan belum bisa dipastikan.

"Belum pasti (gabung KIB). Yang paling penting ini penjajakan, menyamakan persepsi, menyamakan pandangan," tuturnya.

Kemudian, Raja menyebutkan, mereka bertemu dengan Golkar terlebih dahulu ketimbang PAN dan PPP bukan merupakan hal yang disengaja. Itu, kata dia, hanya kebetulan. 

Lebih lanjut, pertemuan-pertemuan itu, adalah dalam rangka mencari penerus Joko Widodo sebagai Presiden pada 2024 nanti. PSI, kata dia, memiliki kriteria tertentu dalam menentukan calon presiden penerus Jokowi. 

Baca juga: Giring Sebut PSI dan Golkar Sepakat Hindari Politisasi Agama

"Kriterianya saja deh. Yang bisa memastikan pembangunan infrastruktur yang belum selesai bisa dilanjutkan, pembangunan SDM berjalan," kata Raja.

"Kedua, tentu mencari pemimpin yang nasionalis sejati, bukan pemimpin yang gunakan politik identitas untuk meraih dukungan masyarakat," sambungnya.

Jika sudah sepakat dengan kriteria calon presiden tersebut, kata Raja, barulah PSI mencapai kesepakatan untuk bergabung dengan koalisi partai politik tertentu.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Nasional
Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Nasional
[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

Nasional
Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Nasional
Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Nasional
Menko Polhukam Harap Perpres 'Publisher Rights' Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Menko Polhukam Harap Perpres "Publisher Rights" Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Nasional
Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Nasional
Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Nasional
Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Nasional
Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Nasional
KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

Nasional
Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com